Solopos.com, JAKARTA – Pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan bahwa perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo bukan mustahil jika rakyat menghendaki bergulir panas.
Menteri Luhut mengaku punya big data pemilih Indonesia yang ingin Pemilu 2024 ditunda.
Promosi BRI Dipercaya Sediakan Banknotes untuk Living Cost Jemaah Haji 2024
Sejumlah pihak pun menilai pernyataan Luhut itu sebagai keinginan oligarki di sekitar Jokowi. Yang tak kalah gerah dengan pernyataan politikus Partai Golkar itu adalah Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto.
Baca Juga: Rocky Gerung: Luhut Binsar Pandjaitan Pimpin Makar dari Dalam
Hasto mengajak semua menteri dan pembantu Presiden tak memiliki pendapat berbeda dengan Kepala Negara menyangkut isu Pemilu 2024.
Hasto mengatakan big data seharusnya dipakai untuk persoalan yang mendesak, khususnya persoalan kerakyatan, misalnya minyak goreng langka atau kenaikan harga kebutuhan pokok.
“Beliau harus mempertanggungjawabkan pernyataan itu secara akademis agar ini tidak membelah. Karena menjadi seorang pembantu presiden itu harus fokus pada tugasnya, sesuai mandat yang diberikan. Beliau mandatnya apa dalam menyampaikan hal itu dan ini berbeda dengan pernyataan Menkopolhukam,” kata Hasto seusai mengisi kuliah umum dikutip dari keterangan pers, Senin (14/3/2022).
Baca Juga: Azyumardi Azra: Rakyat Susah Cari Makan, Setop Bicara Penundaan Pemilu
Hasto menjelaskan, PDIP mengimbau sebaiknya para pembantu presiden tidak membuat pernyataan yang malah menjadi energi negatif. Padahal Presiden Jokowi terus berupaya membangun optimisme dan tengah bekerja keras mengatasi pandemi.
Luhut diminta melakukan refleksi agar setiap pemimpin bertanggung jawab pada kata-kata yang disampaikan. Seharusnya politik kekuasaan berpihak pada rakyat dan bukan sekelompok elite ataupun kepentingan ekonomi dan politik.
“Maka tidak boleh ada menteri yang punya pendapat yang berbeda. Presiden sudah berulang kali mengatakan sikapnya secara tegas dan pemerintah sudah sepakat pemilu tanggal 14 Februari 2024. Lalu kenapa ada pembantu presiden yang membuat wacana yang tidak menyehatkan di dalam situasi politik nasional?” jelasnya.
Baca Juga: Luhut: Bukan Mustahil, Jokowi Tiga Periode Tergantung DPR
Sebelumnya, Luhut mengklaim wacana penambahan masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tiga periode atau menunda pemilu berasal dari suara rakyat, bukan dari Jokowi sendiri.
Luhut mengaku, ide tersebut berasal suara pengguna media sosial Indonesia sebesar 110 juta yang mengeluhkan biaya Pemilu 2024 mencapai Rp100 triliun lebih.
“[Mereka] bilang kita mau habisin Rp100 triliun lebih untuk milih ini di keadaan begini. Ngapain sih? Kan serentak. Itu yang rakyat omong. Ceruk ini rakyat ini ada di Partai Demokrat, Gerindra, PDIP, PKB, dan Golkar di mana-mana ini,” katanya pada bincang-bincang di Youtube Deddy Corbuzier dikutip Minggu (13/3/2022).
Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Pemilu 2024 Ditunda? PDIP Ingatkan Luhut Tanggung Jawab atas Kalimat yang Diucapkan”
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
