Panglima TNI khawatir hak pilih bagi TNI timbulkan perpecahan

Ilustrasi (JIBI/SOLOPOS/Antara)

Promosi Jelang Lebaran, BRI Imbau Nasabah Tetap Waspada Modus Penipuan Online

“Saya memandang dari kesiapan prajurit TNI, saya masih khawatir akan timbul perpecahan, sehingga menyebabkan situasi akan terganggu,” kata Panglima TNI, Senin (21/11/2011). Menurut dia, berdasarkan hasil pemantauannya dalam perkembangan Pilkada di daerah masyarakat masih belum menerima TNI untuk menggunakan hak pilihnya. “Mereka pasti akan menarik-tarik kita ke dalam sistem mereka. Dalam konteks pengamanan yang dibebabkan oleh TNI akan sulit menjadi netral,” katanya.

Agus menjelaskan, ada dua hal yang perlu dicermati bila TNI diberikan hak pilihnya, yakni mencermati kesiapan TNI itu sendiri dan mencermati kesiapan masyarakat bila TNI diberikan hak pilihnya dalam Pemilu. Hal itu, kata dia, perlu dicermati karena jangan sampai penggunaan hak pilih itu justri memecah soliditas TNI dan jangan sampai masyarakat dalam menyikapi ini menarik-menarik TNI dalam perpolitikan. “Jadi dua-duanya harus siap,” katanya.

Kendati demikian, bila DPR dan pemerintah bersama-sama memutuskan bahwa TNI harus gunakan hak pilihnya dalam Pemilu, maka akan diikuti. “Tapi, pandangan saya saat ini seperti itu,” kata Panglima TNI.

Sebelumnya, Inspektur Jenderal TNI Marsekal Madya Sukirno menegaskan, TNI lebih baik menjaga netralitasnya karena jika disertakan dalam pemilu bisa mengganggu profesionalisme prajurit. “Lebih baik TNI netral. Kalau ikut terjun ke dalam kegiatan politik, justru akan memengaruhi netralitas kami,” kata Sukirno.

Menurut dia, bila TNI diikutsertakan dalam pemilu, maka sedikit-banyak netralitas prajurit akan terpengaruh. Lagipula, komitmen Panglima TNI adalah tidak memihak siapa pun. “Perkara nanti keputusan politiknya seperti apa, itu soal lain,” ujarnya. Kendati demikian, TNI berencana memberikan pertimbangan kepada Pansus RUU Pemilu jika TNI diikutsertakan dalam pemilu. “Yang jelas, tugas utama TNI adalah mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Jika sampai mengganggu tugas utama tersebut, lebih baik TNI tetap netral,” kata Sukirno.

Sebelumnya, Pansus RUU Pemilu berencana menanyakan kembali hak pilih TNI/Polri dalam pemilu. Usul itu terlontar dalam rapat dengar pendapat (RDP), dimana Pansus membuka gagasan agar anggota TNI/Polri diberi hak pilih dalam pemilu. Selain itu, beberapa fraksi di DPR juga mulai mengusulkan pemberian hak pilih kepada anggota TNI/Polri. Alasannya, saat penyelenggaraan pemilu kerap muncul kesulitan di banyak daerah seperti letak geografis yang sulit dijangkau, minimnya transportasi, dan pencegahan politisasi.

JIBI/SOLOPOS/Ant