Solopos.com, JAKARTA — Pengamat politik Rocky Gerung mengkritik pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang menyebut peluang Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjabat tiga periode bukan sesuatu yang mustahil.
Luhut mengatakan Jokowi bisa tampil tiga periode jika konstitusi membolehkan sehingga saat ini semua tergantung DPR.
Promosi 796.000 Agen BRILink Siap Layani Kebutuhan Perbankan Nasabah saat Libur Lebaran
Pernyataan itu disampaikan Luhut saat tampil di kanal Youtube Deddy Corbuzier, beberapa hari lalu.
“Kalau masyarakat bikin survei lalu ditemukan bahwa diperlukan perpanjangan kekuasaan itu tidak ada soal. Tetapi kalau tokoh politik bahkan pejabat negara mengandalkan big data lalu mulai memprovokasi bahwa penundaan pemilu bisa dilakukan. Bahkan dengan mengevaluasi percakapan di media masa lalu bilang Demokrat setuju, Gerindra setuju itu namanya makar,” ujar Rocky Gerung seperti dikutip Solopos.com dari kanal Youtube Rocky Gerung Official, Minggu (13/3/2022).
Baca Juga: Usul Jokowi Presiden 3 Periode, Luhut: Itu Suara Rakyat
Rocky Gerung menduga Luhut adalah bagian dari isu yang belakangan ini beredar kuat tentang perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi.
“Ini persiapan dari pejabat negara yang punya kekuasaan untuk mengubah konstalasi politik melalui hal yang tidak konstitusional. Kan perubahan Undang-undang dasar dasar itu boleh dilakukan untuk kepentingan masa depan bukan kepentingan hari ini, dan Pak Luhut bagian dari kepentingan hari ini, jadi bisa dianggap Pak Luhut sedang memimpin makar bersama-sama dengan partai-partai, makar dari dalam justru,” lanjut dosen di Universitas Indonesia yang gemar mengkritik pemerintah ini.
Rocky menganalisis, isu perpanjangan jabatan presiden akan terus bergulir karena memang ada kreatornya dari kalangan Istana. Hal itu, menurutnya tidak terlepas dari kepentingan oligarkhi yang ada di sekitar Presiden Joko Widodo.
Baca Juga: Luhut: Bukan Mustahil, Jokowi Tiga Periode Tergantung DPR
“Seharusnya Pak Luhut tampil sebagai negarawan, ‘oke kita tahu ada kepentingan rakyat di situ, ada percakapan hiruk pikuk di situ tapi kita sudah putuskan kita hentikan. Jangan lagi jadi isu politik’. Kalimat bijak itu yang ingin rakyat dengar dan itu tidak terdengar dari Pak Luhut. Jadi Pak Luhut ini pemimpin dari orkestrasi ini, dia harus tampil untuk menerangkan partitur ini yang kita mainkan,” tudingnya.
Sebelumnya, Luhut Binsar Pandjaitan menyebut peluang Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjabat tiga periode bukan sesuatu yang mustahil jika konstitusi membolehkan.
Saat ini, kata Luhut, Jokowi patuh dengan UUD 1945 yang mengatur bahwa presiden hanya boleh menjabat maksimal dua periode.
“Kalau soal mungkin tidak mungkin itu DPR yang menentukan. Kalau konstitusinya berubah kan bisa (menjabat tiga periode). Wacana publik (soal presiden tiga periode) itu kan bagian dari demokrasi, ya tidak masalah kan,” ujar Luhut seperti dikutip Solopos.com dari kanal Youtube Deddy Corbuzier, Jumat (11/3/2022).
Baca Juga: Jokpro 2024 Terus Gerilya Jokowi Tiga Periode
Dalam sebuah negara demokrasi, menurut dia, berbagai wacana yang muncul di masyarakat harus dihormati, termasuk soal presiden tiga periode. Namun perubahan konstitusi hanya bisa dilakukan oleh wakil rakyat di DPR.
“Ini negara demokrasi, yang bikin hastag ‘Turunkan Jokowi’ ya gakpapa, terus yang bersuara tiga periode ya gakpapa. Kalau suara ini (Jokowi tiga periode) membesar ya silakan, ditanggapi atau tidak oleh DPR. Kalau DPR tidak respons ya tidak apa-apa,” lanjut dia.
Luhut memastikan Jokowi adalah pejabat yang taat pada aturan. Saat ini konstitusi mengatur bahwa presiden hanya boleh menjabat maksimal dua periode sehingga otomatis Jokowi akan patuh.
Baca Juga: Jokowi Menolak, Tapi Peluangnya Menjabat Tiga Periode Terbuka Lebar
“Pak jokowi itu taat konstitusi, sekarang konstitusinya dua ya beliau taat. Kalau nanti ada yang bilang rakyat ini minta begini-begini terus DPR berproses, parpol berproses segala macam. Kalau sampai di MPR ‘karena keadaan dan situasi meminta, ya udah deh kita tunda (Pilpres) dulu sehari, setahun atau dua tahun, atau tiga tahun’ ya itu kan sah-sah saja,” ujar Luhut.
“Apa tidak terkesan seperti era Soeharto?” tanya Deddy Corbuzier.
“Sekarang kan eranya bebas, tidak seperti dulu. Pak Jokowi kan diam saja, apanya yang tidak konstitusional, wong bukan beliau yang ngomong, suara itu (Jokowi tiga periode) kan di bawah. Itu kan suara rakyat, kalau suara rakyat itu besar DPR-nya kan harus dengar, itu kan konstituen. Kalau ada masyarakat yang ingin Pak Jokowi lebih lama itu hak dia,” jawabnya.
Baca Juga: Kritik Keras PSI, Ernest Prakasa Tolak Jokowi 3 Periode
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud Md. menyampaikan Presiden Joko Widodo mempunyai sikap dan komitmen yang jelas bahwa pemilihan umum (pemilu), yakni tetap digelar pada 2024.
“Di tubuh pemerintah sendiri tidak pernah ada pembahasan tentang penundaan pemilu maupun penambahan masa jabatan presiden/wakil presiden baik untuk menjadi tiga periode maupun untuk memperpanjang 1 atau 2 tahun,” kata Menkopolhukam saat jumpa pers, beberapa hari lalu.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
