Solopos.com, JAKARTA — PDIP melarang kader keluar kota untuk kepentingan politik jika tidak mendapat izin alias tidak ada surat tugas dari partai.
Aturan itu membuat salah satu kader PDIP yang kini gencar didukung untuk maju Pilpres, Ganjar Pranowo tak lagi bebas bepergian ke luar kota.
Promosi Kredit BRI Tembus Rp1.308,65 Triliun, Mayoritas untuk UMKM
Peneliti Utama Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Firman Noor, mengatakan tujuan PDIP terkait mekanisme surat tugas keluar kota merupakan upaya partai menaikkan elektabilitas Puan Maharani.
Firman mengatakan penerapan mekanisme surat tugas keluar lebih mengarah ke langkah birokrasi internal partai atau politik partai, bukan mengatur aspek administrasi.
Baca Juga: Puan Dinilai Paling Rasional Sebagai Capres PDIP karena Alasan Ini
“Di sini memang letak ketidakwajaran aturan ini, saya kira saya belum melihat itu terjadi di partai lain,” kata Firman saat dihubungi melalui sambungan telepon di Jakarta, Senin (25/7/2022), seperti dikutip Solopos.com dari Antara.
Ia melihat upaya ini sebagai gambaran besar dari PDIP untuk mengunggulkan Puan sebagai kandidat tunggal yang akan diusung pada Pemilu 2024.
Terdapat nilai strategis dari pemberlakuan surat tugas keluar bagi kader PDIP yang hendak keluar kota.
Baca Juga: Kampanye di Kampus Boleh Asal yang Mengundang Rektor
“Sehingga ditafsirkan ini untuk membatasi mobilitas Ganjar (Ganjar Pranowo) yang tampaknya semakin meninggalkan elektabilitas Puan,” kata Firman.
Adanya kendali melalui penugasan, lanjut dia, PDIP memberi kesempatan lebih besar kepada Puan untuk semakin mendapat hati dan suara rakyat dengan harapan tingkat elektabilitas Puan meningkat.
Saat ini, PDIP mulai memberikan Puan tugas untuk melakukan kunjungan kerja ke berbagai daerah.
Baca Juga: Nggowes Bareng Sekjen PAN, Sekjen PDIP Ngaku Tak Bahas Pilpres
Secara internal, lanjut Firman, PDIP memiliki hak untuk mencalonkan sendiri kandidat calon presiden dan calon wakil presiden pada pemilu 2024.
Firman mengatakan sisi lain terkait aturan surat tugas keluar, partai menginginkan Ganjar sebagai kepala daerah sekaligus kader PDIP yang memiliki mobilitas tinggi untuk mengedepankan kepentingan wilayah atau partai bukan kepentingan pribadi.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
