Solopos.com, SUKOHARJO — Bupati Sukoharjo, Etik Suryani, masih menunggu rapat koordinasi antardaerah terkait pembangunan tol lingkar timur-selatan Solo. Hal itu disampaikan seusai melakukan gerakan penghijauan dan bersih-bersih daerah aliransSungai di Bendungan Siluwur, Tegalsari, Weru, Sukoharjo, Sabtu (28/1/2023).
“Yo ragelem no nek ra dijak rapat trus diputuskan. Nek rakyatku demo sing di demo kan aku. [Ya tidak mau lah kalau tidak diajak rapat terus diputuskan. Kalau rakyatku demo kan yang didemo aku],” terang Bupati Etik kepada wartawan.
Promosi Pegadaian Resmikan Masjid Al Hikmah Pekanbaru Wujud Kepedulian Tempat Ibadah
Dia tetap meminta adanya rapat antarkepala daerah terlebih dahulu sebelum dikeluarkan keputusan pembangunan tol itu. Sebab menurutnya pembangunan tersebut akan merampas hak warganya. Terutama perkembangan perekonomian dan UMKM bagi warga Kabupaten Jamu.
“Bu Etik kalau untuk tol tidak setuju, karena kami belum diajak rapat. Karena kalau tol otomatis tidak bisa ada perkembangan lagi nggih untuk kota,” tegas Etik.
Tetapi jika pembangunan akan diubah menjadi jalan lingkar (ring road) atau arteri, Etik memastikan akan mendukung kebijakan tersebut. Pasalnya jika menggunakan jalan arteri semua kendaraan dapat memperoleh akses. Sementara tol hanya kendaraan tertentu yang bisa mengakses.
Dalam wawancara sebelumnya Etik menilai wacana pembangunan tol itu oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) itu bakal memangkas sebagian besar lahan sawah dilindungi (LSD) Kabupaten Makmur.
“Terus terang saya selaku Bupati Sukoharjo bukan menolak, tetapi keberatan dengan tol ini karena mengganggu LSD. Karena kami akan dilalui [jalan tol] dari Kecamatan Gatak, Mojolaban, Grogol, Bendosari, Nguter semua LSD hampir kena,” ungkap Bupati.
Dia mengatakan jika pembangunan tol itu terlaksana akan berdampak pada LSD di lebih dari tujuh kecamatan di Sukoharjo. Hal itu sangat ia sayangkan mengingat Sukoharjo merupakan penyangga pangan Provinsi Jawa Tengah. Selain itu Bupati Etik menilai pembangunan tersebut kemungkinan juga akan mengganggu perkembangan wilayah Sukoharjo.
Usulan tersebut, kata dia akan disampaikan dalam rapat koordinasi antardaerah meski tak menyampaikan kapan rapat itu terlaksana.
Sebelumnya, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengaku sudah bertemu dengan Bupati Klaten Sri Mulyani dan Bupati Sukoharjo Etik Suryani terkait pembahasan rencana pembangunan jalan tol lingkar timur-selatan Solo.
Momen pertemuan ketiga kepada daerah di Soloraya tersebut terjadi ketika mendampingi Ketua DPR Puan Maharani melakukan kegiatan di Kota Solo belum lama ini. Mereka makan bersama di Soto Gading.
“Saya sudah sampaikan Bu Etik, Bu Sri Mulyani, ibu-ibu sik, sing wingi nyoto Gading sama Mbak Puan,” kata dia ditemui wartawan di Solo Safari, Kelurahan/Kecamatan Jebres, Solo, Jumat (27/1/2023).
Gibran menjelaskan sudah ada kajian untuk pembangunan jalan tol lingkar timur-selatan Solo 2025. Bupati Klaten dan Bupati Sukoharjo diklaim belum setuju pembangunan jalan tol, namun mulai melunak.
“Belum, belum, belum [belum setuju], tinggal berunding meneh, beliau-beliau penginnya non-tol. Nanti kami perjuangan non-tol, ini masalah pembiayaan,” kata Gibran.
Wali Kota Solo menjelaskan salah satu perbedaan antara jalan tol lingkar dengan jalan lingkar non-tol, yakni pembangunan jalan non-tol harus didanai APBN. Dana pembangunan jalan tol bisa bersumber dari swasta atau lebih cepat.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
