Rumah Ekspor Solo Dibuka di Purwosari, Apa Saja Layanannya?

Solopos.com, SOLO —  Tiga institusi yakni Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menandatangani Perjanjian Kerjasama (PKS) pendirian Rumah Ekspor Solo (RES), Selasa (21/12/2021).

RES dibentuk untuk mendorong perkembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) Soloraya, khususnya untuk pasar luar negeri. Sementara pelayanan RES nantinya dipusatkan di kantor LPEI di Purwosari, Solo.

Promosi Pegadaian Buka Lowongan Pekerjaan Khusus IT, Cek Kualifikasinya

Penandatanganan PKS dilakukan Kepala Kanwil DJBC Jateng dan DIY Muhamad Purwantoro, Kepala Kanwil II LPEI Ninik Martini, serta Kepala Kanwil DJP Jateng II Slamet Sutantyo. Acara peresmian dilakukan secara simbolis oleh Wakil Wali Kota Solo, Teguh Prakosa.

Slamet Sutantyo mengatakan nantinya DJP akan memberikan layanan dan informasi seputar perpajakan. Disusul kolaborasi berbagai program unggulan untuk pemberdayaan UMKM.

Baca Juga: Banjarsari Solo Tegas Lur, Warga Kena Sanksi Jika Tak Pilah Sampah

Program yang ia maksud yakni Business Development Services (BDS), serta pelatihan seputar perpajakan yang mendukung berkembangan ekspor. Rumah Ekspor Solo juga diharapkan membantu para pelaku UMKM mendapat fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan, kesempatan pinjaman terkait kegiatan ekspor, serta pengembangan bisnis.

Menciptakan Eksportir Baru

“Perkembangan kegiatan ekspor dan impor dunia yang pesat diharapkan semakin membuka peluang perdagangan yang lebar dan membuka jalan terhadap ekspor berbagai komoditas dari Indonesia ke seluruh dunia,” kata Slamet Sutantyo.

Plt Direktur Eksekutif LPEI, Suminto, mengatakan sebagai Special Mission Vehicle (SMV) Kementerian Keuangan RI, LPEI akan menjalankan mandatnya dalam peningkatan ekspor nasional baik dari aspek finansial maupun nonfinansial.

Misalnya, penciptaan eksportir baru di Solo dan sekitarnya. Momentum peresmian Rumah Ekspor Solo yang berdekatan dengan hari ibu juga diharapkan semakin meningkatkan peran perempuan atau ibu dalam sektor UKM yang berorientasi ekspor.

Baca Juga: Cek Kesehatan, 1 Kru Bus di Terminal Tirtonadi Solo Positif Narkoba

Suminto menambahkan pertumbuhan UMKM di Indonesia mengalami tren yang positif yakni 59,3 juta pada 2015 menjadi 65,5 juta pada 2019. Upaya yang dilakukan pemerintah juga mendorong munculnya sejumlah pengusaha baru.

Pembiayaan

Jumlah pengusaha baru ditarget naik dari 3,1% pada 2018 menjadi 4% pada 2024. Sementara, jumlah UMKM yang lolos ekspor ditarget naik hingga 30,20% pada 2024. “Kami mendorog agar UMKM naik kelas, mendorong usaha mereka makin besar dengan orientasi produksi ekspor serta mendorong akses pasar luar negeri,” terangnya.

Lebih lanjut, Sumanto, mengatakan komitmen mereka ditunjukkan dengan jumlah pembiayaan yang tinggi untuk UMKM. Pada tahun ini LPEI menggelontorkan dana hingga Rp8 triliun untuk Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Baca Juga: Pedagang Pasar Notoharjo Solo: Awul-Awul Bermerek Masih Banyak Dicari

Dari jumlah itu, Rp1,8 triliun disalurkan untuk pembiayaan UMKM. Selain itu selama pandemi berbagai dukungan diberikan untuk UMKM. Misalnya pada 2021 disalurkan bantuan bagi 12,8 juta pelaku usaha.

Disusul dukungan bagi Pedagang Kaki Lima (PKL) untuk satu juta pelaku, serta subsidi bunga untuk kredit usaha rakyat (KUR) maupun non-KUR.

Sementara itu, acara yang digelar secara hybrid tersebut dihadiri para pejabat yang berada di lingkungan Kementerian Keuangan yakni Ditjen Bea Cukai, Ditjen Pajak, serta pejabat di lingkungan LPEI. Hadir pula stakeholder terkait di wilayah Soloraya.