SOLOPOS.COM - Pekerja membongkar gedung bekas Kampus Akademi Kebidanan Giri Satria Husada dan Kantor Yayasan Pendidikan Gajah Mungkur, Bulusulur, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Juli 2020. Pihak yayasan membongkarnya karena lokasi bangunan tersebut masuk kawasan yang akan dibangun kompleks gedung perkantoran terpadu. (Solopos.com/Rudi Hartono)

Solopos.com, WONOGIRI—Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wonogiri kembali menunda realisasi proyek pembangunan kompleks kantor terpadu senilai ratusan miliar rupiah. Proyek tersebut tak dianggarkan pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2022.

Sekretaris Daerah (Sekda) Wonogiri, Haryono, saat ditemui wartawan seusai mengikuti Rapat Paripurna Persetujuan RAPBD 2022 di Graha Paripurna DPRD Wonogiri, Jumat (31/10/2021), mengatakan tidak ada anggaran pembangunan kompleks kantor terpadu di RAPBD 2022. Anggaran proyek mercusuar tersebut besar. Pada sisi lain saat ini Covid-19 masih mewabah. Bupati Wonogiri, Joko Sutopo, memutuskan menunda lagi realisasi proyek bersangkutan.

Promosi Beli Emas Bonus Mobil, Pegadaian Serahkan Reward Mobil Brio untuk Nasabah Loyal

“Bupati mengambil keputusan ini tentu atas pertimbangan matang. Ada hal yang lebih prioritas dilaksanakan pada 2022 mendatang,” ucap Haryono yang juga Ketua Tim Anggaran Pemeintah Dareah (TAPD) Wonogiri.

Baca Juga: Kurang 2 Bulan, Beasiswa Mahasiswa Rp12 Juta di Wonogiri Direalisasikan

Proyek tersebut sudah dua kali ditunda. Sebelumnya Pemkab menunda realisasi proyek pada 2021 ini, meski anggaran sudah disiapkan. Saat itu Covid-19 mewabah. Pemkab me-refocusing (penyesuaian anggaran) dan merealokasi anggaran secara besar-besaran.

Dari proses itu diperoleh anggaran seratusan miliar rupiah untuk penanganan Covid-19. Anggaran proyek mercusuar Kabupaten Wonogiri tersebut terkena refocusing.

Sebelumnya, TAPD sudah membahas rencana penganggaran. Ada dua opsi, yakni proyek dikerjakan dalam setahun atau tiga tahun (multiyears). Keputusannya proyek dilaksanakan selama tiga tahun.

Baca Juga: Tiga Petuah Agar Air Umbul Langse Boyolali Tak Pernah Kering

Lalu Covid-19 mewabah. Anggaran proyek pembangunan kompleks kantor terpadu 2020 turut di-refocusing. Hanya sebagian kecil kegiatan yang bisa dilaksanakan, seperti pembuatan detail engineering design (DED) dan analisis mengenai dampak lingkunga atau Amdal senilai lebih kurang Rp2 miliar. Dua kegiatan itu bisa tetap dijalankan karena waktu itu sudah kontrak.

Haryono melanjutkan penanganan wabah Covid-19 masih menjadi salah satu prioritas tahun depan. Oleh karena itu, belanja tak terduga (BTT) dinaikkan 5 persen dibanding BTT 2021 ini.

BTT 2022 tercatat Rp28 miliar atau naik Rp5 miliar dari pada BBT 2021, yakni Rp23 miliar. Penggunaan BTT sesuai kebutuhan penanganan Covid-19. Haryono menjelaskan, BTT tidak hanya untuk penanganan Covid-19, tetapi juga untuk kegiatan darurat lain, seperti penanganan bencana alam.

Baca Juga: Kisah Umbul Langse, Air Muncul Lagi seusai Ritual dengan 17 Macam Bahan

“Anggaran juga untuk realisasi program prioritas lainnya, seperti bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pertanian. Semua program unggulan Bupati dilanjutkan tahun depan,” ulas Haryono.

Program unggulan Bupati, seperti peningkatan/peningkatan jalan, sekolah gratis, pemberian beasiswa bagi mahasiswa berprestasi, pemberian seragam sekolah gratis, layanan kesehatan gratis, dan meningkatkan produksi pertanian melalui pembangunan infrastruktur dan pemberian alat mesin pertanian.

 

Rp320 Miliar

Kompleks kantor terpadu berlokasi di lahan seluas 23.567 m2 atau lebih kurang 30 persen dari total luas lahan kompleks di Desa Bulusulur, Kecamatan Wonogiri. Kantor yang sudah terbangun di kawasan itu, yakni Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Proyek direncanakan menelan anggaran lebih kurang Rp320 miliar.

Baca Juga: Bikers Klaten Pasangi Traffic Warning di Jalan Klaten-Boyolali

Perkantoran direncanakan empat blok, yakni di lokasi yang saat ini berdiri Kantor DPU, bekas Kantor Akbid Giri Satria Husada sekaligus Kantor Yayasan Pendidikan Gajah Mungkur, ladang ketela, dan SKB. Ada kantor yang dibangun tiga lantai, ada pula yang empat lantai.

Semua gedung yang saat ini berdiri, seperti Kantor DPU, Kantor Dinas Lingkungan Hidup atau LH, Akbid, Kantor Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan, dan SKB, akan dibongkar jika proyek fisik akan dimulai. Ada gedung yang tak dibongkar, yakni Kator Disdikbud karena dibangun baru beberapa tahun ini.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya