Solopos.com, SEMARANG — Komisi E DPRD Jawa Tengah (Jateng) menyoroti tingginya angka pengangguran di Jateng, terutama yang berasal dari lulusan SMK. Menurutnya, pola pendidikan SMK harus diubah dan lebih diperbanyak pada peningkatan ketrampilan agar bisa bersaing di dunia kerja.
Hal tersebut disampaikan anggota Komisi E DPRD Jateng, H. Mawahib, yang mengaku telah meminta Balai Latihan Kerja (BLK) untuk lebih memberikan porsi pendidikan keterampilan kerja kepada siswa SMK.
Promosi Harga Saham Masih Undervalued, BRI Lakukan Buyback
“Kemarin kami dari BLK, sudah kami tekankan agar orientasi [pendidikan] pada peningkatan latihan. Apalagi, saat ini banyak penanam modal yang berkenan investasi di Jateng,” ujar Mawawib seusai menghadiri talkshow Dialog Parlemen di Gets Hotel Semarang, Selasa (28/2/2023) siang.
Selain untuk membekali keterampilan bersaing di dunia kerja, terang Mawahib, tujuan lainya yakni agar para lulusan SMK bisa diberi bekal untuk bekerja ke luar negeri. Hal ini pun, dinilai bisa meningkatan pendapatan per kapita seseorang sehingga tak masuk dalam kategori kemiskinan ekstream.
“Ending-nya nanti juga bisa dikirim keluar negeri, dengan disesuaikan kompetisi masing-masing,” terangnya.
Kendati telah fokus pada peningkatan keterampilan melalui BLK, Komisi E mengaku masih menemukan kendala. Yakni mengenai aturan hibah yang membuat sejumlah kebijakan dalam fokus penyelesaian pengangguran menjadi terbatas.
“Hibah bantuan alat, karena kita ada pelatihan, tapi alatnya belum ada, kan susah juga. Seperti Kudus, ada dana cukai yang dulu bisa alokasi pelatihan dan pembelian alat, tapi sekarang hanya pelatihan saja. Aturan harusnya luwes, karena [Kudus] termasuk daerah DBHCT [dana bagi hasil cukai dan tembakau] untuk pelaksanaan kegiatan,” tuturnya.
Sementara itu, Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo mendorong para pengusaha supaya ikut berkontribusi membantu masyarakat, terutama yang usia produktif dari keluarga kurang mampu dengan menggelar pelatihan. Ia mengatakan, pelatihan ini pun bisa didukung berbagai dinas di Pemprov Jateng.
“Nanti Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian, Perdagangan kami banyak yang bisa membantu, atau dari perusahaan-perusahaan. Ini kami percepat,” kata Ganjar.
Industri padat karya ke depan akan dimaksimalkan. Sebab, hal itu bisa membantu masyarakat kurang mampu mendapat penghasilan tambahan, di samping bantuan keuangan yang diberikan.
Sekadar informasi, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Tengah mencatat lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK) memiliki angka pengangguran tertinggi. Berdasarkan data yang disampaikan, sebanyak 8,42 persen lulusan SMK tahun 2022 di Jateng menganggur.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
