Menengok Kembali Ngerinya Hiperinflasi di Tengah Pro Kontra untuk Cetak Uang
Ilustrasi uang tunai rupiah. (Antara)

Solopos.com, SOLO- Salah satu dampak dari cetak uang yang berlebih oleh pemerintah adalah potensi  hiperinflasi. Seperti diketahui, Badan Anggaran DPR belum lama ini mengusulkan kepada pemerintah dan Bank Indonesia (BI) untuk cetak uang hingga Rp600 triliun.

Kebijakan itu ditempuh untuk menyelamatkan ekonomi Indonesia dari dampak virus Corona.

Ketua Badan Anggaran MH Said Abdullah mengatakan pemerintah telah mengambil langkah langkah dalam penanganan untuk mengatasi pandemi virus Corona, baik penanganan yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat, maupun akibat dampak ekonominya.

"Namun melihat besarnya kebutuhan pembiayaan yang diperlukan, Badan Anggaran DPR RI memperkirakan skenario penganggaran yang direncanakan pemerintah tampaknya kurang mencukupi," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (30/4/2020) lalu.

Menurutnya, hal itu berdasar pada dua hal yakni ancaman terhadap keringnya likuiditas perbankan sebagai akibat menurunkannya kegiatan ekonomi, sehingga menurunnya kemampuan debitur membayar kredit.

Kedua, membesarnya kebutuhan pembiayaan APBN yang tidak mudah ditopang dari pembiayaan utang melalui skema global bond, maupun pinjaman internasional melalui berbagai lembaga keuangan.

Terungkap! Gambar Menyeramkan Gadis Pembunuh Bocah Ceritakan Siksaan Pacar

Bukan Sekadar Uang

Persoalan cetak-mencetak uang ini pernah disinggung Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Dia mengatakan, pemerintah bisa saja mencetak uang.

Namun, jika tidak dihitung secara cermat ada ancaman inflasi. Menurutnya, supply dan demand di pasar juga mesti diperhatikan.

"Artinya kan ini orang menganggap persoalannya karena uang saja, sehingga ekonomi berhenti. Orang yang tadinya kerja, bisa belanja, perusahaan yang produksi barang bisa dapat revenue. Tapi sekarang ini orang di rumah, dia nggak belanja, terbatas, sehingga ekonomi berhenti," ujarnya saat berbincang dengan pimpinan media massa secara virtual, Kamis (23/4/2020) malam.

Sementara, Gubernur BI Perry Warjiyo menjelaskan pencetakan uang artinya bank sentral menambah uang beredar.

"Seperti dulu waktu BLBI kan bank sentral mengedarkan uang. Sebagai gantinya dikasih surat utang pemerintah yang tidak tradeable dengan suku bunga mendekati nol persen. Waktu inflasi naik, bank sentral tidak menggunakan SOP ini," kata Perry.

Dia mengungkapkan, pada periode 1998 angka inflasi mencapai 67% akibat pencetakan uang. Hal ini berbeda dengan operasi moneter dan penambahan likuiditas di perbankan.

"Nah penambahan likuiditas yang BI lakukan sekarang Rp 503,8 triliun disebut quantitative easing (QE). Semoga ini menjelaskan hal yang kompleks dan berbeda antara pencetakan uang dengan QE," imbuh dia.

Sejarah Ngerinya Hiperinflasi

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menjelaskan, pencetakan uang sama dengan menebar likuiditas. Jika penambahan likuiditas melebihi pengadaan barang makan akan mendorong inflasi lebih cepat.

"Secara teoritis, jika pencetakan uang berujung peredaran uang yang lebih cepat dibandingkan pengadaan barang, bisa mendorong terhadap inflasi," terangnya seperti dilansir detikcom, Minggu (10/5/2020).

Sebenarnya Indonesia pernah melakukan cetak uang pada periode 1957-1965. Saat itu Indonesia sedang membutuhkan dana besar untuk berbagai kebutuhan seperti pos prioritas politik yang digunakan untuk operasi keamanan, subsidi BUMN dan swasta. Dampaknya terjadi hiperinflasi.

"Bahkan pada menilik pada sejarah Indonesia di medio tahun 1960-an kebijakan mencetak uang dan juga kondisi politik pada saat itu yang tidak stabil bermuara pada hiperinflasi, atau tingkat inflasi yang berada di atas 100%," ucapnya.

Yusuf menjelaskan hiperinflasi merupakan laju inflasi yang sangat tinggi. Biasanya di kisaran 100% bahkan lebih. Itu artinya kenaikan harga barang rata-rata bisa mencapai 100% lebih.

"Sebagai ilustrasi pada tahun 1966, terjadi kenaikan harga hingga 635%, dengan kenaikan ini, misal harga barang pokok Rp100 kenaikan inflasi di atas meningkatkan harga hingga menjadi Rp735," terangnya.

Karyawan RS Hermina Jogja Asal Klaten Positif Covid-19

Buruknya Kondisi Saat Itu

Saat itu, lanjut Yusuf, BI tidak se-independen saat ini. BI harus mendukung kegiatan pemerintah, termasuk untuk mencetak uang.

Penerimaan negara saat itu tidak mencukupi di saat kebutuhan belanja semakin membesar. Pada akhirnya dipilih cara yang paling mudah yakni dengan meminjam dari BI yang kemudian dipenuhi dengan cara mencetak uang.

Namun yang terjadi justru membuat kondisi semakin buruk. Salah satunya inflasi yang mengalami kenaikan yang sangat tinggi atau disebut hiperinflasi.

"Karena kondisi politik memburuk serta alur distribusi barang yang tidak terukur, kebijakan mencetak uang akhirnya mengubah inflasi biasa menjadi hiperinflasi di periode tahun 1961," terangnya.

Perbedaan dengan Kondisi Saat Ini

Dia memberikan contoh sederhana lainnya, Zimbabwe pernah mencetak uang dan dampaknya terjadi hiperinflasi sebesar 7,9 miliar%. Hal itu menyebabkan harga sosis meningkat menjadi 30 juta dolar Zimbabwe dari sebelumnya hanya mencapai 379 dolar Zimbabwe.

Meski begitu, kondisi ekonomi RI saat itu dengan sekarang ini tentu berbeda. Bisa saja pencetakan uang dengan level tertentu tidak memberikan dampak besar terhadap inflasi.

"Beberapa penelitian justru menunjukkan hubungan negatif antara pencetakan uang dan inflasi di masa sekarang. Sehingga, pencetakan uang di level tertentu tidak akan mengerek inflasi terlalu besar di masa sekarang," ucapnya.


Tulis Komentar Anda

Berita Terkini Lainnya





Kolom

Langganan Konten

Pasang Baliho