Solopos.com, BOYOLALI — Harian Umum Solopos, Senin (4/11/2013) lalu, mengungkapkan indikasi adanya “sandiwara” dalam lelang proyek pembangunan perkantoran di ibu kota baru Kabupaten Boyolali. Relokasi gedung-gedung perkantoran di ibu kota baru Kabupaten Boyolali dari Kecamatan Boyolali Kota ke Kelurahan Kemiri, Kecamatan Mojosongo sudah bermasalah sejak awal pelaksanaan, 3 tahun lalu.
Kini, terungkap kembali masalah lain dalam proyek pembangunan perkantoran terpadu di ibu kota baru kabupaten itu. Minimnya selisih penawaran pemenang lelang dengan harga perkiraan sendiri (HPS) dianggap menjadi biang keladi membengkaknya anggaran proyek relokasi kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boyolali.
Promosi Beli Emas Bonus Mobil, Pegadaian Serahkan Reward Mobil Brio untuk Nasabah Loyal
Anggota DPRD Boyolali yang juga mantan anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Boyolali, Amin Wahyudi, menjelaskan rencana awal proyek relokasi kantor Pemkab Boyolali sebenarnya hanya Rp90 miliar.
Anggaran itu terbagi dalam tiga tahun penganggaran, yakni 2011-2013. Namun, dalam perjalanannya—setelah terjadi negosiasi politik—anggaran dinaikkan menjadi Rp140 miliar.
”Nah, sekarang Bupati Boyolali minta lagi Rp55 miliar. Padahal, anggaran yang dikucurkan sudah melampaui Rp140 miliar,” ujar dia ketika ditemui Espos akhir pekan lalu.
Amin mempertanyakan kembali komitmen Bupati Boyolali Seno Samodro yang sejak awal menegaskan bahwa relokasi kantor Pemkab Boyolali tak akan membebani anggaran daerah.
Faktanya, menurut Amin, saat ini eksekutif masih terus mengajukan anggaran hingga 2014. Padahal, gedung-gedung Pemkab Boyolali dan sarana serta prasarananya masih belum sepenuhnya jadi.
”Kalau proyek ini dilanjutkan lagi, bakal ada Rp300 miliar tersedot semua. Dan keuangan daerah bakal bangkrut. DPRD harus menyelamatkannya,” kata dia.
Wakil Ketua DPRD Boyolali, Fuadi, memprediksi ada uang miliaran rupiah yang lenyap karena lelang proyek yang berbau kolusi. Menurut dia, jika lelang proyek dilakukan secara fair dan terbuka, sedikitnya 10% dari total anggaran proyek bisa dihemat.
”Ambil selisih paling rendah saja, misalnya 10% dari HPS. Jika pagu anggaran proyek sudah menembus Rp140 miliar, berapa miliar uang yang bisa dikembalikan untuk program yang berkaitan dengan kepentingan rakyat Boyolali?” ujar Fuadi.
Dalam salinan dokumen yang diperoleh Espos hanya terdaftar 12 proyek pembangunan kantor Pemkab Boyolali di Kelurahan Kemiri, Kecamatan Mojosongo. Dari 12 proyek gedung tersebut, nilai proyeknya Rp68,8 miliar.
Semua harga penawaran pemenang lelang hanya berselisih pada kisaran 1% dari HPS. Bahkan ada yang di bawahnya lagi. Dengan asumsi selisih penawaran ideal 10% dari HPS, sedikitnya sudah ada uang sekitar Rp6 miliar yang bisa dihemat untuk kepentingan publik. Nasi telanjur menjadi bubur. Uang Rp6 miliar itu tak jadi dibelanjakan untuk kepentingan rakyat Boyolali.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
