Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin memberi keterangan pers seusai seusai memimpin Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Pendapa Sipanji, Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Jumat (11/10/2019). (Antara-Sumarwoto)

Solopos.com, PURWOKERTO — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengakui kemiskinan di wilayah ini masih tinggi. Masih 10,80% penduduk Jateng miskin dan jumlah itu berada di atas angka rata-rata nasional.

Pengakuan itu disampaikan Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin Maimoen seusai memimpin Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Pendapa Sipanji, Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Jumat (11/10/2019).

"Kami memang sosialisasikan untuk koordinasi penanggulangan kemiskinan di beberapa kabupaten, termasuk Kabupaten Banyumas yang kita anggap masih merah. Kita dorong ke kuning, bahkan kalau bisa langsung ke hijau ," kata Yasin.

Ia mengakui data kemiskinan dari dulu sampai sekarang masih menjadi permasalahan. "Maka saya berharap imbauan yang kami keluarkan pada bulan Februari-Maret kemarin untuk menerbitkan atau menempelkan data kemiskinan di kantor desa masing-masing. Ini upaya kami untuk tidak ada lagi yang bertanya langsung kepada kami," kata dia.

Menurut dia, data yang salah akan mengakibatkan dana yang dikucurkan oleh pemerintah pusat menjadi tidak tepat sasaran. Berdasarkan data tahun 2018, di Jawa Tengah masih ada sekitar 40% yang tidak tepat sasaran.

Oleh karena itu, simpul dia, data yang semula salah perlu diubah sehingga bisa masuk ke basis data terpadu. Jika hal itu bisa diubah, dia optimistis apa yang disosialisasikan selama ini dapat menanggulangi kemiskinan secara signifikan.

Kendati demikian, dia mengakui jika masih banyak kabupaten yang belum mengalokasikan anggaran bagi para pendamping yang melakukan pemuktakhiran basis data terpadu di desa-desa. Padahal, data itu yang akan diusulkan ke Kementerian Sosial.

"Dari bawah, data itu diusulkan ke Kementerian Sosial. Nah, permasalahannya, mereka enggak ada anggarannya. banyak kabupaten yang belum menganggarkan dan menfasilitasi, sehingga teman-teman pendamping dari Kementerian Sosial tidak bisa bekerja dengan baik," katanya.

Akan tetapi, dengan adanya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 11/2019, dana desa boleh digunakan untuk kegiatan pendataan data kemiskinan di desa masing-masing. Oleh karena itu, tidak ada lagi alasan kegiatan verifikasi dan validasi data kemiskinan tidak dapat dilaksanakan karena tidak adanya anggaran.

Saat ditanya mengenai target penurunan angka kemiskinan di Jaateng, Yasin mengatakan Pemerintah Provinsi Jateng menargetkan 7% pada tahun 2023.

Sementara saat memberi sambutan dalam rapat koordinasi, Bupati Banyumas Achmad Husein mengatakan pada periode pertama kepemimpinannya, yakni tahun 2013-2018, angka kemiskinan di Kabupaten Banyumas turun dari 18% menjadi 13,5%.

"Ke depan kami menghendaki (angka kemiskinan di Kabupaten Banyumas) paling tidak sama dengan provinsi atau lebih rendah dari provinsi," katanya. Angka kemiskinan di Jateng saat sekarang 10,80%.

Ia mengharapkan adanya kerja sama semua pihak dalam menangani masalah kemiskinan di Kabupaten Banyumas sehingga target tersebut dapat tercapai.

KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya

Sumber: Antara


Tulis Komentar Anda

Berita Terkini Lainnya

Kolom

Langganan Konten