Sragen Akan Luncurkan Kartu Sintawati

Ilustrasi (google/anneahira.com)

SRAGEN—Bupati Sragen, Agus Fatchur Rahman, akan meluncurkan kartu Siswa Pintar Warga Sukowati (Sintawati) pada 2013.

Promosi Pegadaian Resmikan Masjid Al Hikmah Pekanbaru Wujud Kepedulian Tempat Ibadah

Kartu itu diperuntukkan mahasiswa kurang mampu yang menuntut ilmu di perguruan tinggi negeri (PTN) di Pulau Jawa.

Menurut Agus, hal itu dilakukan untuk mempermudah mahasiswa kurang mampu mendapat akses bantuan pendidikan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sragen.

Sebanyak 32 mahasiswa yang menuntut ilmu di PTN mendapat beasiswa Rp2 juta per semester hingga lulus dan biaya hidup Rp300.000 per bulan pada 2012.

“Harapan kami, Sragen menjadi tempat menyemai bibit terbaik. Anak-anak pandai namun kurang mampu itu bisa mengembangkan mimpi. Dan nantinya, bisa meniru orang Sragen yang sekarang sukses di kota-kota besar.”

Hal tersebut diungkapkannya saat memberikan sambutan pada acara panen padi pada program Gerakan Peningkatan Produksi Pangan berbasis Korporasi (GP3K) yang bersinergi dengan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) BUMN, PT Pegadaian dan PT Pertani di Karangtengah, Sragen, Jumat (2/11/2012).

Tak hanya itu, Agus berharap tidak ada lagi anak kurang mampu yang mengeluh karena tak dapat meneruskan sekolah. Dia juga menekankan modal utama orang kurang mampu adalah pandai. Tak berhenti di situ, Agus meminta mahasiswa berprestasi itu dapat mengadu nasib ke kota besar untuk mendapat pekerjaan lebih baik.

“Jangan mencari pekerjaan di Sragen. Apalagi jadi PNS. Modal utama warga miskin itu pandai. Supaya pemerintah dapat membantu. Setelah selesai, cari pengalaman keluar dari Sragen. Setelah sukses, kembalilah ke Sragen.”

Tak hanya Sintawati yang menjadi program 2013, Agus juga menyebut pembiayaan gratis bagi pasien di Puskesmas maupun Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Gemolong maupun Sragen yang menginap di Kelas III.

Agus menyebutkan menyiapkan 450.000 kartu Sarase Warga Sukowati (Saraswati) untuk warga kurang mampu yang masuk daftar KK Miskin di Kantor Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan (UPTPK).