Ilustrasi pilkades (JIBI/Harian Jogja/Antara)

Solopos.com, UNGARAN — Persaingan pasangan suami istri memperebutkan kekuasaan dalam pemilihan kepala desa (pilkades) serentak akan tersaji di Kabupaten Semarang.

Tak tanggung-tanggung, ada dua desa di Kabupaten Semarang yang menyajikan persaingan suami dan istri memperebutkan kursi kepala desa (kades). Dua desa itu, yakni Desa Gemawang di Kecamatan Jambu, dan Desa Sukorejo, di Kecamatan Suruh.

Baca juga: Pakai Sapu, 7 Tahanan Polres Semarang Kabur

Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermasdes) Kabupaten Semarang, Aris Setyawan, mengatakan persaingan antara suami dan istri pada Pilkades Sukorejo dan Pilkades Gemawang itu terjadi menyusul tidak adanya kandidat lain yang maju dalam pencalonan.

“Sesuai peraturan kan di pilkades ini tidak boleh ada calon tunggal. Agar tidak ada calon tunggal, akhirnya pasangan suami-istri [pasutri] yang bersaing,” ujar Aris saat dijumpai wartawan di kantornya, Selasa (8/10/2019).

Aris menyebutkan pilkades serentak di Kabupaten Semarang akan digelar di 44 desa. Penetapan dan pengumuman calon akan diumumkan 15 Oktober nanti, dilanjutkan kampanye terbuka pada 21-23 Oktober, masa tenang 25-26 Oktober, dan pemungutan suara digelar 27 Oktober nanti.

“Total yang mendaftar ada 119 orang, tapi yang diterima syarat administrasinya hanya 116 orang. Total daftar pemilih tetap mencapai 140.321 jiwa. Pemilih terbanyak ada di Desa Kandangan, sekitar 6.132 orang dan paling sedikit di Desa Tanjung, 771 orang dan Desa Trayu, 774 orang,” terang Aris.

Baca juga: 31 Pasutri Mendaftar Cakades Di Pilkades Serentak Wonogiri

Aris menambahkan untuk menggelar pilkades serentak itu, Pemkab Semarang telah menganggarkan dana dari APBD Rp45 juga per desa. Namun, jika kebutuhan melebihi jumlah tersebut, maka akan ditambah dengan dana dari APBDes.

“Kebutuhan paling banyak biasanya untuk logistik. Logistik sepenuhnya urusan panitia. Kalau di kecamatan sifatnya hanya memantau,” ujar Aris.

Aris berharap panitia pilkades di masing-masing desa bisa bekerja cepat dan efisien dalam memenuhi kebutuhan logistik. Berdasarkan pengalaman pilkada lalu, urusan logistik kerap menjadi momok. Terlebih di beberapa desa ada logistik yang baru jadi H-1, sehingga merepotkan petugas karena harus melakukan pelipatan terlebih dahulu.

KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya


Tulis Komentar Anda

Berita Terkini Lainnya

Kolom

Langganan Konten