Terobosan Pemkab Sukoharjo Berhasil, APB 150 Desa Rampung Desember

Solopos.com, SUKOHARJO — Sebanyak 150 atau seluruh desa di Kabupaten Sukoharjo telah merampungkan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja atau APB 2022 pada pertengahan Desember 2021. Biasanya pemerintah desa baru bisa merampungkan APB tahun berjalan pada Maret-April.

Dengan penyelesaian APB yang lebih cepat, diharapkan program kegiatan fisik dan nonfisik bisa dilaksanakan lebih awal sehingga mempercepat serapan anggaran dana desa. Sebelumnya, Pemkab Sukoharjo menetapkan penyusunan APB desa sebagai syarat utama pencairan dana desa dari pemerintah pusat harus rampung pada akhir 2021.

Promosi Pegadaian Buka Lowongan Pekerjaan Khusus IT, Cek Kualifikasinya

Hal ini merupakan terobosan Pemkab untuk percepatan serapan anggaran dana desa. Perangkat desa lantas melembur merampungkan penyusunan APB Desa selama beberapa pekan. Pada pertengahan Desember, seluruh pemerintah desa di Sukoharjo telah melakukan posting APB Desa dalam aplikasi sistem keuangan desa (siskeudes) secara online.

Baca Juga: Tak Ada IPAL, Perajin Tahu Weru Sukoharjo Buang Limbah ke Sungai

“Di Polokarto, 14 desa telah merampungkan penyusunan APB Desa dan melakukan posting di aplikasi Siskeudes. Bahkan 150 desa di Sukoharjo melakukan hal serupa. Sudah selesai merampungkan penyusunan APB Desa,” kata koordinator petugas pendamping desa di Kecamatan Polokarto, Tri Setianto, saat berbincang dengan Solopos.com, Senin (20/12/2021).

Menurut Tri, pemerintah desa bisa melaksanakan berbagai program fisik maupun nonfisik lebih awal pada 2022. Terutama pembangunan infrastruktur perdesaan yang membutuhkan waktu selama berbulan-bulan. Hal ini bagian dari percepatan serapan anggaran dana desa.

Skala Prioritas

Dengan diunggah ke aplikasi Siskeudes, perangkat desa bisa memantau besaran dan kebutuhan anggaran serta capaian kegiatan fisik dan nonfisik yang ditetapkan APB desa. “Aplikasi siskeudes diterapkan mulai 2019 untuk memonitor progres penyusunan APB Desa selama setahun. Jadi lebih praktis, mudah, dan cepat,” ujarnya.

Baca Juga: Seleksi Berjalan, 4 Jabatan Eselon II Pemkab Sukoharjo Terisi Awal 2022

Sejak munculnya pandemi Covid-19 pada Maret 2020, sebagian besar dana desa tersedot untuk bantuan langsung tunai (BLT). Meski demikian, pembangunan infrastruktur dan penguatan lembaga ekonomi desa tetap diprioritaskan pada masa pandemi.

Kepala Desa Pranan, Sarjanto, mengatakan pemerintah desa aktif berkoordinasi dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk membahas program skala prioritas. Selain penanganan pandemi, dana desa difokuskan untuk penguatan lembaga ekonomi desa yakni Badan Usaha Milik (BUM) Desa demi menyokong percepatan pemulihan ekonomi daerah.

Namun, ia belum mengetahui secara jelas pengelolaan dana desa seiring terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) No 104/2021 tentang Penggunaan Dana Desa (DD) 2022.