Tutup Iklan

Penumpang Pesawat Wajib PCR, Pekerja Bandara Ikut Protes

Serikat Karyawan Angkasa Pura (Sekarpura) II melayangkan surat tertulis kepada Presiden Joko Widodo atas kebijakan aturan perjalanan terbaru yang mewajibkan penumpang pesawat tes PCR.

 Ilustrasi tes swab PCR (Antara-Aji Styawan)

SOLOPOS.COM - Ilustrasi tes swab PCR (Antara-Aji Styawan)

Solopos.com, JAKARTA — Serikat Karyawan Angkasa Pura (Sekarpura) II melayangkan surat tertulis kepada Presiden Joko Widodo atas kebijakan aturan perjalanan terbaru yang mewajibkan penumpang pesawat tes PCR.

Surat yang ditandatangani Ketua Umum Sekarpura II Trisna Wijaya menyampaikan keluhan terkait adanya ketidakberimbangan penerapan persyaratan perjalanan dengan menggunakan pesawat udara yang mana dalam Instruksi Menteri dan surat edaran yang mengatur tentang pelaku perjalanan domestik.

Secara khusus Sekarpura II menyampaikan keluhan para penumpang pesawat yang merasa tidak adil karena harus menunjukkan hasil tes PCR negatif Covid-19.

Sementara pengguna transportasi lainnya seperti pengguna mobil pribadi, motor, bus, kereta api dan kapal laut diperbolehkan menggunakan hasil negatif tes swab antigen.

Baca Juga: Penumpang Melonjak, Stasiun Madiun Perpanjang Layanan Swab Antigen

“Timbul pertanyaan dari mereka [pengguna jasa transportasi udara] bahwa mengapa hanya khusus pengguna jasa transportasi udara yang wajib menggunakan PCR H-2, sementara pengguna jasa transportasi lainnya bisa hanya cukup menggunakan antigen (H-1),” bunyi surat tersebut yang dikutip Bisnis, Minggu (24/10/2021).

Padahal, kata Trisna dari sisi kesiapan fasilitas transportasi udara dalam penerapan protokol kesehatan sudah menerapkan protokol kesehatan dan memberikan fasilitas standar yang diminta pemerintah. Seperti sistem pengecekan suhu tubuh, handsanitizer, sterilisasi barang menggunakan sinar UV dan lainnya. Selain itu penggunaan aplikasi PeduliLindungi juga dilakukan sebagaimana ketentuan pemerintah.

Menurutnya, pesawat udara bandara sebagai tempat perpindahan penumpang sampai saat ini adalah tempat yang teraman dalam pencegahan penularan Covid-19.Tak hanya itu, pesawat udara juga merupakan alat transportasi yang aman untuk pencegahan Covid-19 dengan HEPA filter. Kru kabin telah divaksin dosis lengkap.

Belum lagi jika dilihat dari sisi lama waktu dan risiko pada proses interaksi yang terjadi selama perjalanan. “Semoga penerapan persyaratan wajib PCR untuk para pengguna jasa layanan transportasi udara dapat dikaji kembali,” imbuhnya.

Baca Juga: EMI Bergabung, PLN Targetkan Dekarbonisasi 117 Juta Ton CO2 hingga 2025

Masih Diperketat

Indonesia National Air Carrier’s Association (INACA) dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di sektor perhubungan mengharapkan agar pemerintah bisa mencabut ketentuan syarat perjalan terbaru wajib tes PCR bagi penumpang pesawat.

Ketua Umum INACA Denon Prawiraatmadja mengatakan di sejumlah daerah status Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mulai turun tetapi justru syarat perjalanan udara domestik justru makin diperketat. Semula pemerintah memperbolehkan penumpang menggunakan Antigen apabila sudah divaksin dosis kedua menjadi diwajibkan menggunakan RT- PCR.

Denon yang juga Wakil Ketua Kadin Bidang Perhubungan mengatakan dengan level PPKM di sebagian besar wilayah di Indonesia mulai menurun kebijakan tersebut kurang sejalan dengan dengan pemulihan ekonomi nasional.

“Untuk ini, Kamar Dagang dan Industri [Kadin] Indonesia bidang Perhubungan mengharapkan agar aturan tersebut dicabut,” ujarnya.

Baca Juga: Kemenkeu Beri Keringanan Utang 1.292 Debitur Kecil Senilai Rp20,48 M

Denon berpendapat apabila level PKPM sudah turun sebaiknya aturan perjalanan dapat diperlonggar dan bukannya diperketat. Kebijakan ini seperti aturan yang terjadi di moda darat maupun laut.

“Untuk ini, Kadin Indonesia mengharapkan agar Pemerintah mengembalikan aturan dengan memperbolehkan Antigen sebagai persyaratan perjalanan bagi penumpang angkutan udara,” imbuhnya.

Menurutnya menjadi kurang relevan apabila pemerintah mengkhawatirkan adanya peningkatan jumlah perjalanan orang karena pelonggaran aturan sehingga akan menambah jumlah positif Covid-19.

Dia pun menyebut perubahan persyaratan dari Antigen menjadi RT-PCR kurang sejalan dengan menurunnya level PPKM dan menurunya angka penyebaran covid, serta tidak membantu program pemerintah dalam Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Dampak yang lebih luas bukan hanya kepada industri penerbangan tapi juga kepada kegiatan sosial ekonomi nasional

Denon pun menegaskan kebijakan tes Antigen untuk transportasi udara sudah cukup baik jika dibandingkan dengan moda transportasi lainnya.

“Dan sekarang level PPKM sudah turun dan angka penyebaran Covid-19 sudah turun, menurut kami yang harus diperhatikan Pemerintah adalah pemulihan ekonomi,” tekannya.


Berita Terkait

Espos Plus

Pembahasan RUU PDP Belum Rampung, Kominfo Fokus Sosialisasi dan Edukasi

+ PLUS Pembahasan RUU PDP Belum Rampung, Kominfo Fokus Sosialisasi dan Edukasi

Progres terbaru dari pembahasan RUU PDP adalah pembahasan format lembaga pengawas yang akan bertanggung jawab menangani perkara perlindungan data pribadi hingga kini belum final.

Berita Terkini

Naik Fluktuatif, Harga Cabai Rawit Merah di Solo Tembus Rp60.000/Kg

Kenaikan harga cabai rawit merah disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya cuaca buruk serta panen tidak maksimal akibat gangguan hama tikus berskala besar sehingga cabai terpaksa dipanen dini.

Layanan Setor Tarik BI Berakhir 27 Desember 2021, Buka Lagi Tahun Depan

Layanan penukaran ritel berakhir pada 16 Desember 2021, namun untuk layanan uang rusak, cacat, dan lusuh, serta uang yang dicabut dan ditarik dari peredaran beroperasi secara normal.

Manajemen Pastikan Tagar Boikot JNE Tak Terkait dengan Harbolnas 12.12

JNE memastikan bahwa tagar Boikot JNE yang sempat ramai di jagat Twitter baru-baru ini tidak ada kaitannya dengan momen Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) 12.12.

Keren, 7 Pasar Rakyat Ini Diganjar Anugerah SNI dari Kemendag

Anugerah ini bukan hanya sebagai penghargaan untuk pasar rakyat, tapi juga sebagai kelayakan dan penghormatan terhadap yang disebut dengan standardisasi.

Harga Minyak Goreng Naik Terus, Mendag Didesak Intervensi Pasar

Wakil Ketua Komisi VI DPR Martin Manurung geram atas kenaikan harga minyak goreng di pasaran yang masih belum terkontrol.

Bikin Akhir Tahun Tak Terlupakan di Best Western Premier Solo Baru

Hotel Best Western Premier Solo Baru, Sukoharjo kembali menghadirkan serangkaian program serta promo menarik di pengujung tahun ini.

Dorong Transformasi, Ini Strategi Darmawan Prasodjo Nakhodai PLN

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo akan melanjutkan transformasi di segala lini untuk meningkatkan layanan kepada pelanggan sehingga dapat mendongkrak perekonomian nasional.

Bocoran Cara Jadi Pemenang Lomba Astra, Biar Dapat Hadiah Motor

Bagaimana sih cara menjadi pemenang dalam Lomba Astra 2021 dan mendapatkan hadiah? Yuk cari tahu selengkapnya di bawah ini!

Bergerak Variatif! Cek Harga Emas Pegadaian, Rabu 8 Desember 2021

Harga emas batangan 24 karat di Pegadaian pada Rabu (8/12/2021) bergerak variatif untuk cetakan UBS maupun Antam.

PPKM Level 3 Dibatalkan, Perayaan Tahun Baru Tetap Dilarang

Menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru), pemerintah membatalkan kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3.

PPKM Level 3 Nataru Batal, PHRI Yogyakarta Waswas Aturan Berubah Lagi

Badan Perwakilan Daerah (BPD) Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY meminta kepastian aturan pemerintah dalam pelaksanaan libur Natal dan Tahun Baru 2022.

Pembatalan PPKM Level 3 Saat Nataru, Angin Segar Bagi Maskapai

Maskapai penerbangan mengharapkan dapat mengangkut jumlah penumpang yang lebih tinggi pada periode Natal 2021 dan tahun baru 2022 (nataru) dibandingkan periode sebelumnya.

Investor Berminat Waralabakan Merek Lokal ke Luar Negeri

Minat investor asing untuk membeli lisensi waralaba (franchisee) merek lokal terbilang cukup tinggi.

Peringatan! Influencer Endorse Saham di Medsos Bisa Terancam Dipenjara

Namun influencer saham diminta tak sembarang mengobral masukan investasi karena penasihat investasi wajib memiliki izin.

Waduh, 4 Bulan Terjadi 1.500 Pelanggaran Tata Niaga Impor

Kemendag masih terus melakukan sosialisasi kepada pelaku impor terkait perizinan dan soal pemenuhan standar kualitas.