Tekan Angka Pengangguran, Kementerian PUPR Percepat Penyaluran Program Padat Karya Tunai
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mempercepat penyaluran Program Padat Karya Tunai (PKT/cash for work) sesuai instruksi Presiden Joko Widodo. (istimewa)

Solopos.com, JAKARTA-- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mempercepat penyaluran Program Padat Karya Tunai (PKT/cash for work) sesuai instruksi Presiden Joko Widodo. Hal ini guna mengurangi angka pengangguran di tengah ketidakpastian perekonomian pada masa Pandemi Covid-19.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan Program PKT Kementerian PUPR dilaksanakan melalui pembangunan infrastruktur yang melibatkan masyarakat/warga setempat sebagai pelaku pembangunan, khususnya infrastruktur berskala kecil atau pekerjaan sederhana yang tidak membutuhkan teknologi.

“Selain untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat, PKT juga bertujuan mendistribusikan dana hingga ke desa dan pelosok. Pola pelaksanaan PKT nanti juga harus memperhatikan protokol physical dan social distancing untuk pencegahan penyebaran Covid-19,” ujar Menteri Basuki di Jakarta, Kamis (20/8/2020).

Basuki menjelaskan, anggaran program padat karya utamanya digunakan untuk Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI), Pemeliharaan Rutin Jalan & Jembatan, Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW), penataan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R), Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas), Pembangunan Baru dan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya.

Sukoharjo Bakal Punya Pusat Industri Mebel, Ini Lokasinya

Memperluas Cakupan Program

Selanjutnya untuk mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional, Kementerian PUPR juga memperluas cakupan program PKT. Perluasan cakupan program PKT tersebut diperuntukkan untuk pekerjaan revitalisasi saluran drainase jalan nasional dan pengadaan material tambalan cepat mantap (CPHMA) dengan total anggaran Rp 1,2 triliun.

Untuk revitalisasi saluran drainase jalan nasional sepanjang 5000 Km di 34 Provinsi yang akan dilaksanakan dengan skema PKT dialokasikan anggaran sebesar Rp 1 triliun. Alokasi anggaran tersebut dibagi untuk revitalisasi saluran drainase jalan nasional di Wilayah Barat (Sumatra, Jawa, Bali, Kalimantan) sebesar Rp587 miliar dan Rp413 miliar untuk di Wilayah Timur (Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, Papua).

Pelaksanaan lapangan telah dimulai, misalnya di Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Sulawesi Barat, Jawa Barat, dan Jawa Timur.

Jokowi dan Iriana Tidak Masuk, Ini Keluarga Presiden Di Daftar Pemilih TPS 022 Pilkada Solo 2020

Pola Padat Karya

Perluasan cakupan program PKT Kementerian PUPR juga dilaksanakan untuk pengadaan material tambalan cepat mantap (CPHMA) sebanyak 100.000 ton dengan anggaran Rp200 miliar di 34 provinsi.

Alokasi tersebut sebesar Rp120 miliar diperuntukkan untuk di Wilayah Barat (Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan) dan Rp80 miliar untuk di Wilayah Timur (Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, Papua).

“Untuk memperluas kesempatan kerja, kami melakukan perubahan skema pada program atau kegiatan infrastruktur yang semula bersifat kontraktual.

Pola Padat Karya dengan alokasi anggaran Rp654,4 miliar dan target penerima manfaat sebanyak 80.888 orang. Hingga saat ini progresnya sudah sebesar 40,54% atau senilai Rp265,3 miliar dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 26.862 orang atau sebesar 33,20%,” ujar Basuki.

Dari pagu Kementerian PUPR TA 2020 sebesar Rp83,97 triliun, Program PKT dialokasikan sebesar Rp11,49 triliun dengan progres penyerapan anggaran hingga tanggal 18 Agustus 2020 sudah 60,19% atau senilai Rp6,83 triliun dan penyerapan tenaga kerja sebanyak 493.943 orang atau sebesar 80,38% dari rencana 614.480 orang.



Tulis Komentar Anda

Berita Terkini Lainnya




Kolom