Solopos.com, SOLO — Komunitas Belajar Madani (Kombes) Solo menyebut berdasarkan pendataan kasar yang dilakukan menyebut 15% keluarga di Kota Bengawan menempatkan perempuan sebagai kepala keluarga.
Penyebabnya bisa karena perceraian atau kematian laki-laki kepala keluarga. Selama masa pandemi Covid-19, perempuan kepala keluarga menjadi salah satu kelompok rentan secara sosial dan ekonomi.
Promosi Pegadaian Buka Lowongan Pekerjaan Khusus IT, Cek Kualifikasinya
Sayangnya, akses mereka terhadap bantuan maupun penganggaran dalam Dana Pembangunan Kelurahan (DPK) dinilai masih kurang. Atas dasar itulah, Kombes menggelar audiensi bersama Wakil Wali Kota Solo, Teguh Prakosa, di Balai Kota, Rabu (9/3/2022).
Baca Juga: Wali Kota Solo Gibran Uji Swab Ulang setelah 5 Hari Isoman, Hasilnya?
Ketua Kombes Solo, Akbarudin Arif, mengatakan keterwakilan perempuan kepala keluarga dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) kelurahan diharapkan bisa meningkatkan akses mereka terhadap DPK.
Mereka bisa mendapatkan pelatihan keterampilan bersumber dari DPK sehingga bisa menjangkau akses yang lebih luas. Berdasar pendataan singkat yang dilakukan Kombes, di Kelurahan Mojosongo ada 20% dari total keluarga yang kepala keluarganya perempuan.
Kemudian di Pajang sekitar 10%. Jadi kalau dihitung kasar atau diambil mediannya, bisa jadi di Kota Solo mungkin 15% yang kepala keluarganya adalah perempuan. “Keluarga lengkap saja saat Pandemi sudah kesulitan, apalagi perempuan kepala keluarga,” katanya ditemui seusai audiensi.
Baca Juga: Sehari 14 Pasien Covid-19 Meninggal di Solo, DKK Jelaskan Penyebabnya
Komunitas Perempuan Kepala Keluarga
Akbar mengatakan salah satu perempuan kepala keluarga di Kelurahan Mojosongo harus bekerja siang dan malam untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya. Ia bekerja sebagai petugas perlindungan masyarakat (Linmas) pada jam kerja dan setelahnya beralih menjadi pengemudi ojek online.
“Kami ingin menghubungkan mereka dengan Pemerintah Kota Solo. Kalau mereka harus bekerja siang dan malam, bisa dibayangkan bagaimana bebannya. Komunitas perempuan kepala keluarga embrionya sudah terbentuk di tingkat kota,” tutur Akbar.
Baca Juga: Tragis! Ibu di Solo Terdeteksi Positif HIV/AIDS Setelah Melahirkan
Di lokasi yang sama, Teguh menyambut baik usulan tersebut. DPK diharapkan lebih menjangkau bidang sosial dan ekonomi, utamanya untuk keluarga prasejahtera, seperti keluarga dengan perempuan sebagai kepala keluarga.
Teguh menambahkan untuk bidang kesehatan dan pendidikan, pemerintah punya program Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Kemudian Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta (BPMKS).
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
