Solopos.com, SOLO — Sukarelawan peduli AIDS yang tergabung dalam District Taskforce Kota Surakarta meminta agar akses pengobatan bagi orang dengan HIV (ODHIV) lebih dipermudah.
Tuntutan tersebut disuarakan dalam rangka memperingati Hari AIDS Sedunia dengan tema “Satukan langkah cegah HIV, Semua Setara Akhiri AIDS” yang jatuh setiap tanggal 1 Desember.
Promosi Pegadaian Buka Lowongan Pekerjaan Khusus IT, Cek Kualifikasinya
Hal itu disampaikan perwakilan dari Spek-HAM Solo, Sulistyaningsih saat berkunjung ke Kantor Redaksi Solopos, Jumat (9/12/2022). Perempuan yang akrab disapa Sulis tersebut selama ini bertindak sebagai advokasi officer yang bertugas melakukan kerja advokasi dan melakukan klarifikasi menurut isu yang ada di Solo dan menurut isu yang diinformasikan oleh paralegal officer dan CBMF oficer di Spek-HAM.
Dijelaskan, District Taskforce Kota Surakarta merupakan perkumpulan relawan peduli AIDS yang terdiri dari Kelompok Dampingan Sebaya Solo Plus, OPSI Jateng, Yayasan Mitra Alam, Yayasan Lentera, Yayasan Spek-HAM, dan sejumlah komunitas lain.
Baca Juga: Penanggulangan HIV di Wonogiri Masih Terkendala Stigmatisasi
Dalam pertemuan itu Sulis menjelaskan selama ini para ODHIV di Solo, terutama yang belum menjadi anggota BPJS kesehatan kesulitan mendapatkan pengobatan.
“Saat ini biaya yang harus dikeluarkan bagi ODHIV untuk melakukan tes Viraload di Solo sebesar Rp135.000 yang digunakan untuk pendaftaran dan laboratorium. Jumlah ini dirasa memberatkan bagi teman-teman di ODHIV terutama mereka yang dari kalangan menengah ke bawah,” ujarnya.
Hal itu dibenarkan oleh Slamet Supriyanto sebagai CBMFO (Community Based Monitoring Field Officer) atau biasa dikenal sebagai monitoring logistik seperti ARV, reagen tes HIV, reagen, tes IMS, hingga alat konstrasepsi dalam program CSS-HR di Spek-HAM Solo.
Slamet menjelaskan tes Viraload ini harus dilakukan setiap enam bulan sekali untuk mengetahui efektivitas dari kepatuhan terapi ARV. Permasalahan muncul ketika para ODHIV yang belum menjadi anggota BPJS ingin mendaftarkan diri jadi peserta untuk bisa mengakses pengobatan tersebut secara gratis. Lantaran pada fasiltas kesehatan (faskes) pertama, mereka harus membuka riwayat kesehatan, padahal selama ini stigma masih dirasakan oleh sebagian para ODHIV tersebut.
Baca Juga: Targetkan Three Zero HIV/AIDS, Wabup Boyolali: Penanganan Harus Keroyokan
“Meskipun pemeriksaan Viraload itu bisa menggunakan BPJS, namun rujukan yang berjenjang cukup mempersulit ODHIV untuk mengakses layanan tersebut karena disetiap jenjang rujukan tersebut ODHIV harus membuka status HIV-nya sehingga membuat tidak nyaman,” ujarnya.
Selain itu, ODHIV juga membutuhkan pemeriksaan yang lainnya di antaranya SGOT/SGPT dan Pemeriksaan CD4 yang saat ini hanya bisa diakses dengan biaya besar karena tidak ada program khusus dari pemerintah.
Dijelaskan, berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Solo jumlah ODHIV per Agustus 2022 adalah 3.847 orang. Angka tersebut disebut sebagai gambaran bagi pemerintah untuk lebih serius menanggulangi HIV dan AIDS.
“Hal ini sejalan dengan program pemerintah Three Zero yang berisi zero new infection, zero death related AIDS, and zero stigma discrimination,” ujar Sulis.
Baca Juga: Kisah ODHA Boyolali: Jatuh Bangun Bertahan di Tengah Stigma Masyarakat
Mahalnya biaya pengobatan juga memengaruhi asupan gizi para ODHIV. Demi kelangsungan hidup, ODHIV dan ADHA (anak dengan HIV) membutuhkan asupan nutrisi yang memadai sehingga hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah.
“Dengan biaya pengobatan sebesar itu jelas memberatkan karena untuk memenuhi kebutuhan nutrisi atau makan sehari-hari saja mereka sudah kesusahan. Padahal ada dalam satu keluarga itu ada ODHIV lebih dari satu orang.” ujar salah satu perwakilan komunitas yang juga mendampingi Sulis.
Merujuk pada sejumlah permasalahan yang ada, District Taskforce Kota Surakarta kemudian menyatukan pandangan untuk menyuarakan sejumlah tuntutan kepada Pemkot Solo yang terangkum dalam lima poin. Tuntutan tersebut adalah:
1. Pembebasan biaya bagi ODHIV dalam mengakses pelayanan Viraload yang menjadi program pemerintah
2. Pemerintah membuat program untuk layanan pemeriksaan fungsi hati dan ginjal (SGOT/SGPT), Pemeriksaan untuk mengetahui kekebalan tubuh (CD4) secara gratis
3. Pemangkasan birokrasi dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit khususnya bagi ODHIV
4. Memastikan ADHA dan ODHIV untuk terus mendapatkan bantuan nutrisi dari pemerintah
5. Kerja sama antara kemensos dan Dinsos kota/kab untuk mewujudkan rumah singgah dan pemberdayaan ekonomi bagi ODHIV
Sulis menjelaskan, dalam waktu dekat pihaknya berencana mempertemukan komunitas-komunitas tersebut dengan Dinkes Solo terkait tuntutan-tuntutan tersebut.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
