Solopos.com, WONOGIRI—Sebanyak 122 kepala sekolah di tingkat sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) dilantik di Graha Personalia Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Wonogiri, pada Kamis (30/9/2021). Para kepala sekolah ini dituntut tak hanya pandai manajerial akademik, tetapi juga bertanggung jawab terhadap kondisi lingkungan sekolah, sosial, dan psikologis anak.
Bupati Wonogiri, Joko Sutopo, mengatakan pada masa pandemi Covid-19 pelantikan digelar dengan cara baru. Pada momen ini pelantikan kepala sekolah dilakukan secara daring dan luring.
Promosi BRI Cetak Laba Rp15,98 Triliun, ke Depan Lebih Fokus Hadapi Tantangan Domestik
“Sebanyak 25 kepala sekolah kami undang di Graha BKD dan 92 lainnya di aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,” ujar dia.
Baca Juga: Warga Sedayu Klaten Soroti Penambangan Galian C, Pemdes Malah Tak Tahu
Sebanyak 122 orang kepala sekolah ini terdiri atas 42 orang kepala SD dan 80 orang kepala SD. Bupati menilai menjadi kepala sekolah tidaklah mudah, terlebih di masa pandemi yang masih berlangsung sampai sekarang ini.
Dalam hal ini, kepala sekolah tidak hanya bertanggung jawab sebagai fungsi manajerial, tetapi harus menjadi satu pribadi yang memiliki sensitivitas sekaligus menjadi psikiater anak di sekolah masing-masing. Bupati yang akrab disapa Jekek ini mengultimatum tidak mau mendengar lagi ada peristiwa yang mencerminkan sekolah tidak dipimpin oleh kepala sekolah yang punya fungsi manajerial baik.
Kali terakhir, ada kasus di Kecamatan Sidoharjo yang mencederai nilai marwah pendidikan, yakni pencabulan yang dilakukan guru SDN terhadap anak didiknya. Kasus tersebut terjadi cukup lama, tidak hanya 1-2 pekan atau bulan, tapi bertahun-tahun. Kejadian ini menandakan kepala sekolah gagal melakukan deteksi pengawasan dan antisipasi.
Baca Juga: Wow! 8 Kecamatan di Klaten Kini Masuk Zona Hijau
Tugas Berat
Di sisi lain, para tenaga pendidik harus mempunyai inovasi dalam melakukan penilaian akademik. Hal ini termasuk di dalamnya menilai karakter anak, keseharian, aktivitas anak, dan hal bersifat sikap serta perilaku.
Sedangkan di luar tugas manajerial sosial, tugas dan tanggung jawab guru semakin berat. Terlebih adanya pandemi guru dituntut inovasi, aksesibilitas, improvisasi, sehingga kualitas pendidikan anak terjaga.
Tak bisa dimungkiri, pandemi membuat sekolah tidak punya indikator yang pasti untuk menilai kualitas anak. Secara objektif, pelaksanaan pembelajaran jarak jauh (PJJ) untuk guru dan kepala sekolah dalam menentukan diskresi pendidikan dibutuhkan satu usaha yang sangat besar.
Baca Juga: Renyahnya Usaha Ikan Goreng Kawasan WGM Wonogiri
“Tidak semuanya bisa menyelenggarkan PJJ, kalau pun bisa PJJ kualitasnya tidak sama, baik dari aspek fasilitas, pendampingan, anak didik, maka ini tantangan ke depan. Apalagi pandemi tidak bisa diprediksi kapan berakhir. Hal yang bisa dilakukan Pemkab adalah percepatan vaksinasi dengan harapan terbentuknya herd immunity. Maka harapan kami bisa segera menggelar pembelajaran tatap muka [PTM],” papar dia.
Di samping itu, pandemi Covid-19 yang berlangsung hampir 2 tahun membuat metodologi pendidikan yang jauh dari standar. PJJ kemudian difasilitasi dengan perangkat elektronik seperti telepon seluler didukung kemajuan teknologi. Namun demikian, ini menjadi tantangan ke depan.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Wonogiri, Catur Winarko, berharap para kepala sekolah yang mendapat tugas baru bisa memeroleh murid sebanyak-banyaknya sehingga jangan sampai kalah dengan sekolah selain negeri.
Baca Juga: DBHCHT untuk Kesejahteraan Masyarakat Klaten di Tengah Pandemi Covid-19
“Jangan sampai sekolah kena regrouping, nanti aset tidak terpakai. Jangan sampai bapak ibu sebagai pendidik justru anaknya di sekolahkan di sekolah lain. Kita harus menjaga murid jangan sampai justru anak-anak dititipkan di sekolah lain. Artinya,kalau bapak ibu tidak percaya pada diri sendiri, apalagi orang lain,” jelas dia.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
