SOLOPOS.COM - Ilustrasi mengaji. (Dok. JIBI/SOLOPOS/Antara)
Solopos.com, SEMARANG — Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPRD Jawa Tengah (Jateng) mendesak pemerintah agar segera mengeluarkan kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan guru madrasah diniyah maupun guru pondok pesantren (ponpes). Kebijakan itu, salah satunya terkait kenaikan insentif bagi guru madrasah diniyah maupun guru ponpes alias guru ngaji.
Ketua FPKB DPRD Jateng, Sarif Abdillah, mengatakan guru madrasah dan ponpes sangat berperan penting dalam pembangunan kualitas sumber daya manusia di provinsi ini.
“Atas dasar itu keberadaan mereka harus mendapat apresiasi. Salah satunya dengan meningkatkan insentif bagi mereka,” ujar Sarif di Semarang, Rabu (23/10/2019).
Sarif menambahkan saat ini pihaknya telah menugaskan para anggota FPKB DPRD Jateng untuk membangun komunikasi dengan kalangan eksekutif atau Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng.
"Selanjutnya merumuskan mekanisme lebih lanjut dan mengawalnya secara serius," tegasnya.
Sarif megatakan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2015, jumlah santri di Jateng mencapai 507.853 orang. Jumlah itu terbilang besar dalam menentukan tingkat indeks pembangunan manusia (IPM) maupun angka partisipasi kasar (APK) Jateng.
“Dari angka ini pasti ada peran-peran besar dari para guru yang ada," sebutnya.
Sarif menegaskan guru ngaji merupakan garda terdepan pembangunan karakter anak indonesia. Dari iguru ngaji ini, menurut Sarif, karakter generasi penerus bangsa dapat memahami dan mengerti nilai awal sesuatu yang benar maupun salah secara utuh dan menyeluruh.
“Norma etika dan tata krama juga dibentuk dari madrasah dan ponpes,” terangnya.
Pendidikan karakter dan nilai-nilai nasionalisme, jelas Sarif, saat ini menjadi prioritas dalam pembangunan sumber daya manusia. Generasi ke depan haruslah menjadi generasi yang tidak hanya menguasai aspek kognitif saja, tapi juga aspek afektif, dan psikomotorik.
KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya