PILKADA LANGSUNG BERAKHIR : Kalah di DPR, PDIP Siapkan Langkah Perlawanan, Apa Saja?

Solopos.com, JAKARTA — Presiden Terpilih Joko Widodo (Jokowi) mengatakan keputusan DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah, yang mengembalikan hak untuk memilih kepala daerah ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, telah merampas hak politik rakyat. Baca: Sikap Demokrat Dinilai Sebagai Balas Dendam Politik.

“Jadi masyarakat bisa melihat secara langsung kalau keputusan tersebut telah mengambil hak politik rakyat,” kata Jokowi di Jakarta, Jumat (26/9/2014), dilansir Antara. Baca: #ShameOnYouSBY Jadi Kado di Ujung Pemerintahan SBY.

Promosi Program Pemberdayaan BRI Bikin Peternakan Ayam di Surabaya Ini Berkembang

Jokowi meminta rakyat mencatat partai-partai pendukung penghapusan pilkada langsung agar tidak kembali memilih mereka karena dinilai telah membunuh demokrasi. “Rakyat harus mencatat, partai-partai mana saja yang merebut hak-hak politik rakyat. Masyarakat harus catat,” kata Jokowi seusai menghadiri acara Pembukaan Rakornas PKPI di Hotel Royal Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat. Baca: SBY: Demokrat Memalukan!

Langkah selanjutnya, Jokowi mengatakan partainya, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang sejak awal menolak penghapusan pilkada langsung telah menyiapkan langkah-langkah perlawanan. Namun Jokowi masih enggan menyebutkan apa saja langkah-langkah tersebut.

“Tentunya nanti ada langkah-langkah selanjutnya. Tapi nanti, nanti. Saya pastikan, kalau yang milih Dewan, kepala daerah akan lebih korup,” kata Jokowi.

Menurut dia, jika kepala daerah dipilih DPRD, maka mereka tidak akan memiliki keterikatan batin dengan rakyatnya. Kepala daerah seakan-akan tak memiliki tanggung jawab moral terhadap rakyat. Sebaliknya, menurut Jokowi, kepala daerah malah akan merasa bertanggung jawab secara moral kepada DPRD. Kondisi tersebut yang rentan terhadap praktik korupsi.

Diberitakan Solopos.com sebelumnya, aksi walkout Partai Demokrat memang jadi sorotan PDIP. Sebab PDIP dan dua parpol pendukung Jokowi-JK, yakni PKB dan Hanura sudah menyatakan mendukung opsi ketiga yang ditawarkan Partai Demokrat.

Yang menarik, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhono (Ibas) dan Ketua Harian Demokrat Syarief Hasan menghilang setelah mengadakan rapat dengan Fraksi Demokrat di DPR. Seusai rapat, mereka meninggalkan lokasi tanpa terpantau sorotan media.

Rapat digelar di Ruang Fraksi Partai Demokrat, Lantai 9, Nusantara I, Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (26/9/2014) dini hari. Mereka mengadakan rapat segera setelah walk out dari sidang paripurna DPR untuk mengesahkan RUU Pilkada. Ketua Fraksi Nurhayati Ali Assegaf, Khatibul Umam Wiranu, Ramadhan Pohan, Sutan Bhatoegana, terpantau bergegas menaiki lift menuju ruang Fraksi Demokrat sebelum rapat dimulai.