Solopos.com, MAGELANG — Permasalahan sengketa tanah antara TNI dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Magelang rupanya belum sepenuhnya selesai. Terbukti, pihak TNI kembali melakukan pemasangan logo TNI di Gedung Pemkot Magelang yang menempati tanah miliknya, Jumat (3/2/2023).
Hal itu pun membuat Wali Kota Magelang, Muchammad Nur Aziz, kaget. Ia mengaku polemik atau permasalahan sengketa tanah antara TNI dengan Pemkot Magelang telah selesai pasca-penandatangan nota kesepahaman antara kedua instansi itu, 13 September 2022 lalu.
Promosi Kuliner Legend Sate Klathak Pak Pong Yogyakarta Kian Moncer Berkat KUR BRI
“Memang agak kaget karena pada tanggal 13 September 2022 kami sudah menandatangani nota kesepahaman dengan TNI dan Kementerian Keuangan,” ujar Muchammad Nur Aziz, Jumat.
Dalam kesepahaman itu, menurut dia, sudah ada tahapan-tahapan tentang penyerahan aset dari TNI yang sejak 1985 dipakai dan akan dikembalikan oleh Pemkot Magelang.
Setelah penandatangan kesepahaman itu, pihaknya juga meminta kepada Panglima agar logo maupun plang-plang yang menyatakan bahwa itu tanah TNI untuk sementara dilepas sampai nanti penyerahan sesuai dengan kesepakatan pada tahun 2025.
“Hari ini terjadi pemasangan logo lagi. Mungkin ada yang belum memahami secara tepat. Oleh karena itu, kebijakan antara institusi TNI yang ditandatangani oleh Panglima TNI sendiri waktu itu Jenderal TNI Andika Perkasa, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Wali Kota Magelang,” katanya.
Ia berharap mudah-mudahan pemasangan logo TNI ini bisa ditinjau ulang karena Pemkot Magelang sudah sepakat akan menyerahkan. Bahkan, pihaknya kini sudah menyiapkan penetapkan perda, yaitu cadangan pembangunan Balai Kota Magelang pada tahun 2022-2024 dan telah disetujui DPRD Kota Magelang. Terkait dengan hal tersebut telah ditetapkan Perda Nomor 2 Tahun 2022 yang diundangkan pada tanggal 19 September 2022.
“Harapan kami kejadian ini bisa menjadi koreksi bagi kami. Saya mohon maaf pada saat panglima baru dengan KSAU, KSAL dan Wadanjen TNI datang di Pemkot Magelang kebetulan saya lagi kunjungan kerja di Kota Singkawang untuk belajar masalah kota toleransi,” katanya.
Menurut dia, pada hari Jumat Pemkot Magelang melayangkan surat untuk melaporkan kepada Menko Polhukam sebagai kementerian yang menginisiasi tentang kesepahaman pemerintah kota bersama dengan TNI dan Kementerian Keuangan.
“Kami memang belum bisa bergerak sebelum ada penyerahan gedung BLK Kementerian Keuangan untuk kesiapan pindah kantor Pemkot Magelang,” katanya.
Sesama aparat negara, kata dia, Pemkot Magelang sudah konsekuen 2025 akan diserahkan dan sudah disiapkan semua, hanya untuk menata karena kantor yang diberikan oleh Kementerian Keuangan memang sampai hari ini belum diserahkan.
“Ini pelajaran buat kami, pemkot harus terus menjalin komunikasi. Saya harus ketemu langsung dengan panglima TNI. Pemerintah kota yang dipinjami harus datang, itu etika,” kata Wali Kota.
Muchammad Nur Aziz melanjutkan, “Mungkin itu kekurangan kami. Setelah ganti panglima, kami belum menghadap lagi dan mohon maaf karena belum lapor tentang hasil MoU yang dahulu,” katanya.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
