Solopos.com, WONOGIRI — Bupati Wonogiri, Joko Sutopo alias Jekek menyoroti tingginya angka kemiskinan di wilayahnya di tengah pandemi Covid-19. Bupati Jekek mengajak seluruh pejabat di Pemkab Wonogiri untuk memikirkan jurus baru dalam menanggulangi kemiskinan.
Hal itu diungkapkan Bupati Jekek saat melantik 110 pejabat di lingkungan Pemkab Wonogiri di pendapa rumah dinas (rumdin) bupati kompleks Setda Wonogiri, Rabu (23/3/2022). Para pejabat yang baru dilantik diharapkan dapat bekerja keras turut berkontribusi menurunkan angka kemiskinan di Wonogiri.
Promosi Selamat! Direktur Utama Pegadaian Raih Penghargaan Best 50 CEO 2024
“Jurus apalagi yang harus kita siapkan? Ibarat pesilat, ibarat jurus tanpa bayangan, tapi kemiskinan tetap tidak turun. Ternyata penyebabnya kita masih belum bisa mewujudkan amanah bangsa dan negara,” kata Jekek.
Baca Juga: Waduh! Penduduk Miskin di Wonogiri Bertambah, Ini Kata Bupati Jekek…
Jekek menyoroti pengentasan angka kemiskinan karena dalam statistik menunjukkan data memprihatinkan. Dua tahun lalu, target angka kemiskinan dari 13 persen ke 10 persen dapat dilampaui. Lantaran situasi pandemi Covid-19, angka itu merangkak naik di angka 11,55 persen.
Kehadiran pejabat yang baru saja dilantik diharapkan dapat memberikan perubahan bagi Kabupaten Wonogiri. Bupati Jekek menargetkan angka kemiskinan segera menjadi satu digit. Turunnya kemiskinan dinilai menjadi simbol keberhasilan kinerja.
“Ke depan akan ada pakta integritas yang menjadi parameter indikator penilaian objektif yang dapat melihat kinerja masing-masing pejabat, khususnya pimpinan tinggi pratama. Ini sebagai budaya baru, yaitu budaya yang tidak ada transaksional. Ayo bantu bupati dan wakil bupati supaya tidak ketinggalan dengan daerah lain dalam hal kemiskinan,” kata Jekek.
Baca Juga: Biar Penerima Enggak Dobel, Penyaluran Bansos Covid-19 di Wonogiri Mengacu Data Ini
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Wonogiri, Djoko Purwidyatmo mengatakan pengisian kekosongan jabatan di lingkungan Pemkab Wonogiri menyusul adanya beberapa pejabat yang sudah memasuki masa purna di waktu sebelumnya.
“Pada jabatan tinggi pratama, sebenarnya ada delapan kekosongan jabatan. Tapi baru tujuh yang dilantik. Jabatan satunya lagi tidak memenuhi syarat karena yang mendaftar sebagai staf ahli baru dua orang [proses pergantian jabatan kali ini lewat mekanisme uji kompetensi yang bekerja sama dengan UNS],” ucap Djoko.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
