KTNA Sragen Sodorkan 3 Opsi Atasi Masalah Pupuk Bersubsidi
Rapat antara KTNA Sragen, Distan Ketapang Sragen, BRI, dan Disperindag Sragen terkait penerapan kartu tani di Pendapa Distan Ketapang Sragen, Selasa (15/9/2020). (Solopos-Tri Rahayu)

Solopos.com, SRAGEN — Kontak Tani Nelayan Andalan atau KTNA Sragen mengusulkan tiga alternatif untuk mengurai problem berkaitan dengan pupuk bersubsidi kepada pemerintah pusat kalau ingin berpihak kepada petani.

Usulan solusi mengatasi masalah pupuk bersubsidi untuk petani itu mencuat dalam rapat koordinasi KTNA di Pendapa Kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Distan Ketapang) Sragen, Selasa (15/9/2020).

Rapat tersebut dihadiri Kepala Distan Ketapang Sragen Eka Rini Mumpuni Titi Lestari, Kabid Pembinaan dan Pengembangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sragen Muh. Farid Wajdi, dan perwakilan dari BRI Cabang Sragen.

Sudah 115 Dokter Gugur Terpapar Covid-19, Ini Dampaknya untuk Rakyat Indonesia

Perwakilan pengurus KTNA di 20 kecamatan di Sragen hadir semua dalam rapat tersebut. Dalam pertemuan itu, Eka Rini mengajak semua petani yang tergabung dalam KTNA untuk berjalan bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sragen untuk pembangunan Sragen.

Terwujud dengan Baik di Sragen

Dia berharap kerja sama Pemkab dan petani itu tidak hanya berkaitan dengan kartu tani tetapi dengan persoalan lain. Dia berharap kartu tani yang menjadi program pemerintah bisa terwujud dengan baik di Sragen.

“Di Demak itu kartu tani sudah berjalan 90%. Sragen mestinya bisa seperti Demak,” harapnya.

Ketua KTNA Sragen Suratno menuturkan sempat mengikuti Webinar KTNA yang diikuti 2.000 orang se-Indonesia. Suratno mendapat kesempatan mewakili Jawa Tengah untuk bicara dalam forum itu.

Sempat Ditangkap, 4 Orang Diduga Penggerak Massa ke Plaza Manahan Solo Dipulangkan

Dari Webinar itu, Suratno menyampaikan banyak mendapat informasi terkait kartu tani. Dia menyampaikan kartu tani itu tidak hanya digunakan untuk penebusan pupuk tetapi juga digunakan untuk fungsi lain seperti anjungan tunai mandiri (ATM).

Suratno mencatat pelaksanaan kartu tani di Indonesia itu baru sebanyak 8,6% atau sangat sedikit. Dia mengatakan dalam penerapan kartu tani yang dibuat sejak 2017 itu masih banyak masalah.

Menurutnya, masalah-masalah itu mestinya harus diselesaikan baru petani bisa menerima kartu tani itu.

Yang Tertib Pakai Masker Lur, Kalau Cuma di Dagu Bisa Kena Razia dan Didenda Rp50.000

Dalam forum itu, Suratno menyampaikan tiga alternatif usulan petani yang bisa mendukung realisasi kartu tani.

“Pertama, penuhi alokasi pupuk sesuai dengan usulan dosis kebutuhan pupuk untuk lahan pertanian pangan berdasarkan Permentan [Peraturan Menteri Pertanian] No. 40/2007. Selama ini kuota yang turun tidak sesuai dengan usulan petani yang masuk dalam e-RDKK [rencana definitif kebutuhan kelompok elektronik],” jelas Suratno.

Sesuai Kebutuhan Dosis Tanaman

Kedua, Suratno mengatakan KTNA mengusulkan pupuk bersubsidi yang selama ini empat jenis plus pupuk organik supaya dijadikan satu menjadi pupuk majemuk dengan kadar yang sesuai dengan kebutuhan dosis pertanian padi.

Bila hal itu tidak memungkinkan, Suratno menyampaikan usulan ketiga. Yakni pupuk bersubsidi itu dihapus dan subsisi pemerintah diberikan ke petani secara langsung dalam bentuk uang.

“Dengan bantuan uang ke petani maka tata kelola pupuk tidak terganggu. Harga pupuk tinggi tidak masalah,” jelasnya.

Degdegan Tunggu Bantuan Rp2,4 Juta Cair, Pelaku Usaha Karanganyar Diminta Cek Ini

Lebih lanjut, Suratno mengatakan permasalahan berkaitan dengan kartu tani belum bisa tuntas dalam pertemuan itu.

Seperti, kasus kepemilikan lahan yang berganti-ganti, anggota keluarga memiliki kartu tani lebih dari satu, mesin electronic data capture (EDC) rusak, dan masa penggarapan sawah yang berubah-ubah, serta masalah lainnya.

Suratno menyampaikan akan nada pertemuan lanjutan untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut.



Tulis Komentar Anda

Berita Terkini Lainnya




Kolom