SOLOPOS.COM - Ilustrasi pembangunan Kantor Bupati Boyolali di Kemiri (Tri Rahayu/JIBI/Solopos)
Solopos.com, BOYOLALI — Lelang proyek relokasi gedung perkantoran baru Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boyolali di Kelurahan Kemiri, Kecamatan Mojosongo dituding hanya sandiwara. Harian Umum Solopos, Senin (4/11/2013), mengulasnya lengkap.
Sejumlah indikator kejahatan disaksikan redaksi surat kabar itu, termasuk percakapan di sebuah kedai di Jl. Pandanaran, Boyolali, akhir pekan lalu. Dua orang sama-sama kontraktor asal Boyolali itu membicarakan proyek pemerintah di wilayah mereka.
”Masih inden atau tidak?” tanya seseorang melalui sambungan telepon.
”Ya, masih seperti dulu. Inden dulu,” kata seorang kontraktor yang memegang telepon genggam di kedai itu.
”Ya, masih seperti dulu. Inden dulu,” kata seorang kontraktor yang memegang telepon genggam di kedai itu.
Inden adalah istilah yang dipakai kontraktor itu untuk menunjukkan bahwa untuk mendapat jatah proyek pemerintah harus antre dulu. Solopos.com yang berada di lokasi, sengaja diminta mendekat kontraktor itu agar bisa mendengarkan percakapannya.
”Masih ngasih komisi dulu, ya?” kata rekan kontraktor tersebut.
Patgulipat dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, menurut kontraktor yang mengajak Solopos.com itu, sebenarnya praktik ”biasa” di Nusantara. Itulah sebabnya, jika aparat hukum ingin cepat kaya, mereka bisa menjadikan pejabat dan rekanan nakal itu sebagai mesin ATM.
”Itu melanggar hukum yang jadi hal lumrah. Kalau mau nangkap tangan, sangat gampang sekali,” kata kontraktor itu sambil menunjukkan ”pintu-pintu” yang harus dilalui saat menyetor uang komisi ke pejabat.
”Dulu harus melewati sampai lima ring dan harus cash money,” kata dia.
Filosofi terbitnya Perpres No. 54/2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sesungguhnya untuk memperbaiki kualitas lelang yang sebelumnya masih manual.
Sistem lelang online atau electronic procurement (e-proc) membuka peluang seluas-luasnya kepada semua kontraktor di negeri ini untuk berkompetisi secara sehat dan fair dalam penawaran nilai pekerjaan dan kualitasnya. Tetapi, praktiknya banyak cara mengakali untuk potong kompas.
”Awal-awal [e-proc]diuji memang mampu menghemat sampai 30% dari HPS [harga perkiraan sendiri]. Tapi, sekarang margin penawaran pemenang lelang dibikin seragam di bawah 1%. Ini ada apa?” ujar Waki Ketua DPRD Boyolali Turisti Hindriya.
Sumber Solopos.com dari kalangan kontraktor membeberkan secara rinci praktik-praktik kotor dalam mengakali lelang e-proc itu. Mulai cara paling kasar—sabotase server dan menghapus kiriman file—hingga cara-cara bermain yang rapi.
Omong Kosong
Cara yang paling rapi itu antara lain dengan memepetkan waktu pendaftaran peserta lelang dan menentukan spesifikasi barang/jasa yang mustahil dipenuhi kontraktor pada umumnya. Antara panitia dengan peserta lelang sudah ada pertemuan terlebih dahulu untuk mengatur siasat.
”Rekanan yang akan dimenangkan maupun yang cadangan sudah dikondisikan sejak awal. Termasuk nanti tentang bagi-bagi komisinya,” ujar sumber Solopos.com tersebut.
Yang lebih parah, kata sumber Solopos.com itu, penyusunan HPS juga diserahkan kepada rekanan yang ditunjuk. Di sinilah peluang mark up harga barang/jasa terbuka lebar.
”Publikasi bahwa panitia lelang menyusun HPS sendiri itu omong kosong. Mereka tak paham konstruksi. Itu sudah deal sejak awal,” kata sumber Solopos.com itu lagi.
Menanggapi hal ini, Wakil Bupati Boyolali Agus Purmanto menilai praktik lancung demikian hanya ulah oknum di unit layanan pengadaan (ULP). Itu pun jika memang ada bukti permainan.
Ihwal adanya komisi atau kongkalikong antara rekanan dengan pejabat, Agus mengaku belum tahu. “Soalnya, selama saya menjabat sebagai Wabup [wakil bupati], saya belum pernah mendapat komisi gituan,” ujar dia.