Petani Sragen Minta Permudah Beli Pupuk Bersubsidi, Mentan: Pakai KTP

Petani Sragen meminta agar pembelian pupuk bersubsidi dipermudah, tanpa harus menggunakan Kartu Tani. Mentan Syahrul Yasin Limpo menjawab petani bisa membeli pupuk bersubsidi berdasarkan data KTP.

 Mentan Syahrul Yasin Limpo (kanan) bersama anggota Komisi IV DPR RI Luluk Nur Hamidah mengumpulkan kacang tanah hasil panenan mereka dalam wadah anyaman bambu saat panen kacang simbolis di Desa Bendungan, Kedawung, Sragen, Senin (10/1/2022). (Solopos.com/Tri Rahayu)

SOLOPOS.COM - Mentan Syahrul Yasin Limpo (kanan) bersama anggota Komisi IV DPR RI Luluk Nur Hamidah mengumpulkan kacang tanah hasil panenan mereka dalam wadah anyaman bambu saat panen kacang simbolis di Desa Bendungan, Kedawung, Sragen, Senin (10/1/2022). (Solopos.com/Tri Rahayu)

Solopos.com, SRAGEN — Perwakilan petani di Kabupaten Sragen meminta Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, agar membebaskan pembelian pupuk bersubsidi. Mereka berharap bisa membeli pupuk bersubsidi tanpa menggunakan Kartu Tani.

PromosiKonflik Warga Desa Pakel dan Korporasi Potret Kegagalan Reforma Agraria

Desakan itu disampaikan perwakilan petani saat berdialog dengan Mentan yang berkunjung di Dukuh Srimulyo, Desa Bendungan, Kecamatan Kedawung, Sragen, Senin (10/1/2022). Mentan didampingi Bupati Sragen, Kusdinar Untung Yuni Sukowati, saat turun ke lahan tanaman kacang tanah di dukuh tersebut.

Dialog tersebut dilakukan setelah Mentan, Bupati, dan pejabat lainnya memanen kacang tanah bersama. Di gubuk sederhana, Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Bendungan, Kedawung, Ahmad Yatin Abdullah, berharap ada jaminan ketersediaan pupuk bersubsidi di tingkat petani. Ia juga ingin jaminan stabilitas harga komoditas pertanian saat panen supaya petani sejahtera.

Baca Juga: Target Swasembada Beras, Kementan Canangkan Setahun 4 Kali Tanam Padi

Petani dari Kelompok Tani Sri Makmur, Plosokerep, Karangmalang, Sragen, Edi Narwanto, yang menerima bantuan benih program IP400 menyampaikan keluhan anggota kelompok tani di wilayahnya. Edi mengatakan dengan pola tanam padi tiga musim saja petani kekurangan pupuk, apalagi jika diminta tanam padi empat musim setahun.

“Tanam tiga kali saja pupuk kurang kok diajak tanam empat kali setahun. Begitu keluh petani. Kalau saya boleh usul, petani tidak ingin membebani pemerintah soal pupuk. Jatah pupuk 275 kg per hektare itu dijadikan 500-600 kg per hektare. Beli pupuk tidak perlu pakai kartu tani, pupuk dijual bebas, sehingga bisa beli di mana pun,” ujarnya.

Petani dari Kelompok Tani Ngudi Makmur, Purworejo, Gemolong, Triyanto, meminta adanya bantuan gudang. Dia mengatakan gudang tanaman pangan dibutuhkan lantaran para petani keberatan membuat gudang. “Untuk operasional bertani saja pinjam bank lewat kredit usaha rakyat,” katanya.

Baca Juga: Ini Petani Sragen Pelopor Pola Tanam 4 Kali Setahun, Ditiru Kementan

Petani Milenial

Salah seorang petani milenial asal Plupuh, Sragen, Ferru Setiawan, menyampaikan terima kasihnya kepada Kementan yang memberi kesempatan ikut dalam program duta milenial. Dia bersama para pemuda lainnya mengembangkan mikro bakteri untuk bertanam padi tanpa pupuk kimia dan hasilnya memuaskan.

“Kami market sudah ada. Kami juga akan mengembangkan tanam melon premium tetapi masih terkendala modal,” ujarnya.

Mentan Syahrul Yasin Limpo tertarik dengan duta petani milenial itu. Ia menanyakan omzetnya per bulan. Ketika disebutkan omsetnya Rp1,5 juta-Rp2 juta per bulan, Mentan sedikit kecewa karena duta petani milenial di Jakarta itu per bulan sudah menghasilkan Rp20 jutaan. Mentan berpesan petani itu mestinya gajinya bisa melebihi gaji Kapolres.

Baca Juga: Pandi Beberkan Cara Tanam Padi yang Bisa Panen 4 Kali Setahun

“Saya minta petani milenial buat perencanaannya. Saya siap di belakangan Anda. Soal permintaan gudang itu yang penting tunjukkan hasilnya, dulu baru nanti pasti gudang bisa diusahakan. KUR [kredit usaha rakyat] sekarang itu sudah ditingkat sampai Rp85 triliun. Manfaatkan itu,” katanya.

Mentan agak kesulitan menjawab soal pupuk bersubsidi. Dia menyampaikan kalau Kartu Tani itu menyulitkan petani maka tidak usah dipakai. Untuk verifikasi data, ujar dia, bisa menggunakan kartu tanda penduduk (KTP). Dia juga menyampaikan pegawai Kementan tidak ada yang main-main soal pupuk.

“Kalau saya main-main soal pupuk silakan Pak Kapolres tangkap saya. Saya sebenarnya sudah minta pupuk berubsidi itu 24 juta ton tetapi dipangkas sampai tiga kali, jadi 14 juta ton, turun lagi jadi 12 juta ton, dan ternyata anggaran hanya cukup untuk 9 juta ton,” kata Mentan.

Berita Terkait

Berita Lainnya

Espos Plus

Data dan Fakta Risiko Bencana Jakarta dan Kaltim

+ PLUS Data dan Fakta Risiko Bencana Jakarta dan Kaltim

Pulau Jawa memiliki paparan risiko bencana tinggi dibanding pulau lain, namun indeks risiko bencana lebuh tinggi dimiliki Kalimantan Timur dibanding DKI Jakarta.

Berita Terkini

RSI Surakarta Resmi Luncurkan Layanan BPJS Kesehatan

Adanya layanan BPJS Kesehatan ini bisa meningkatkan pelayanan kepada seluruh pasien RSI Surakarta sesuai prosedur pelayanan yang berlaku.

2 Perempuan Diduga Pelaku Prostusi Online Ditangkap di Indekos Solo

Tim gabungan menangkap dua orang perempuan yang diduga pelaku prostitusi online saat tengah berdua-duaan dengan laki-laki di kamar indekos wilayah Serengan, Solo.

Tengah Malam di Bangunan Tua Rumah Jagal Solo, Serem Lur!

Rumah jagal atau pemotongan hewan di kompleks Kantor DKPP Solo merupakan salah satu bangunan tua dari awal 1900-an yang masih terjaga keasliannya.

Pandemi Belum Berakhir, Tim Gabungan Solo Gencarkan Lagi Razia Masker

Petugas gabungan TNI, Polri, dan Pemkot Solo kembali menggencarkan razia masker untuk mengingatkan masyarakat yang mulai abai menerapkan protokol kesehatan padahal pandemi belum berakhir.

Kasus Covid-19 Wonogiri Naik, Jekek Minta PTM 100 Persen Dievaluasi

Jekek menilai perlu ada strategi baru untuk mencegah penularan Covid-19 varian Omicron di lingkungan satuan pendidikan.

Waduh, Banyak Naskah Kuno Berharga di Mangkunegaran Solo Hampir Rusak

Kondisi naskah-naskah atau manuskrip kuno di perpustakaan Reksa Pustaka Mangkunegaran Solo hampir rusak sementara upaya penyelamatan terkendala sarpras.

BBWSBS Hitung Lagi Kebutuhan Anggaran Revitalisasi Rawa Jombor

BBWSBS sebelumnya sudah mengusulkan ke Kemen PUPR agar mengalokasikan anggaran Rp68 miliar untuk kegiatan revitalisasi Rawa Jombor pada 2023.

Giliran Soropaten, Mranggen, & Manjungan Klaten Dapat SK Desa Wisata

Tiga desa yang memperoleh SK bupati Klaten tentang desa wisata, yakni Desa Soropaten, Kecamatan Karanganom; Desa Mranggen, Kecamatan Jatinom, dan Desa Manjungan, Kecamatan Ngawen.

Tambah Terus, 200-An Pemulung Mengais Rezeki di TPA Putri Cempo Solo

Jumlah pemulung yang mengais rezeki di antara tumpukan sampah TPA Putri Cempo Mojosongo, Solo, terus bertambah dari tahun ke tahun,

Sibangga Jadi Wadah Polres Sukoharjo Gali Permasalahan Masyarakat

Kapolres menambahkan permasalahan keamanan dan ketertiban masyarakat bukan hanya menjadi tanggung jawab kepolisian melainkan juga ada peran masyarakat di dalamnya.

Molor, Proyek 2021 Jalan Watuondo-Pogog Wonogiri Tak Kunjung Rampung

Hingga Januari ini proyek jalan Watuondo, Kecamatan Bulukerto-Pogog, Kecamatan Puhpelem senilai Rp3,985 miliar belum rampung.

Buat yang Mau Wisata Lampion Imlek, Dapat Pesan dari Kapolresta Solo

Kapolresta Solo Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak memberikan sejumlah pesan kepada warga yang ingin berwisata menikmati keindahan lampion Imlek di Pasar Gede dan Balai Kota Solo.

Kasus Naik Lagi, Jekek: Covid-19 Enggak Bisa Ditangkal dengan Akik

Joko Sutopo menegaskan Covid-19 tidak dapat ditangkal hanya dengan akar bahar, akik, atau benda lain yang dianggap memiliki kekuatan tertentu.

Duh, Kasus Aktif Covid-19 di Wonogiri Naik Lagi

Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Wonogiri menilai kasus aktif Covid-19 di Wonogiri naik lagi lantaran penerapan protokol kesehatan kendur.

Penyelesaian Sengketa Lahan Sriwedari Solo Bisa Jadi Legacy Gibran

Penyelesaian sengketa lahan Sriwedari Solo antara Pemkot dengan ahli waris RMT Wirjodiningrat bisa menjadi legacy atua warisan Gibran sebagai Wali Kota kelak.

Bupati Wonogiri Buka Ruang Audiensi dengan Tenaga Honorer

Bupati Joko Sutopo menyampaikan sampai saat ini belum mengetahui yang dimaksud pemerintah pusat mengenai penyelesaian masalah tenaga honorer dengan batas waktu 2023.