Sebelum Azis, 2 Pimpinan DPR Ini Lebih Dulu Jadi Pesakitan. Siapa Mereka?

Setya Novanto sempat mundur sebagai Ketua DPR pada Desember 2015.

 Foto mantan Ketua DPR Setya Novanti membawa HP di Lapas Sukamiskin beredar luas beberapa hari terakhir. Kemenkum HAM menyebut foto itu diambil pada Idul Adha tahun 2020. (Istimewa)

SOLOPOS.COM - Foto mantan Ketua DPR Setya Novanti membawa HP di Lapas Sukamiskin beredar luas beberapa hari terakhir. Kemenkum HAM menyebut foto itu diambil pada Idul Adha tahun 2020. (Istimewa)

Solopos.com, JAKARTA — Kabar kuat yang berembus di internal KPK menyebut Azis Syamsuddin telah berstatus tersangka kasus dugaan suap dana alokasi khusus (DAK) untuk Kabupaten Lampung Tengah, Lampung.

Azis yang kala itu menjabat Ketua Badan Anggaran DPR disebut meminta komisi 8 persen untuk jasanya menaikkan anggaran DAK.

Terkait dengan informasi itu, Ketua KPK Firli Bahuri memberi jawaban yang mengambang. “Pada saatnya akan kami sampaikan kepada publik,” ucap Firli, Kamis (23/9/2021).

Kendati belum menjawab tegas, Firli menyatakan, penyidik KPK menunggu Azis untuk diperiksa pada Jumat (24/9/2021). Ia mewanti-wanti Wakil Ketua DPR itu untuk tidak mangkir dari pemeriksaan.

Menambah Daftar

“Kami berharap setiap orang yang dipanggil memenuhi panggilan sebagai wujud penghormatan atas tegak dan tertibnya hukum dan keadilan. Kita tidak boleh menunda keadilan karena menunda keadilan adalah ketidakadilan,” ujar jenderal polisi ini.

Jika informasi dari internal KPK itu benar, Azis Syamsuddin bakal menambah daftar pimpinan DPR yang jadi tersangka kasus korupsi.

Baca Juga: Tuhan Tidak Tidur, Benarkah Azis Syamsuddin Tersangka? 

Sebelumnya sudah ada dua pimpinan di Senayan yang menjadi tersangka KPK. Siapa saja mereka?

Yang pertama dan yang paling fenomenal adalah Setya Novanto. Politikus Partai Golkar itu terkenal licin. Namanya kerap disebut dalam sejumlah kasus korupsi namun selalu lolos dari jerat hukum.

Mundur Balik Lagi

Setya Novanto sempat mundur sebagai Ketua DPR pada Desember 2015. Penyebabnya adalah kasus pencatutan nama Presiden Jokowi dalam rekaman dengan PT Freeport yang terkenal dengan sebutan Papa Minta Saham.

Pada November 2016, Setya Novanto kembali menjadi Ketua DPR. Tak sampai setahun, tepatnya pada 17 Juli 2017, Setya Novanto ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus korupsi mega skandal korupsi e-KTP.

Baca Juga: Tak Rukun, Bupati Bojonegoro Bagi-Bagi Bansos Disidak Wakilnya Sendiri 

Dalam kasus itu Setnov divonis penjara selama 15 tahun dan denda Rp500 juta subsider 3 bulan kurungan. Hukuman ini lebih ringan ketimbang tuntutan jaksa 16 tahun.

Setnov, menurut majelis hakim, terbukti menyalahgunakan jabatan dan kedudukannya sebagai anggota DPR serta Ketua Fraksi Golkar.

Kasus E-KTP

Novanto melakukan pembicaraan dan pembahasan terkait penganggaran e-KTP. Dari jasa mengurus pembahasan anggaran, Novanto menerima duit total USD 7,3 juta.

Perinciannya  sebanyak USD 3,5 juta diberikan melalui Irvanto Hendra Pambudi Cahyo serta sejumlah USD 1,8 juta dan USD 2 juta yang diberikan melalui perusahaan Made Oka Masagung.

Pimpinan DPR kedua yang  terjerat kasus hukum adalah Taufik Kurniawan, Wakil Ketua DPR 2014-2019.

KPK menetapkan Taufik sebagai tersangka dalam kasus dana alokasi khusus (DAK) APBN-P 2016. Taufik Kurniawan ditangkap karena menerima suap dari Bupati Kebumen 2016-2021 Yahya Fuad.

Pada 15 Juli 2020, Pengadilan Negeri (PN) Semarang menjatuhi Taufik hukuman 6 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider 4 bulan kurungan. Taufik sempat mengajukan peninjauan kembali (PK) namun ditolak.

 


Berita Terkait

Berita Terkini

Senin, Sukmawati Soekarnoputri Jalani Ritual Pindah Agama Hindu

Sukmawati Soekarnoputri bakal menjalani sejumlah ritual saat upacara Sudhi Wadani atau pindah ke agama Hindu di Kota Singaraja, Bali.

Posisi Berangkulan, Mayat Sejoli di Tasikmalaya Bikin Geger

Penemuan mayat sepasang lelaki dan perempuan atau sejoli di Tasikmalaya menggegerkan warga karena ditemukan dalam kondisi berangkulan.

Aktivitas Gunung Berapi Jadi Pemicu Rentetan Gempa Salatiga-Ambarawa?

Rentetan gempa atau gempa swarm terjadi di wilayah Kota Salatiga-Ambarawa sepanjang Sabtu (23/10/2021).

Aksi Mantan Kapolsek Parigi Terungkap dari Chat Mesra Lewat WA

Aksi mantan Kapolsek Parigi, Iptu IDGN, yang diduga memerkosa anak tersangka kasus pencurian ternak, S, 20, sebanyak dua kali terungkap melalui chat mesra di WhatsApp.

Elektabilitas Ganjar Naik Terus, PDIP Malah Sebut Survei Bukan Patokan

Elektabilitas Ganjar Pranowo kini menyamai Prabowo Subianto menurut survei Litbang Kompas. PDIP menyebut pemimpin bangsa tidak ditentukan oleh survei.

Selain Dipecat, Kapolsek Parigi yang Lakukan Perkosaan Juga Dipidana

Kapolda Sulteng pastingan proses pidana Kapolsek Parigi yang memperkosa anak dari tersangka pencurian ternak jalan terus.

Buruan Daftar! Kemenaker Buka Beasiswa 1000 Talenta Santri

Kemenaker membuka pendaftaran Beasiswa 1000 Talenta Santri bagi santri di seluruh Indonesia dalam bentuk program pelatihan.

Sidik Pinjol yang Bikin Ibu Wonogiri Bunuh Diri, Bareskrim Sita Rp20 M

Bareskrim Polri menyita Rp20 miliar dari Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Solusi Andalan Bersama yang diduga menaungi pinjol ilegal yang membuat ibu di Wonogiri bunuh diri.

Polisi Tangkap Bos Pinjol Pemicu IRT di Wonogiri Gantung Diri

Polisi menangkap bos perusahaan pinjol ilegal yang diduga menyebabkan IRT di Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah meninggal gantung diri karena tidak kuat menahan teror pinjol ilegal.

Anggotanya Diduga Perkosa Anak Tersangka, Kapolda Sulteng Minta Maaf

Kapolda Sulawesi Tengah (Sulteng), Irjen Polisi Rudy Sufahriadi, meminta maaf kepada masyarakat buntut kasus Kapolsek Parigi yang memerkosa anak tersangka.

Diduga Perkosa Anak Tersangka, Kapolsek Parigi Dipecat Tidak Hormat

Kapolsek Parigi, Iptu IDGN, yang diduga memerkosa anak tersangka diberhentikan secara tidak hormat setelah menjalani sidang kode etik, Sabtu (23/10/2021).

Sukmawati Soekarnoputri Pindah Agama Hindu, Sudah Dapat Izin Paundra?

Putri Presiden Soekarno, Sukmawati Soekarnoputri pindah agama Hindu, apakah sudah mendapatkan izin dari GPH Paundrakarna, sang anak?

UU PDP Jaminan Kejelasan Hukum Korban Pinjol

UU PDP bisa mengatur dengan kekuatan hukum yang jelas tentang warga harus mengadu ke mana atau kepada siapa ketika menjadi korban kebocoran data pribadi.

Kehebohan Beragama Belum Menjadi Jalan Kebudayaan

Kehebohan beragama belum menjadi jalan pembebasan menuju kerja bersama seluruh elemen bangsa mewujudkan peradaban dan kehidupan yang lebih baik di semua aspek kehidupan.

10 Berita Terpopuler : Kera Serbu Rumah - Resepsi Boleh Ada Penyanyi

Serangan kera liar di permukiman warga Kebakkramat hingga aturan resepsi pernikahan di Solo masuk daftar 10 berita terpopuler Solopos.com pagi ini.

Cakupan Vaksinasi Tinggi, Inggris Masih Diamuk Corona

Amukan corona di negara ini memicu kekhawatiran terlebih Inggris menjadi salah satu negara yang cakupan vaksinasinya sudah termasuk tinggi.