Solopos.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menghitung besaran nominal yang paling ideal untuk subsidi konversi sepeda motor listrik berada di kisaran Rp7 juta hingga Rp9 juta per unit.
Dia mengungkapkan, dana yang dibutuhkan untuk mengonversi sepeda motor berbasis bahan bakar minyak (BBM) ke motor listrik adalah sekitar Rp12 juta hingga Rp14 juta per unit. Sementara itu, berdasarkan survei yang dilakukan Kementerian ESDM, rata-rata masyarakat menyanggupi biaya konversi berada pada kisaran Rp5 juta.
Promosi Strategi Telkom Jaga Jaringan Demi Layanan Telekomunikasi Prima
“Kebutuhannya untuk konversi sekitar Rp12 sampai 14 juta. Kalau Rp5 juta gapnya, itu [subsidi] antara Rp7 sampai Rp9 juta,” ungkap Arifin di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (23/12/2022) seperti dilansir Bisnis.com.
Hitung-hitungan tersebut, kata Arifin, berdasarkan survei yang dilakukan Kementerian ESDM 2 tahun lalu terhadap berbagai golongan masyarakat, seperti guru, petani, lainnya.
Adapun, tingginya biaya konversi motor listrik itu juga tak lepas dari naiknya bahan baku untuk konversi motor listrik, seperti baterai. Oleh karena itu, Arifin berharap industri dalam negeri dapat mengembangkan produk bahan baku untuk konversi motor listrik ini sehingga biaya konversi bisa ditekan.
“Kita mendorong industri dalam negeri untuk bisa mengembangkan produk sendiri dan secara massal, bisa nggak mencapai target angka yang masuk anggaran. Jadi kita anggarannya [subsidi] di kisaran-kisaran situ lah,” imbuh Arifin.
Baca Juga: Subsidi Belum Tentu Dongkrak Penjualan Motor Listrik, Ini Kata Pelaku Industri
Dia menuturkan, Kementerian ESDM lebih mendorong pemberian subsidi untuk konversi motor BBM tua ke motor listrik ketimbang subsidi pembelian unit motor listrik baru.
Hal ini lantaran konversi motor BBM dapat mengurangi penggunaan BBM sekaligus mengurangi emisi karbon yang dihasilkan.
Terkait regulasi insentif kendaraan listrik, Arifin mengungkapkan bahwa regulasi tersebut masih terus dimatangkan oleh pemerintah.
Menurutnya, banyak hal yang harus dipertimbangkan, seperti ketersediaan anggaran hingga jumlah yang bisa diakomodir oleh anggaran negara. “Jadi memang butuh waktu untuk pematangan,” katanya.
Baca Juga: Begini Penjelasan Jokowi terkait Rencana Pemberian Insentif Kendaraan Listrik
Di sisi lain, rencana pemerintah memberikan subsidi kendaraan listrik diprediksi disebut tidak akan sesuai dengan perkiraan yang sudah dikeluarkan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang. Hingga kini, Kementerian Keuangan dan DPR bersilang pendapat terkait realisasi kebijakan tersebut.
Persoalannya, jika rencana kebijakan ini malah menggantung, pasar otomotif khususnya segmen mobil listrik akan ikut terpengaruh.
Wajarnya, para calon konsumen menahan realisasi pembelian hingga terdapat realisasi kebijakan yang telanjur diungkapkan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Yohannes Nangoi percaya bahwa pemerintah sudah punya hitung-hitungan pasti mengenai subsidikendaraan listrik ini.
Baca Juga: Anggaran Subsidi Kendaraan Listrik Tak Ada di APBN 2023, Ini Kata Menperin
“Ya tinggal proses waktu saja, pasti Kemenperin punya pegangan dan pemerintah juga sudah pasti akan menjalankan hal ini. Cuman tinggal kapannya dan besarannya memang masih lagi diperdebatkan,” tutur Nangoi saat dihubungi Bisnis, Rabu (21/12/2022).
Lebih lanjut, Ketua Umum Gaikindo itu mengatakan persoalan yang ada saat ini tidak akan memunculkan masalah besar. Adapun, dengan adanya rencana pemberian insentif ini akan menggairahkan penjualan mobil listrik ke depannya.
“Saya rasa sih [dengan polemik yang ada] masih oke ya, tidak ada masalah. Mau dibantu ini sudah luar biasa sekali, pasti penjualan mobil lsitrik akan meningkat setelah disupport pemerintah, jadi kami [Gaikindo] tetap menanggapi hal ini secara positif dan tidak ada masalah ya,” tambahnya.
Di sisi lain, pemberian insentif ini akan berdampak positif bagi pemain otomotif yang mempunyai pabrikan di Indonesia seperti Toyota dan Honda.
Baca Juga: Erick Pimpin Kolaborasi BUMN Hidupkan Kembali Legenda Lokomotif Uap Mak Itam
Direktur Pemasaran Toyota Astra Motor (TAM) Anton Jimmi Suwandy menyampaikan, dengan adanya kebijakan subsidi pembelian mobil listrik BEV maupun HEV dari pemerintah, bakal menguatkan lobi terhadap prinsipal untuk melokalisasi produk.
“Kami pasti selalu meminta prinsipal untuk consider, ke depannya tidak hanya impor, tapi ke depannya made in indonesia untuk BEV,” tukasnya di sela “Journalist Test Drive All New Kijang Innova Zenix”, Senin (19/12/2022).
Sementara itu, pemberian subsidi juga akan memuluskan jalan Honda yang akan memasarkan dua varian hybrid di Indonesia pada 2023 mendatang.
“Kami sudah mempunyai roadmap untuk penerapan elektrifikasi di Indonesia. Di mana tahun depan akan memperkenalkan dua varian hybrid, dan elektrifikasi lainnya termasuk produksi lokal di tahun-tahun selanjutnya,” kata Business Innovation and Marketing & Sales Director PT Honda Prospect Motor, Yusak Billy beberapa waktu lalu.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
