Laksanakan Putusan MK, Menko Airlangga Jelaskan Implementasi UU Ciptaker

Dibentuk 4 KEK baru yang telah berjalan dengan komitmen investasi lebih kurang Rp90 trilun dan saat ini terdapat berbagai komitmen investasi baru.

 Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. (Istimewa)

SOLOPOS.COM - Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. (Istimewa)

Solopos.com, JAKARTA — Pemerintah terus melakukan operasionalisasi Undang-Undang (UU) Cipta Kerja atau Ciptaker pada seluruh sektor, baik di pusat maupun di daerah.

Operasionalisasi itu mencakup antara lain, Operasional Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Indonesia Investment Authority, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), perlindungan dan pemberdayaan UMKM dan koperasi, kemudahan berusaha di bidang perpajakan, pelaksanaan kegiatan perizinan berusaha dan OSS, serta ketenagakerjaan.

Dalam pernyataan resminya di Jakarta, (29/11/2021), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan untuk modal LPI, pemerintah telah memberikan PMN dalam bentuk tunai sebesar Rp30 triliun dan PMN dalam bentuk pengalihan saham negara sebesar Rp45 triliun.

Baca Juga: Siap Patuhi Putusan MK, Airlangga Sebut UU Ciptaker Masih Berlaku

Pengaturan pelaksanaan LPI sebagai lembaga yang diberikan kewenangan khusus (sui generis) dalam rangka pengelolaan investasi diatur dalam PP yang telah ditetapkan sebelum adanya putusan MK. Dengan demikian operasionalisasi LPI tetap berjalan sesuai dengan putusan MK.

Terkait KEK, telah dibentuk 4 KEK baru yang telah berjalan dengan komitmen investasi lebih kurang Rp90 trilun dan saat ini telah terdapat berbagai komitmen investasi baru yang akan dapat memperluas lapangan kerja baru.

Kemudian, tentang perlindungan dan pemberdayaan UMKM dan koperasi, pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan UMKM mencakup antara lain kemudahan perizinan berusaha melalui perizinan tunggal, pendirian perseroan bagi UMK, kemudahan mendapatkan sertifikat halal yang biayanya ditanggung oleh pemerintah untuk UMK, dan alokasi untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Tentang kemudahan berusaha di bidang perpajakan dan pelaksanaan kegiatan perizinan berusaha melalui Online Single Submission atau OSS, Menko Airlangga mengatakan OSS tetap berjalan dengan baik untuk melayani perizinan berusaha yang baru maupun yang mengajukan perpanjangan.

Baca Juga: Thok!! MK Perintahkan UU Cipta Kerja Diperbaiki Paling Lama 2 Tahun

Selanjutnya tentang ketenagakerjaan, termasuk pelaksanaan pengupahan dan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Menteri Dalam Negeri segera menyampaikan Instruksi Menteri Dalam Negeri kepada para kepala daerah, terkait dengan operasionalisasi UU Cipta Kerja di daerah.

Pemerintah bersama DPR RI segera melakukan revisi UU Ciptaker dan UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dalam rangka harmonisasi dalam pembentukan dan pelaksanaan UU Cipta Kerja ke depan pasca putusan MK.

Selanjutnya pemerintah akan menyampaikan surat kepada pimpinan DPR RI untuk memasukkan revisi UU ke dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2022 (Daftar Kumulatif Terbuka Akibat Putusan MK).

Menambahkan penjelasan yang terkait dengan implementasi UU Cipta Kerja, Menko Airlangga juga menyampaikan BKPM telah mencatat kenaikan realisasi investasi pada 2021 sebesar 7,8% (YoY Januari-September) dengan nilai investasi sebesar Rp659 Triliun.

Baca Juga: Ini Dampak Kebijakan Satu Peta bagi Investasi di Tanah Air

Jumlah penciptaan kesempatan kerja baru sebanyak 912.402 tenaga kerja untuk triwulan I-III tahun 2021, dimana pada triwulan I sebanyak 311.793 tenaga kerja, di triwulan II sebanyak 311.922 tenaga kerja, dan pada triwulan III sebanyak 288.687 tenaga kerja.

OSS juga telah menerbitkan 379.051 perizinan berusaha untuk periode 4 Agustus-31 Oktober 2021, di mana perizinan berusaha yang dominan diberikan kepada usaha mikro sebanyak 357.893 perizinan (94,42%), usaha kecil sebanyak 14.818 perizinan (3,91%), usaha menengah sebanyak 3.783 perizian (1%), dan usaha besar sebanyak 2.557 perizinan (0,67%).

Berita Terkait

Berita Terkini

Hari Gizi Nasional, Ini Cara BRI Ikut Cegah Stunting di Indonesia

Ini merupakan bentuk kepedulian BRI bagi generasi penerus bangsa sekaligus membantu pemerintah dalam memerangi stunting di Indonesia.

Pemerintah Pertimbangkan Naikkan Tarif Listrik Nonsubsidi, Mulai Kapan?

Pemerintah akan mempertimbangkan untuk menyesuaikan tarif dasar listrik terhadap 13 golongan pelanggan nonsubsidi pada pertengahan tahun ini.

Dapat Alokasi Anggaran Rp1,13 Triliun, Renovasi TMII Meliputi Apa Saja?

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengalokasikan Rp1,13 triliun untuk renovasi Taman Mini Indonesia Indah (TMII).

Siap Jadi Ikon, Harta Karun Peninggalan Soekarno di Sarinah Dipoles

Pada saat awal proses pemugaran, Tim BUMN tak disangka menemukan relief peninggalan proklamator sekaligus Presiden Pertama RI, Soekarno.

Menakar Kepercayaan Kreditur Seusai Sritex Lolos dari Pailit

Sritex berhasil mencapai kesepakatan dalam rapat di Pengadilan Niaga Semarang, Jumat (21/1/2022). Semua kreditur separatis kompak menyetujui rencana damai yang diajukan perusahaan tekstil tersebut.

Menjanjikan Nih, Usaha Warmindo Bisa Raup Rp30 Juta per Bulan

Warmindo biasanya berlokasi di pulau Jawa, khususnya di daerah-daerah yang ramai, seperti kampus, perkantoran, atau lingkungan pabrik.

Tingkatkan Imunitas Karyawan, Semen Gresik Adakan Vaksinasi Booster

PT Semen Gresik (PTSG) menyelenggarakan program vaksinasi dosis ketiga (booster) batch pertama kepada 78 karyawan di Poliklinik Pabrik Rembang.

Kenalan dengan Sistem Informasi Akuntansi, Manfaat, dan Rekomendasinya

Jurnal juga sangat cocok untuk berbagai skala perusahaan mulai dari kecil, menengah hingga besar karena memberi penawaran harga yang cukup bervariasi dan menarik.

Milad ke-8, BPRS Harta Insan Karima Gelar Outbound dan Bagikan Beasiswa

Bank Perkreditan Rakyat Syariah Harta Insan Karima (BPRS HIK) Solo tahun ini memperingati sewindu kelahirannya dengan berkegiatan di Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar.

Lolos dari Pailit, Ini Fokus Sritex Selanjutnya

PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) atau Sritex lolos dari pailit seusai mayoritas kreditur sepakat menerima proposal perdamaian emiten tekstil tersebut.

Disperindag Grobogan Cek Harga Minyak Goreng, Ini Hasilnya

Disperindag Grobogan bersama Satgas Pangan melakukan pengecekan penerapan satu harga minyak goreng Rp14.000 per liter di sejumlah mini market.

Transaksi Digital Diprediksi Tembus Rp50 kuadriliun, Ini Strategi BRI

Dalam mengantisipasi antusiasme masyarakat untuk bertransaksi non tunai, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. atau BRI terus memperkuat infrastruktur digital.

+ PLUS Blak-Blakan Wali Kota Gibran: Menciptakan Multiplier Effect Tirtonadi

Gibran menilai ntuk menghubungkan Tirtonadi pada ekonomi digital sehingga tercipta multiplier effect cara yang digunakan adalah melalui keberlangsungan event.

Konsumen Panic Buying, YLKI Endus Praktik Kartel di Balik Minyak Goreng

YLKI menyatakan pelepasan minyak goreng subsidi seharga Rp14.000 per liter seharusnya diikuti dengan kebijakan pembatasan pembelian.

Meski Lebih Mahal, Berikut Keunggulan LPG Nonsubsidi

Akhir tahun 2021, PT Pertamina (Persero) resmi mengumumkan ke publik terkait kenaikan harga jual liquefied petroleum gas (LPG) nonsubsidi.