Anda bisa mencari berdasar kategori
atau judul berita
Masukan kata kunci

Mafia Tanah Tidak Boleh Menang

Mafia Tanah Tidak Boleh Menang
user
Jumat, 7 Januari 2022 - 17:30 WIB
share
SOLOPOS.COM - Gubernur Sumatra Selatan Herman Deru (dua dari kiri) bersama Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatra Selatan Pelopor (kiri) secara simbolis menyerahkan sertifikat pada acara penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat di ballroom Hotel Aryaduta Palembang, Sumatra Selatan, Selasa (14/12/2021). Sebanyak 4.144 lembar sertifikat tanah dari lima kabupaten dan kota di Sumatra Selatan dibagikan pada pembagian sertifikat tanah massal sebagai bagian dari program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) untuk reforma agraria. (Antara/Feny Selly)

Solopos.com, SOLO — Dalam tujuh tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo, 2014 hingga 2021, puluhan juta lembar sertifikat tanah rakyat diterbitkan, 1,2 juta hektare lahan dibagikan kepada rakyat miskin, dan ribuan kasus sengketa tanah diselesaikan.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil mengatakan, seperti dipublikasikan laman Indonesia.go.id beberapa waktu lalu, kejahatan pertanahan masih sering terjadi.

Solopos Stories
Rekomendasi
Berita Lainnya

Koran Solopos


Berita Populer

Dapatkan akses tak terbatas
Part of Solopos.com
ISSN BRIN