Solopos.com, JAKARTA -- Seluruh masyarakat miskin dan tidak mampu akan dimasukkan dalam segmen peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
"Sedang dijalankan, ini Pak Mensos menyampaikan," kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menanggapi pertanyaan mengenai penyisiran data masyarakat miskin dan tidak mampu yang belum terdaftar sebagai peserta PBI, Kamis (31/10/2019), di Jakarta.
Promosi BRI Dipercaya Sediakan Banknotes untuk Living Cost Jemaah Haji 2024
Pemerintah melalui kementerian-lembaga terkait program JKN-KIS tengah melakukan penyisiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang ada pada Kementerian Sosial untuk mendaftarkan seluruh masyarakat miskin dan tidak mampu menjadi peserta PBI.
Masyarakat miskin dan tidak mampu yang terdaftar dalam segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) akan dialihkan menjadi peserta PBI yang iurannya dibiayai oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.
Menko PMK mengatakan akan berkoordinasi dengan Menteri Sosial untuk bisa menetapkan titik temu antara persilangan data yang dimiliki oleh beberapa kementerian lembaga sehingga bisa menghasilkan data valid.
Muhadjir menyebut antarkementerian-lembaga perlu melakukan pengecekan ulang data yang dimiliki antarkementerian-lembaga.
Menurut Muhadjir, data masyarakat miskin dan tidak mampu merupakan data yang dinamis karena terus berubah-ubah setiap waktu.
"Kita akan menetapkan shortcut yang nanti mungkin akan saya bicarakan dengan Pak Mensos shortcut-nya di mana agar kita memiliki data yang mendekati valid, kalau 100 persen valid sejak dulu juga belum terjadi," kata Menko Muhadjir Effendy.
Seperti diketahui,, iuran BPJS Kesehatan secara resmi telah ditetapkan naik berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.
Smentara itu, Menteri Sosial Juliari Batubara mengatakan pihaknya bekerja keras dan secepatnya untuk membuat data DTKS menjadi lebih dapat dipercaya.
"Kita usahakan ngebut mudah-mudahan tidak terlalu lama," kata Mensos.
Namun Juliari belum bisa memastikan apakah penyisiran data masyarakat miskin untuk dimasukkan ke dalam peserta PBI bisa diselesaikan sebelum besaran kenaikan iuran BPJS Kesehatan ditetapkan pada 1 Januari 2020.
Menurut dia, data tersebut masih dinamis dengan adanya kategori masyarakat miskin yang dikeluarkan ataupun dimasukkan ke dalam DTKS.
"Saya belum bisa jawab sekarang nanti kita lihat lagi detailnya karena ini kan menyangkut data yang jutaan jumlahnya. Yang pasti kita bekerja keras supaya datanya makin mengarah kepada data yang lebih reliable," kata Mensos.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
