Pekan depan, surat penolakan relokasi diteruskan ke gubernur

ilustrasi (vivanews)

Klaten (Espos)--Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Klaten segera meneruskan surat pernyataan penolakan relokasi yang ditulis warga lereng Merapi asal Desa Balerante, Kemalang kepada gubernur Jawa Tengah pekan depan.

Promosi Lebaran Zaman Now, Saatnya Bagi-bagi THR Emas dari Pegadaian

Sekretaris BPBD Klaten, Joko Roekminto kepada Espos, Sabtu (25/6/2011) mengatakan sebanyak 165 kepala keluarga (KK) sudah membuat surat pernyataan berisi penolakan program relokasi.  Hingga kini surat pernyataan itu sudah diserahkan ke BPBD Klaten sebelum diteruskan ke Gubernur Jawa Tengah, Bibit Waluyo.

Namun begitu, dari hasil verifikasi data, masih ditemukan ketidakcocokan nama warga yang tertera dalam surat pernyataan dengan data induk yang dimilikinya. Joko mengaku sudah memanggil perangkat desa Balerante guna menyamanan persepsi penggunaan nama dalam surat peryataan yang ditandatangani warga dan camat kemalang itu. Setelah ada kecocokan data, BPBD akan meneruskan surat pernyataan penolakan relokasi itu kepada gubernur pekan depan.

Melalui surat pernyataan itu, 165 Kepala Keluarga yang tinggal di kawasan rawan bencana (KRB) III erupsi Merapi sudah menyatakan siap menanggung segala risiko karena menolak direlokasi. Mereka adalah warga Dukuh Sambungrejo, Gondang, Banjarsari, Ngipiksari, Balerante. ”Melalui surat pernyataan itu, saya berharap bisa dijadikan masukan bagi gubernur untuk mengambil kebijakan,” kata Joko.

(mkd)