Solopos.com, WONOGIRI—Belanja tak terduga (BTT) pada Rancangan APBD Wonogiri 2022 senilai Rp28 miliar atau naik 5 persen dibanding BTT 2021 Rp23 miliar.
BTT merupakan pos anggaran yang digunakan untuk membiaya kegiatan bersifat darurat, seperti penanganan pandemi Covid-19, bencana, dan lainnya. DPRD bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wonogiri telah menyetujui Rancangan APBD 2022 untuk selanjutnya dievaluasi Gubernur. Persetujuan diambil melalui Rapat Paripurna di Graha Paripurna DPRD Wonogiri, Jumat (29/10/2021).
Promosi Selamat! Direktur Utama Pegadaian Raih Penghargaan Best 50 CEO 2024
Sekretaris Daerah (Sekda) Wonogiri, Haryono, saat ditemui wartawan seusai Rapat Paripurna, menyampaikan penaikan BTT 2022 sebesar 5 persen dibanding BTT 2021 sesuai perintah Menteri Dalam Negeri (Mendagri). BTT 2022 senilai Rp28 miliar, sedangkan BTT 2021 tercatat Rp23 miliar. Awalnya, BTT 2021 senilai Rp48 miliar. Setelah ada perubahan anggaran BTT turun menjadi Rp23 miliar.
Baca Juga: Klaten Diterjang Puting Beliung, Tiang Listrik Timpa Truk di Sidowayah
“BTT 2021 hingga Oktober ini masih ada sisa lebih kurang Rp3 miliar. Saya rasa ini cukup untuk memenuhi kebutuhan hingga akhir tahun, seperti untuk penanganan Covid-19, bencana, dan sebagainya,” kata Sekda.
Disinggung mengenai anggaran khusus untuk penanganan Covid-19 pada 2022, hingga akhir Oktober ini Sekda belum mendapat pemberitahuan resmi dari pemerintah pusat mengenai penganggaran penanganan Covid-19 dari pos tertentu seperti halnya pada awal 2021 lalu.
Informasi yang dihimpun Solopos.com, pada awal 2021 pemerintah melalui Surat Edaran Dirjen Perimbangan Kemenkeu No. SE-2/PK/2021 meminta pemerintah daerah (pemda) mengalokasikan anggaran dari dana alokasi umum atau DAU untuk penanganan Covid-19 minimal 8 persen atau sesuai kebutuhan daerah dengan memperhatikan tingkat kasus Covid-19. DAU 2021 tercatat senilai Rp1,095 triliun.
Baca Juga: Pohon Beringin Tumbang di Glagahwangi Klaten Berumur Lebih 100 Tahun
Hasil pengalokasian anggaran dari DAU itu digunakan untuk beberapa keperluan, meliputi dukungan operasional pelaksanaan vaksinasi, pemantauan dan penanggulangan dampak kesehatan ikutan seusai vaksinasi, dan distribusi, pengamanan, dan penyediaan tempat penyimpanan vaksin.
Selain itu untuk insentif tenaga kesehatan yang terlibat dalam pelaksanaan vaksinasi dan penanganan Covid-19, mendukung kelurahan dalam pelaksanaan penanganan Covid-19, dan belanja kesehatan lain dan kegiatan prioritas yang ditetapkan pemerintah.
Bersamaan dengan hal itu pemerintah juga meminta 30 persen dari dana insentif daerah (DID) untuk kegiatan bidang kesehatan, termasuk penanganan Covid-19, sarana sarana prasarana kesehatan, digitalisasi pelayanan kesehatan, dan perlindungan sosial. DID Wonogiri 2021 tercatat Rp43,823 miliar.
Baca Juga: Angin Ribut Terjang Klaten, 4 Tiang Listrik Ambruk, 1 Timpa Truk
Fraksi Setuju
DAU dan DID merupakan dana transfer dari pemerintah pusat. DAU mayoritas untuk pengeluaran wajib, yakni gaji pegawai negeri sipil atau PNS dan tambahan penghasilan. DAU yang dialokasikan untuk penanganan Covid-19 dari pos non-pengeluaran wajib.
Sementara, DID biasanya untuk bidang kesehatan dan pendidikan, terutama untuk pembangunan infrastruktur, seperti ruang kelas.
“Semoga saja BTT Rp28 miliar untuk 2022 cukup, sehingga tidak perlu lagi ada refocusing [penyesuaian] anggaran seperti 2020 dan 2021 ini. Kondisi sudah membaik. Cakupan vaksinasi sudah tinggi. Harapannya pada 2022 persebaran Covid-19 bisa lebih terkendali,” imbuh Sekda.
Baca Juga: Waspada Banjir dan Gelombang 3 Covid-19, Klaten Gelar Apel Siaga
Saat Rapat Paripurna seluruh fraksi menyampaikan pandangan terhadap struktur Rancangan APBD 2022. Fraksi di DPRD Wonogiri terdiri atas PDIP, Golkar, Gerindra, PKS, dan Amanat Kebangkitan Bangsa atau AKB (gabungan dari PKB dan PAN).
Fraksi AKB melalui juru bicara Abdullah memberi sejumlah masukan, seperti pemulihan ekonomi akibat dampak pandemi Covid-19 harus benar-benar terelisasi dengan baik, tepat sasaran, dan meminimalkan kebocoran. Fraksi AKB juga berpandangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wonogiri perlu meningkatkan investasi agar pendapaan asli daerah (PAD) meningkat.
Seluruh fraksi menyetujui Rancangan APBD 2022 untuk selanjutnya dievaluasi Gubernur. Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD, Sriyono, dihadiri Wakil Bupati, Setyo Sukarno, para anggota DPRD, dan pejabat Pemkab.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
