KPK Ungkap Risiko Kerusuhan di Papua, Jika Jemput Paksa Lukas Enembe

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak menutup kemungkinan untuk menjemput paksa Gubernur Papua Lukas Enembe. Lukas diketahui sudah berstatus tersangka, namun belum memenuhi panggilan komisi antirasuah. 

 Gubernur Papua Lukas Enembe memberikan keterangan kepada wartawan di kediamannya di Jayapura, Papua, Jumat (30/9/2022). (ANTARA/Qadri Pratiwi)

SOLOPOS.COM - Gubernur Papua Lukas Enembe memberikan keterangan kepada wartawan di kediamannya di Jayapura, Papua, Jumat (30/9/2022). (ANTARA/Qadri Pratiwi)

Solopos.com, JAKARTAKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak menutup kemungkinan untuk menjemput paksa Gubernur Papua Lukas Enembe. Diketahui, Lukas sudah berstatus tersangka, namun belum memenuhi panggilan komisi antirasuah.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata masih mengkalkulasi risiko kerusuhan di Papua terkait dengan upaya penjemputan paksa terhadap Lukas. “Kami juga harus melakukan kalkulasi risiko yang miungkin timbul kalau misalnya ada pemanggilan secara paksa,” kata Alex kepada wartawan di Gedung KPK, Jakarta, Senin (3/10/2022).

PromosiAngkringan Omah Semar Solo: Spot Nongkrong Unik Punya Menu Wedang Jokowi

Alex mengungkapkan risiko dimaksud yakni potensi terjadinya kerusuhan di Papua. Hal ini berkaca saat status Papua memanas usai kabar ditetapkan sebagai tersangka mengemuka ke publik. “Efek sesudahnya harus kita perhatikan supaya jangan sampai ada kerusuhan. Kami gak menginginkan itu,” kata dia.

Baca Juga KPK Panggil Lagi Gubernur Papua Lukas Enembe

Sampai saat ini, kata Alex, lembaga antikorupsi masih terus merupakan upaya persuasif untuk mendatangkan Lukas ke Gedung Merah Putih. Upaya persuasif ini dikoordinasikan baik dengan jajaran Polda Papua, Pangdam Papua, hingga kuasa hukum Lukas.

“Tentu bukan persoalan sulit untuk mengambil paksa dengan mengerahkan segala kekuatan. Tapi itu tadi ada risiko yang tentu harus kami hitung di sana. Jangan sampai penindakan KPK sampai menimbulkan ekses yang tidak kita inginkan,” imbuhnya.

Sebelumnya, Gubernur Papua Lukas Enembe tidak menghadiri agenda pemeriksaan kedua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada hari ini (26/9/2022). Diketahui, Lukas sedianya diperiksa sebagai tersangka pada hari ini.

Baca Juga Pendeta Alberth Yoku Ingatkan Gubernur Papua

Pemeriksaan pada hari ini, merupakan panggilan kedua setelah sebelumnya Lukas mangkir pada panggilan pertama dengan alasan sakit. “Syarat orang memberi keterangan itu harus sehat. Kalau sakit gimana mau kasih keterangan,” kata Kuasa Hukum Lukas, Stefanus Roy Rening, Senin (26/9/2022).

Stefanus pun meminta lembaga antirasuah untuk memahami kondisi Lukas. Dia pun mengajak KOK untuk itu membuktikan kondisi kesehatan Lukas di rumahnya di Papua.

“Kita cari solusi dokter KPK dan dokter pribadi periksa bapak baik baik,” ujar Stefanus.

Baca Juga Lukas Enembe Beralasan Sakit

Dia mengatakan Lukas hanya bisa diperiksa di rumahnya. Dia pun mengaku siap untuk memberikan perlindungan apabila dokter dari KPK mau memeriksa Lukas di rumahnya.

 

Berita ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul KPK Ungkap Risiko Kerusuhan di Papua, Jika Jemput Paksa Lukas Enembe

Daftar dan berlangganan Espos Plus sekarang. Cukup dengan Rp99.000/tahun, Anda bisa menikmati berita yang lebih mendalam dan bebas dari iklan dan berkesempatan mendapatkan hadiah utama mobil Daihatsu Rocky, sepeda motor NMax, dan hadiah menarik lainnya. Daftar Espos Plus di sini.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Solopos.com - Panduan Informasi dan Inspirasi

Berita Terkait

Berita Lainnya

      Berita Terkini

      Anggota Paspampres Mayor BF Jadi Tersangka dan Ditahan di Pomdam Jaya

      Anggota Paspampres Mayor BF sudah ditahan di Rutan Guntur, Jakarta.

      Gunung Semeru Masih Luncurkan Awan Panas Guguran

      Gunung Semeru masih mengeluarkan awan panas guguran pada Senin (5/12/2022).

      Perwira Paspampres Perkosa Kowad, Panglima TNI: Pecat

      Perwira Paspampres perkosa Kowad dilakukan saat keduanya sedang bertugas mengamankan KTT G20 di Bali

      Gempa M 6,7 Guncang Tonga, Peringatan Tsunami Dikeluarkan

      Gempa yang terjadi di laut itu sempat membuat badan geologi AS mengeluarkan peringatan tsunami, meski kemudian dicabut setelah rilis gempa tersebut.

      Asap Rokok Bisa Bertahan 3 Jam di Ruangan, Berbahaya bagi Anak

      Saat lahir, bayi yang ibunya menghirup asap rokok mengalami kesulitan pertumbuhan.

      Pencuri Barang Pusaka Berumur Ratusan Tahun Diringkus

      Barang-barang pusaka berumur ratusan tahun itu bernilai tinggi di tangan kolektor.

      Erupsi Gunung Semeru bisa Sebabkan Tsunami adalah Hoaks!

      PVMBG menegaskan erupsi Semeru tidak bisa memicu tsunami sehingga kabar tersebut dipastikan hoaks alias informasi bohong.

      Andika Perkasa Setelah Pensiun dari Panglima TNI, Ini yang akan Dilakukan

      Andika Perkasa setelah pensiun mengaku akan tetap produktif, namun masih enggan membeberkan produktif seperti apa.

      Sebutan Tentara Wanita, Begini Penjelasannya

      Sebutan tentara wanita TNI disesuaikan dengan masing-masing matra, Kowad untuk TNI AD, Kowal untuk TNI AL, dan Wara untuk TNI AU.

      Kementerian PUPR Mulai Bangun Rumah Korban Gempa Cianjur, Ini Teknologinya

      Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA) dengan struktur tahan gempa akan dibangun di sejumlah kawasan yang diperuntukkan korban gempa CIanjur.

      8 Daerah di Tanah Air Diguncang Gempa Minggu, 4 Desember 2022

      Sebanyak delapan daerah di Tanah Air diguncang gempa bumi pada Minggu (4/12/2022).

      BMKG Prakirakan Hujan Lebat di Sejumlah Daerah di Tanah Air

      Sejumlah daerah di Tanah Air akan turun hujan lebat disertai angin kencang dan petir pada Minggu (4/12/2022).

      Bupati Garut Pastikan Tidak Ada Korban Jiwa dari Gempa Bumi M 6.4

      Bupati Garut sudah memastikan tidak ada korban jiwa akibat gempa yang terjadi di Garut pada Sabtu (3/12/2022).

      KPK: ACFFest 2022 Bisa Tumbuhkan Budaya Antikorupsi

      Pemberantasan korupsi tidak hanya soal penindakan, namun juga melalui pendidikan dan peran serta masyarakat, salah satunya melalui film.

      FKUB Usulkan Moderasi Beragama Masuk Kurikulum Pendidikan Nasional

      Konsepsi pendidikan moderasi beragama perlu diakomodasikan ke kurikulum pendidikan nasional itu menjadi salah satu isi rekomendasi dari Rakernas FKUB se-Indonesia.

      Bapeten: Pemerintah Targetkan PLTN Terealisasi pada 2039

      Pemerintah sudah menargetkan pada 2039 sudah ada realisasi PLTN sebagai upaya mendukung target karbon netral atau net zero emission dan ketahanan energi nasional.