Kritik Keras UU Cipta Kerja, Rocky: MK Lindungi Oligarki!

Rocky menuding MK takut kepada pemerintah, karenanya bermain aman dengan menyatakan UU Cipta Kerja bermasalah tapi masih bisa diperbaiki dalam dua tahun.

 Rocky Gerung di ILC, Selasa (17/1/2017). (Youtube)

SOLOPOS.COM - Rocky Gerung di ILC, Selasa (17/1/2017). (Youtube)

Solopos.com, JAKARTA — Pengamat politik Rocky Gerung bersuara keras terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945.

Promosi"Hei, Kita Masih Pacaran Kan?" Begitu Drama Layar Indonesia

Menurut Rocky, MK seolah-olah mengeluarkan putusan yang adil bagi publik padahal sesungguhnya itu bentuk perlindungan kepada pemerintah yang disebutnya oligarki.

“Satu Indonesia berdemo saat UU itu dibahas, banyak yang ditangkapi. Publik menyatakan itu undang-undang busuk. Lalu MK bilang, ‘iya memang undang-undang itu busuk tapi masih undang-undang’. Ya kalau undang-undang busuk mestinya batal karena bertentangan dengan konstitusi negara. Tapi MK takut kalau bilang itu inkonstitusional karena berarti seluruh proses kemarin di DPR konyol,” ujar Rocky Gerung sebagaimana dikutip Solopos.com dari kanal Youtube Rocky Gerung Official, Jumat (26/11/2021).

Rocky menuding MK takut kepada pemerintah, karenanya bermain aman dengan menyatakan UU Cipta Kerja bermasalah tapi masih bisa diperbaiki dalam dua tahun.

Baca Juga: UU Ciptaker Harus Direvisi, Apindo: Gak Ngaruh ke Dunia Usaha 

Menurutnya, MK dulu dirancang untuk aktif mempersoalkan ketidakadilan. Yang terjadi saat ini, kata dia, justru MK aktif menutupi ketidakadilan.

“Ini permainan narasi yang buruk. MK menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat, inkonstitusional sampai syaratnya diangkat. Padahal menyatakan bahwa UU itu cacat secara politik juga tugas MK. Padahal dulu MK dirancang dengan prinsip judicial aktivism, aktif mempersoalkan ketidakadilan,” tandasnya.

Ia prihatin karena uang rakyat dihamburkan untuk membahas undang-undang yang diibaratkannya sebagai buah mangga yang busuk. Ia menuding ada permainan politik yang mendasari putusan MK tersebut.

“Uang triliunan rupiah dikeluarkan untuk pohon mangga yang busuk ini. MK bilang jangan bikin peraturan baru, peraturan yang sudah telanjur tetap jalan. Jadi selama dua tahun ke depan kita harus bertahan dengan buah mangga yang busuk. Ini permainan politik karena duitnya sudah mengalir,” tudingnya.

Baca Juga: Sambut Putusan MK, YLBHI Nilai UU Cipta Kerja Tak Berlaku 

Tudingan Rocky Gerung senada dengan pendapat Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).

Menurut YLBHI, dengan keputusan MK itu berarti pemerintah tak bisa memberlakukan UU tersebut.

“Dari putusan MK ini juga, pemerintah tidak bisa memberlakukan dulu UU Cipta Kerja dan menghentikan segala proses pembuatan dan penerapan semua aturan turunannya,” kata YLBHI dan 17 LBH dari berbagai wilayah di Indonesia berdasarkan keterangan yang diterima Antara di Jakarta, Kamis (25/11/2021).

Ketujuh belas LBH tersebut adalah adalah LBH Banda Aceh, Medan, Palembang, Padang, Pekanbaru, Bandarlampung, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Bali, Makassar, Yogyakarta, Papua, Palangkaraya, Manado, dan LBH Samarinda.

 

Berita Terkait

Berita Lainnya

Berita Terkini

Investor Batu Bara Gugat Yusuf Mansur setelah Bersabar 11 Tahun

Awalnya warga Bogor, Jawa Barat itu tidak ingin mempermasalahkan secara hukum karena ingin menjaga nama baik Yusuf Mansur. 

Investor Yusuf Mansur Kirim Surat Terbuka kepada MUI, Ini Isinya

Alasan surat terbuka itu ditujukan ke MUI karena Yusuf Mansur selalu membawa nama agama di setiap investasi yang digalangnya.

Ada Padat Karya Irigasi di 750 Desa di Jateng & Jatim, Ini Pengumuman BBWSBS

Padat karya irigasi yang akan digelar di 750 desa di Jateng dan Jatim ini bagian dari program P3-TGAI yang menyasar desa di seluruh Indonesia.

+ PLUS Mandau Terbang dan Jejak Peradaban Logam di Kalimantan

Cerita mandau terbang dan jejak peradaban logam dari kajian pengolahan logam di Kalimantan.

Premium, Ini Rekomendasi 6 Jam Tangan Pria Terbaik 2022

Berikut rekomendasi lima jam tangan pria premium terbaik di 2022.

Korupsi di Bawah Rp50 Juta Tak Dipidana? Ini Kata ICW

Tindak pidana korupsi dengan kerugian keuangan negara di bawah Rp50 juta untuk diselesaikan dengan cara pengembalian kerugian keuangan negara.

Menkes: Covid-19 Akan Melejit Tapi Bergejala Ringan

Menkes menjelaskan ciri-ciri dari Covid-19 varian Omicron yaitu tingkat perawatan di rumah sakit lebih rendah.

Destinasi Wisata di Kepulauan Mentawai Tarik Perhatian Pesohor Dunia

Keindahan pantai dan ombak di pantai kawasan Kepulauan Mentawai membuat pesohor dunia mendatangi Tanah Air.

+ PLUS Memberi Uang Tanda Terima Kasih kepada Aparat, Wajar atau Tidak?

Sebanyak 17,63 persen masyarakat membayar uang melebihi ketentuan, baik ketika mengakses layanan secara sendiri maupun melalui perantara pada 2021.

Covid-19 Melonjak Lagi, Ini Wanti-Wanti Presiden Jokowi

Presiden Jokowi memberikan peringatan kepada masyarakat agar berhati-hati dengan lonjakan kasus Covid-19 yang diprediksi terjadi beberapa hari ke depan.

42 Dosen Baru Ikuti Pekerti di UMS, Ini Tujuannya

Peserta dalam kegiatan ini berjumlah 42 peserta yang terdiri atas 32 dosen di lingkungan UMS dan 10 dosen di luar lingkungan UMS.

Malang Digoyang Gempa Magnitudo 5,2

Pusat gempa berada di 445 kilometer di tenggara Kabupaten Malang dengan kedalaman 10 kilometer.

Jokowi Minta Korpri Jadi Pencetus Bukan Pengikut

Kepala Negara meminta Korpri bersikap terbuka, dengan menghilangkan semua ego, baik ego sektoral, ego daerah, hingga ego ilmu.

Presiden: ASN Terlalu Lama di Zona Nyaman

Zona nyaman ASN itu berakibat pada kurang produktifnya kinerja aparatur negara itu.

UNS Buka Prodi Sarjana dan Pendidikan Profesi Bidan, Buruan Daftar

Sejak 2021, D4 Kebidanan FK UNS sudah tidak menerima mahasiswa baru dan pada 2022 ini resmi menjadi Sarjana Kebidanan.

Bareskrim Bakal Panggil Paksa Edy Mulyadi

Edy Mulyadi dijerat kasus ujaran kebencian terkait ucapannya tentang Kalimantan sebagai tempat jin membuang anak.