Solopos.com, SUKOHARJO — Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sukoharjo, Oma Nuryanto, mengaku prihatin dengan perusakan dua benda cagar budaya (BCB) di Kartasura, Sukoharjo, beberapa waktu lalu.
Sebagai tambahan informasi, dua Benteng di Kartasura yaitu Benteng Keraton Kartasura beberapa waktu lalu dan Benteng Dalem Singopuro di Desa Singopuran, pada Jumat (8/7/2022) dirusak dengan alat berat.
Promosi Selamat! Direktur Utama Pegadaian Raih Penghargaan Best 50 CEO 2024
“Saya dengar pemilik lahan yang ada bentengnya di Desa Singapuran itu adalah orang [pembeli] ketiga dan tidak tahu kalau benteng itu masuk cagar budaya, apalagi tidak ada penandanya,” kata Oma kepada Solopos.com, Minggu (10/7/2022).
Menurutnya perusakan dua benteng tersebut tidak lepas dari minimnya pengetahuan masyarakat akan status cagar budaya dua benteng yang dilindungi itu. Mengingat kurangnya sosialisasi akibat minimnya personel di lapangan.
Menurutnya, sektor pariwisata di Sukoharjo yang begitu penting dan luas cakupannya hanya diurusi lembaga setingkat kepala seksi (kasi) di bawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Dengan hanya setingkat kasi, maka perannya tidak akan optimal.
Baca Juga: Pemilik Ndalem Singopuran Kartasura Pernah Ditemui Disdikbud Pekan Lalu
Agar kedua kasus tersebut tidak terulang lagi, sekaligus melindungi cagar budaya dan destinasi wisata lainnya, PHRI Sukoharjo mengusulkan pembentukan Dinas Pariwisata di Kabupaten Jamu, sesegera mugkin
“Dengan adanya Dinas Pariwisata, didukung dengan sumber daya manusia yang cukup, serta adanya dukungan anggaran, maka akan memudahkan untuk melakukan penyelamatan cagar budaya atau destinasi wisata lainnya. Mulai dari pendataan, sosialisasi, hingga labelisasi agar masyarakat mengetahui,” kata dia.
Selain penyelamatan cagar budaya, promosi pariwisata Sukoharjo juga akan optimal jika dilakukan lembaga setingkat dinas. Menurut Oma, selama ini sektor pariwisata di Sukoharjo yang hanya diurusi kasi jauh tertinggal dibanding kabupaten/kota lainnya di Soloraya yang sudah memiliki Dinas Pariwisata.
Baca Juga: Prakiraan Cuaca Sukoharjo Hari Ini: Cerah Sepanjang Hari, Ayo Traveling
Bahkan sektor pariwisata di sejumlah daerah tersebut menjadi andalan untuk mendulang (Pendapatan Asli Daerah) PAD. Sementara Sukoharjo menjadi satu-satunya Kabupaten yang belum memiliki Dinas Pariwisata.
“Padahal cukup banyak destinasi wisata di Sukoharjo dan bagus-bagus. Tapi tidak signifikan kontribusinya ke APBD karena hanya diurusi kasi di bawah Dinas Pendidikan. Makanya kita usul pembentukan Dinas Pariwisata agar optimal kontribusinya,” ujarnya.
Sementara itu, beberapa waktu lalu, Kabid Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sukoharjo, Siti Laela, mengatakan pihaknya saat ini mengalami kesulitan terkait kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang hanya sebatas Kepala Seksi Dinas Pariwisata.
“Kurang SDM karena masih sekelas seksi jadinya kita kecuntalan [kewalahan], membagi tugas juga sulit. Padahal pariwisata tugasnya banyak apalagi harus mengikuti tren dan bisa berdampak ekonomi,” ujarnya.
Baca Juga: Bupati Sukoharjo Salat Id di Masjid Agung Baiturrahmah, Minggu 10 Juli
Dia menambahkan pada tahun depan sudah direncanakan Seksi Pariwisata di bawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo akan dinaikkan menjadi Bidang Pariwisata yang tergabung dalam Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sukoharjo. Dia berharap dengan rencana itu, pariwisata di Sukoharjo dapat berkembang seperti di daerah lain.
Secara terpisah, Sekretaris Komisi IV DPRD Kabupaten Sukoharjo, Sukardi Budi Martono, menyebut akan menggandeng (Organisasi Perangkat Daerah) OPD demi menunjang PAD.
“Untuk menunjang PAD insya Allah nanti kita koneksikan dengan OPD untuk mengembangkan desa wisata. Kalau yang sudah berjalan biasanya menonjolkan wisata alam. Kalau kita hanya produk UMKM,” katanya saat dijumpai usai rapat komisi di kantor DPRD Kabupaten Sukoharjo, beberapa waktu lalu.
Sementara ditanya terkait kemungkinan berdirinya Dinas Pariwisata pihaknya menyebut pilihan tersebut kurang maksimal mengingat potensi pariwisata Sukoharjo terbilang kecil. Hal tersebut juga akan berdampak pada bengkaknya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
