SELEKSI PIMPINAN KPK : Tak Sepakat Statemen Megawati, Jimly Ingin KPK Dibikin Permanen

Seleksi Pimpinan KPK memasuki tes wawancara hari kedua.

Solopos.com, JAKARTA – Kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai harus masuk ke dalam Undang-undang Dasar sehingga menjadi lembaga permanen.

Promosi Kredit BRI Tembus Rp1.308,65 Triliun, Mayoritas untuk UMKM

“Lembaga ini harus dibuat permanen. Saya setuju kalau ada perubahan. Jadi tidak apa-apa UUD kita lebih lengkap,” kata calon pimpinan KPK Jimly Asshiddiqie dalam tes wawancara dengan panitia seleksi capim KPK di gedung Sekretariat Negara Jakarta, Selasa (25/8/2015).

“Jadi Bapak tidak sepakat dengan Ibu Megawati?” tanya anggota pansel KPK Harkristuti Harkrinowo merujuk pada pernyataan Presiden kelima Megawati Soekarnoputri yang menyatakan KPK sebaiknya dibubarkan bila korupsi sudah dapat diberantas.

“Harus dipahami bahwa itu adalah ekspresi kekecewaan bukan hanya Ibu Mega tapi politikus kita juga kesal dengan cara kerjanya (KPK). Mudah-mudahan saya bisa meyakinkan orang supaya jangan dibubarkan lembaganya tapi kita perkuat,” ungkap mantan Ketua MK tersebut.

Terkait usulan hukuman mati bagi koruptor, menurut Jimly, wacana tersebut perlu dipikirkan lebih matang.

“Kita melihat kalau mengikuti emosi saya setuju saja. Waktu itu saya marah kepada Akil sehingga mengatakan dihukum mati saja. Kebijakan pidana mati dalam jangka panjang sesuai kemanusiaan yang adil dan beradab, harus mengikuti standar itu, maka seyogyanya kebijakan hukum mengurangi hukuman mati,” ujar Jimly.

Pidana korupsi, katanya, seharusnya berupa perampasan harta karena merugikan keuangan negara.

“Kalau menjadi komisioner KPK, yang menjadi tuntutan adalah pimpinan KPK jangan terlalu ‘high profile’, tapi bapak ini kan ‘high profile’, bagaimana menyikapinya?” tanya Ketua Pansel Destry Damayanti.

Menurut Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu itu, ia terkenal karena institusinya yang terkenal.

Pada hari ini, ada tujuh orang yang mendapat giliran tes wawancara yaitu Giri Suprapdiono (Direktur Gratifikasi KPK), Hendardji Soepandji (Presiden Karate Asia Tenggara SEAKF), Jimly Asshiddiqie (Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI), Johan Budi Sapto Pribowo (Plt Pimpinan KPK), Laode Muhamad Syarif (Lektor FH Universitas Hasanudin), Moh Gudono (Ketua Komite Audit UGM), Nina Nurlina Pramono (Direktur Eksekutif Pertamina Foundation).