Pentingnya Nilai Toleransi dan Moderasi Beragama Masa Kini

Solopos.com, JAKARTA — Nilai-nilai toleransi umat beragama dan moderasi beragama sangat penting diajarkan kepada masyarakat sejak pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi.

Ketua Pengurus Besar (PB Al-Washliyah) Mahmudi Affan Rangkuti memandang perlu ada penguatan nilai-nilai agama dan kebangsaan yang fundamental, khususnya dalam hal keberagaman, sejak dini melalui aspek pendidikan dan moderasi beragama.

Promosi Program Pemberdayaan BRI Bikin Peternakan Ayam di Surabaya Ini Berkembang

“Pendidikan dan melalui moderasi beragama inilah yang saya kira adalah cara jitu untuk dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan untuk disampaikan kepada masyarakat agar selalu menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi itu sendiri,” ujar Mahmudi Affan Rangkuti dalam keterangan tertulis yang diterima Kantor Berita Antara di Jakarta, Selasa (11/1/2022).

Hal tersebut, menurut dia, perlu sebagai upaya untuk mengembalikan karakter luhur bangsa terkait dengan hidup masyarakat bangsa secara bersama-sama dan saling berdampingan dalam bingkai toleransi yang ada di negeri ini, sehingga menurutnya perlu bahwa moderasi beragama diintegrasikan dalam kurikulum pendidikan.

Ia menegaskan moderasi beragama perlu untuk menjadi mata ajar di sekolah-sekolah. Moderasi beragama ini sangat memiliki banyak manfaat sebagai pengungkit sifat dan naluri kemanusiaan.

Baca Juga: Dialog Lintas Agama Bahas Peran Pemuda Wujudkan Moderasi Beragama

“Pada dasarnya sifat dan naluri manusia ini diciptakan untuk selalu mendambakan rasa cinta, kasih, dan sayang. Ini perlu dilakukan secara berkesinambungan mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi,” katanya.

Menurut dia, dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi itulah sangat penting untuk diajarkan tentang nilai-nilai toleransi dan moderasi beragama itu kepada masyarakat.

Setelah mereka selesai menempuh pendidikan tinggal, lanjut dia, mempertebal atau memperdalam kembali toleransi dan moderasi beragama itu. Ini agar tidak hilang begitu saja, misalnya akibat dari adanya budaya-budaya luar yang masuk yang bisa merusak budaya bangsa ini.

Pria yang juga merupakan anggota Gugus Tugas Pemuka Lintas Agama BNPT ini menilai maraknya kasus dan praktik intoleransi di negeri ini beberapa tahun belakangan ini tidak lepas dari kurangnya rasa memahami arti nilai keluhuran atas rasa cinta dan kasih sayang.

“Manusia adalah makhluk ciptaan Allah Swt. yang paling sempurna karena memiliki akal dan pikiran. Akal dan pikiran ini semua berbasis cinta, kasih, dan sayang. Maka, perbuatan kepada manusia lainnya juga semestinya atas nama tersebut. Ini yang mesti ditanamkan agar pemahaman itu makin kuat,” ujarnya.

Baca Juga: Moderasi Beragama Syarat Menjadi Adil dan Berkemanusiaan

Dari sudut pandang ajaran Islam, menurut Mahmudi, sejatinya toleransi adalah keniscayaan, buah dari nilai-nilai bahwa Islam adalah agama yang damai. Konsep rahmatal lil ‘alamin, memiliki arti agama yang mengayomi seluruh alam. Islam selalu menawarkan dialog dan toleransi dalam bentuk saling menghormati, bukan memaksa.

Karena keragamaan umat manusia dalam beragama adalah kehendak Allah Swt., menolak keragaman maka sama halnya menolak kehendak Allah Swt.

“Maka titik temu dalam keragaman adalah toleransi dalam bentuk moderasi atau menjadi titik tengah. Tidak ke kiri dan juga tidak ke kanan,” ungkap Ketua Umum Pengurus Besar Forum Komunikasi Alumni Petugas Haji Indonesia (PB FKAPHI) tersebut.

Akidah dan Ibadah

Sementara itu, Presiden Lajnah Tanfiziah (LT) Syarikat Islam Indonesia Kiai Haji Muflich Chalif Ibrahim mendorong seluruh lapisan masyarakat untuk berpartisipasi mewujudkan 2022 menjadi tahun toleransi dan moderasi beragama sebagaimana yang direncanakan oleh pemerintah.

Partisipasi itu, kata K.H. Muflich, dapat melalui tindakan moderasi beragama dalam kecerdasan berperilaku, seperti tidak mencampuradukkan akidah dan ibadah dengan keyakinan masing-masing ataupun agama lain.

“Sebagai bangsa yang beriman, bangsa yang merdeka, tentunya sangat wajib untuk menjaga dan memelihara persatuan. Jadi, seluruh lapisan masyarakat harus ikut menyuarakan, tahu manfaat toleransi, apa itu toleransi, dan harus terus menerus disuarakan dalam konteks berbangsa dan bernegara,” ujar K.H. Muflich.

Hal tersebut, kata dia, juga merupakan tanggung jawab rakyat Indonesia pada sejarah bangsa dan negara serta pelajaran untuk generasi selanjutnya.
Muflich memandang pemerintah berperan penting membuka ruang-ruang dialog antartokoh masyarakat serta agama sebagai ujung tombak moderasi beragama.

Baca Juga: Pererat Kerukunan, Moderasi Beragama Harus Diperkuat

“Pemerintah punya peran penting untuk membuka ruang-ruang dialog kebinekaan. Tokoh-tokoh masyarakat, agama, ataupun pejabat-pejabat, semuanya harus membiasakan diri untuk memberikan teladan, baik dalam bertutur kata, sopan, santun, maupun perilaku dalam menyikapi berbagai hal,” ujar Muflich.

Dengan demikian, dia pun merasa optimistis pada 2022 dapat menjadi tahun toleransi dan moderasi beragama. Optimisme itu, kata dia, juga muncul karena toleransi dan moderasi beragama telah dituangkan dalam Pancasila serta ajaran Islam.

“Dalam agama Islam, sudah banyak tuntunan soal itu [toleransi]. Kalau makin baik interaksi [personal dan interpersonal], dia akan makin baik pula dalam beragama. Jadi, kalau dia baik dalam beragama, insyaallah, akan makin toleran,” katanya.

Sebaliknya, kata dia, intoleransi justru dapat merusak fitrah kemuliaan dan nilai kemanusiaan yang luhur karena tidak mampu mengendalikan diri agar tidak mencampuri keyakinan atau pandangan orang lain.

Baca Juga: FKUB Karanganyar Gelar Workshop Moderasi Agama Untuk Keharmonisan Umat

Ia juga memandang masyarakat perlu diingatkan untuk kembali kepada perjanjian luhur bangsa.

“Kita memiliki konsensus bersama. Ada UUD 1945. Kita punya Pancasila. Itulah yang perlu kita dengungkan kepada seluruh elemen bangsa ini karena orang intoleran cenderung lupa bahwa kita ini bangsa yang ramah dan berbudaya luhur. Mereka tidak menyadari itu semua akan memecah belah kita sebagai bangsa yang besar dan luhur peradabannya,” kata K.H. Muflich.