Politik Identitas Tak Laku di Bali, Ini Alasannya

Masyarakat Bali dianggap sebagai contoh moderasi beragama.

Kamis, 11 Agustus 2022 - 17:44 WIB Penulis: Newswire Editor: Abu Nadzib | Solopos.com

SOLOPOS.COM - Ketua Tim Peneliti UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Dr Ali Sodiqin, MAg, bersama tim saat berkunjung ke Kantor Berita Antara Biro Bali, di kawasan Lapangan Lumintang, Denpasar, Kamis (11/8/2022). (ANTARA)

Solopos.com, DENPASAR — Politik identitas yang mencuat di sejumlah tempat di Tanah Air, termasuk di Jakarta, tidak berlaku di Bali.

Masyarakat Bali dianggap sebagai contoh moderasi beragama.

Penilaian itu disampaikan Ketua Tim Peneliti UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Ali Sodiqin.

“Kami sudah berdiskusi dengan Bambang Santoso, ternyata pemilih beliau bukan hanya muslim tapi juga umat Hindu,” katanya saat berkunjung ke Kantor Berita Antara Biro Bali di Denpasar, Kamis.

Baca Juga: Daftar ke KPU, Ini Harapan Koalisi Indonesia Bersatu atas Pemilu 2024

Tokoh politik yang dia maksud itu merupakan anggota DPD dari Bali.

Bersama Nurdhin Baroroh (asisten peneliti) dan Janwar Welly (pendamping lapangan), dia melaksanakan penelitian dengan tajuk Minoritas Muslim dalam Pemilihan DPD Bali pada Pemilu 2019 pada 28 Juli-20 Desember 2022.

“Untuk menguji data, kami tidak hanya menemui Pak Bambang Santoso, KPU, dan pihak lain namun kami juga ke Kantor Berita Antara yang tentu turun langsung ke lapangan saat pemilihan DPD pada 2019 itu,” katanya seperti dikutip Solopos.com dari Antara.

Baca Juga: Pilpres 2024, Ganjar akan Kalah Jika Tak Diusung PDIP

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta itu menyatakan Pulau Bali merupakan wilayah yang menarik dalam menunjukkan hubungan sosial antarumat beragama yang sangat kuat dengan dukungan kultur dan kohesi sosial.

Merespons pernyataan itu, Kepala Biro Kantor Berita Antara Bali, Edy M Ya’kub, menegaskan proses politik di Bali memang tidak ada kaitannya dengan identitas keagamaan namun semuanya bergantung pada proses demokrasi.

Baca Juga: Survei Capres CPCS: Pasangan Prabowo-Puan di Posisi Tertinggi

“Jangankan DPD, bahkan pemilihan gubernur pun relatif ditentukan proses demokrasi yang ada dan kunci demokrasi di Bali itu ada di Kabupaten Buleleng, karena suara pemilih di sana terbanyak se-Bali, meski penduduk terbanyak di Denpasar,” katanya.

Meski 50 persen dari 4,2 juta penduduk Bali berada di Denpasar tapi jumlah pemilihnya kalah jauh dari Kabupaten Buleleng, karena di Denpasar lebih banyak pendatang sedangkan pemilihan politik itu berbasis KTP dari daerah asal.

Baca Juga: Sukarelawan: Jokowi Ingatkan Jangan Buru-Buru Dukung Capres

Pada 2019, pemilihan DPD di Bali diikuti 30 calon untuk menentukan empat anggota DPD daerah pemilihan Bali.

“Kebetulan, calon DPD yang muslim cuma satu orang, sehingga terpilih, sedangkan calon dari umat Hindu terpecah 29 orang calon dengan satu calon petahana dan satu calon dari mantan gubernur,” kata dia.

“Tapi, hubungan muslim-Hindu di Bali memang sangat cair. Musholla Al Hidayah Gatsu di dekat Kantor Antara Biro Bali itu pembangunannya bukan hanya dibantu anggota DPD yang beragama Islam, tapi wakil rakyat yang Hindu pun membantu,” katanya.

Paling Cair

Bahkan, hubungan muslim-Hindu yang paling cair di Bali ada di Desa Pegayaman, Kabupaten Buleleng, Bali.

“Itu karena faktor masuknya Islam ke Bali yang bersifat kultural dan sosial yang sesuai dengan ajaran umat Hindu Bali yakni Tri Hita Karana. Tidak hanya ketuhanan, tapi ada hubungan kemanusiaan antarumat beragama dan hubungan soal antartokoh, seperti Gus Dur,” katanya.

Pada waktu yang sama, Kepala Biro Humas Polda Bali, Komisaris Besar Polisi Stefanus Setianto, dan tim Humas Polda juga melakukan Safari Media Massa, di antaranya ke Kantor Berita Antara Biro Bali.

Baca Juga: 3 Faktor Penentu Peluang Puan Maharani Jadi Capres

“Kami ingin memperkuat hubungan yang ada, karena Antara juga memiliki hubungan baik dengan kami, teman-teman media, dan pemerintah juga,” kata dia.

Hanya Untuk Anda

Inspiratif & Informatif