Solopos.com, BOYOLALI — Koordinator Gerakan Pemuda Anti Korupsi (Gepak) Soloraya Bramastia mengkritik pernyataan Wakil Bupati Boyolali Agus Purmanto yang mengaku belum berani memastikan adakah pihak yang melanggar ketentuan dalam proyek pembangunan kantor baru Pemkab Boyolali di Kemiri.
“Perlu dipertanyakan keberadaannya [wabup] karena, bagaimana mungkin seorang pejabat tak tahu persoalan di bawahnya. Pernyataan Wakil Bupati hanya mencari posisi aman, jangan-jangan pura-pura tak tahu,” kata Bramastia saat dihubungi Solopos.com, Selasa (5/11/2013).
Promosi Video Uang Hilang Rp400 Juta, BRI: Uang Diambil Sendiri oleh Nasabah pada 2018
Agus, sendiri kala ditemui tim Laporan Khusus Solopos, pekan lalu, mengatakan menyerahkan sepenuhnya hal itu kepada hukum yang berlaku. “Yang menentukan bersalah dan tidaknya hukum. Saya berterima kasih atas kritiknya,” kata Agus kala itu.
Nyatanya, aparat penegak hukum telah menyatakan komitmen untuk mengusut dugaan penyimpangan proyek relokasi kompleks kantor terpadu Pemkab Boyolali. Setidaknya, Kapolres Boyolali AKBP Budi Haryanto telah menyatakan penyelidikan dimulai setelah masuknya aduan soal kasus itu ke Mabes Polri yang selanjutnya diturunkan ke Polda Jawa Tengah dan Polres Boyolali. Kasatreskrim Polres Boyolali AKP Parwanto juga menyatakan telah menandatangani berkas penyelidikan kasus tersebut.
Kepala Seksi Penerangan dan Hukum (Kasi Penkum) Kejaksaan Tinggi (Kejakti) Jateng Eko Suwarni tak terlalu antusias. Ia menyatakan Kejakti bisa saja turun melakukan penyelidikan dugaan penyimpangan proyek pembangunan kompleks Pemkab Boyolali. Asal saja, imbuhnya, ada laporan dari masyarakat. Sedankan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Boyolali, Hendrik Selalau, menilai perlu bukti awal mengenai dugaan kecurangan itu, salah satunya pelanggaran mekanisme lelang proyek. (Insetyonoto/JIBI/Solopos)
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
