KENAIKAN HARGA BBM : Jokowi dan Elite PDIP Beda Pendapat Soal Kenaikan Harga BBM

Solopos.com, JAKARTA — Elite PDIP terlihat berbeda pendapat soal kenaikan harga BBM seperti yang diusulkan presiden terpilih, Joko Widodo (Jokowi). Jika sebelumnya Jokowi menyatakan siap menaikkan harga BBM, sejumlah politisi PDIP lainnya malah meminta Jokowi untuk tidak memaksakan rencana itu. Baca: Naikkan Harga BBM, Jokowi Siap Tak Populer.

Ketua DPP PDIP, Maruarar Sirait, mengingatkan Jokowi agar memikirkan kembali soal kenaikan harga BBM. Dia berpendapat ada banyak cara dilakukan selain menaikkan harga BBM.

Promosi BRI Dipercaya Sediakan Banknotes untuk Living Cost Jemaah Haji 2024

Jokowi supaya kembali ke buku putih PDIP, bahwa masalah BBM adalah masalah rakyat, Jokowi harus berpihak kepada rakyat, karena banyak cara dilakukan untuk tidak menaikkan harga BBM seperti efisiensi dan menaikkan pajak barang mewah,” kata Maruarar Sirait seperti dikutip TV One, Jumat (29/8/2014).

Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PDIP, Ahmad Basarah, menyatakan presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) tak perlu memaksakan kehendak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Baca: Dulu Menolak, Kini PDIP Mendesak Harga BBM Naik.

“Kalau pada akhirnya, karena alasan formal dan dukungan parlemen bagi Jokowi tidak terpenuhi, Jokowi juga jangan memaksakan diri untuk menaikkan harga BBM. Sebab rakyat yang akan menilai, rakyat pula yang akan merasakan dampak dari masalah kenaikan harga BBM terhadap perekonomian, pembangunan ekonomi termasuk kesejahteraan rakyat,” kata Ahmad Basarah di Jakarta, Jumat, seperti dikutip Antara.

Kenaikan harga BBM atau pencabutan subsidi BBM, kata Ahmad Basarah, harus dilihat dari sudut pandang kebijakan ekonomi. Basarah lebih lanjut mengemukakan Jokowi harus bisa memberikan penjelasan yang komprehensif, terbuka, objektif kepada masyarakat tentang plus-minus bila harga BBM dinaikkan atau tidak dinaikkan.

“Pemerintahan Jokowi harus bisa melakukan suatu proses revolusi mental untuk mengubah mindset para pemangku kepentingan negara ketika keputusan untuk menaikkan harga BBM itu harus diambil,” kata Basarah. 

Dia mengemukakan, Jokowi harus bisa memberikan suatu pemahaman yang utuh pada masyarakat ketika menaikkan harga BBM.

“Dia harus mampu jelaskan asas kemanfaatannya bagi kepentingan rakyat, asas kegunaan bagi masyarakat. Kalau kemudian Jokowi telah menjelaskan ke masyarakat tentang asas dan kegunaan dari rencana menaikkan harga BBM itu dan dapat diterima dengan baik oleh rakyat, maka Jokowi harus mengambil keputusan untuk menaikkan harga BBM itu. Kalau kemudian terdapat tentangan di parlemen maka DPR juga harus mampu jelaskan kepada masyarakat tentang alasan penolakan tersebbut,” kata Basarah.