Thok!! MK Perintahkan UU Cipta Kerja Diperbaiki Paling Lama 2 Tahun

UU Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai dengan para pembentuk undang-undang, yakni pemerintah dengan DPR melakukan perbaikan sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan di dalam putusan tersebut.

 Mahkamah Konstitusi (Mahkamahkonstitusi.go.id)

SOLOPOS.COM - Mahkamah Konstitusi (Mahkamahkonstitusi.go.id)

Solopos.com, JAKARTA — Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat.

“Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai ‘tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 tahun sejak putusan ini diucapkan’,” kata Ketua MK Anwar Usman saat membacakan amar putusan yang disiarkan secara langsung di kanal YouTube Mahkamah Konstitusi RI dan dipantau Antara dari Jakarta, Kamis (25/11/2021).

PromosiPrasasti Talang dan Candi Borobudur Ungkap Makanan Pokok Asli Indonesia

Dalam pembacaan amar putusan, Anwar Usman menyatakan UU Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai dengan para pembentuk undang-undang, yakni pemerintah dengan DPR melakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan di dalam putusan tersebut.

Baca Juga: UU Ciptaker Tak Beri Ruang bagi Buruh Negoisasi Kenaikan UMP? 

MK memerintahkan kepada para pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 tahun sejak putusan tersebut diucapkan oleh MK, dan apabila dalam tenggang waktu tersebut para pembentuk undang-undang tidak melakukan perbaikan, UU Cipta Kerja menjadi inkonstitusional secara permanen.

“Apabila dalam tenggang waktu 2 tahun pembentuk undang-undang tidak dapat menyelesaikan perbaikan (UU Cipta Kerja), undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh UU Cipta Kerja harus dinyatakan berlaku kembali,” ucap Anwar Usman.

Selain itu, MK juga menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula untuk menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).

Sumber: Antara

Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini". Klik link https://t.me/soloposdotcom kemudian join/bergabung. Pastikan Anda sudah menginstall aplikasi Telegram di ponsel.

Solopos.com Berita Terkini

Berita Terkait

Berita Lainnya

Espos Plus

Berita Terkini

Aspal Meleleh, Krisis Iklim Perburuk Gelombang Panas India-Pakistan

Gelombang panas ekstrim menghantam India dan Pakistan dengan cuaca bertemperatur tinggi hingga 50 derajat celcius yang membuat aspal meleleh dan diprediksi bakal lebih buruk akibat krisis iklim.

Belum Ada Bintang Terang, Aja Kesusu…

Frasa ”aja kesusu” atau jangan terburu-buru yang dikemukakan Presiden Joko Widodo dalam acara Rapat Kerja Nasional Pro Jokowi (Projo) di Magelang, Jawa Tengah, pada Sabtu (21/5/2022), adalah pesan yang berlaku umum, namun juga bisa ditafsirkan lebih sempit sesuai konteks dan ruangnya.

Andika Perkasa Muncul dalam Bursa Capres NasDem

Nama Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan Rahmat Gobel masuk dalam bursa capres Partai NasDem.

Profil Ketua MK Anwar Usman, Adik Ipar Baru Presiden Jokowi

Ketua MK Anwar Usman resmi menjadi adik ipar Presiden Jokowi setelah menikahi Idayati di Solo, Kamis (26/5/2022).

Memprihatinkan, Belum Banyak Mahasiswa Hukum Baca Putusan Peradilan

Cukup memprihatinkan, mahasiswa Fakultas Hukum saat ini tidak tertarik untuk membaca putusan-putusan hukum semisal putusan MK terkait dengan persoalan KPK.

Mengundang Bencana di Tanah Bencana

Ekspansi industri dan pembangunan infrastruktur di kawasan pesisir Kota Semarang hingga Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah, menicayakan krisis lingkungan berupa tanah ambles dan banjir atau rob.

Temui Presiden dalam GPDRR di Bali, Save The Children Suarakan Aspirasi

Presiden Joko Widodo menyambangi Rumah Resiliensi Indonesia (RRI) sebagai bagian dari Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) 2022.

Nikahi Adik Jokowi, Ketua MK Anwar Usman Pernah Main Film, Ini Judulnya

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Anwar Usman yang menikahi adik Jokowi, Idayati, ternyata pernah bermain film. Apa judulnya?

Kembalinya Sentralisasi

Penunjukan dan pengangkatan para penjabat kepala daerah pada 2022 dan 2023 dengan masa jabatan setahun hingga lebih dari dua tahun sama saja dengan mengembalikan sentralisasi pemerintahan.

Nikahi Adik Jokowi, Ketua MK Anwar Usman Pernah Jadi Guru Honorer

Nikahi adik Jokowi, Idayati, ternyata Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Anwar Usman, ternyata pernah menjadi guru honorer.

Biodata Anwar Usman, Ketua MK yang Nikahi Adik Jokowi Hari Ini

Ini dia biodata atau profil dari Anwar Usman, Ketua MK yang menikahi adik Jokowi, Idayati hari ini, Kamis, 26 Mei 2022.

Dinilai Berhasil Kendalikan Covid-19, Indonesia Dapat Pujian dari PBB

Perhimpunan Bangsa-Bangsa (PBB) memuji Indonesia yang dinilai berhasil mengendalikan Covid-19 sehingga perhelatan forum Platform Global Pengurangan Risiko Bencana (GPDRR) 2022.

Kisah Nokia yang Hilang dan DPD yang Merasa Dibedakan

Saat Apple membukukan keuntungan US$123,9 miliar atau setara Rp1,779 triliun per Desember 2021, Nokia justru mulai dilupakan.

Sejarah Hari Ini: 26 Mei 1889 Menara Eiffel Dinaiki Pengunjung

Beragam peristiwa bersejarah di berbagai belahan dunia terjadi dari tahun ke tahun pada 26 Mei.

Ada Beasiswa S2 di China dari Luhut dan LPDP, Begini Persyaratannya

Untuk teknis pelaksanaan program beasiswa tersebut, Menteri Luhut bekerja sama dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).