SOLOPOS.COM - Joko Widodo (Jokowi) (Abdullah Azzam/JIBI/Bisnis)
Solopos.com, JAKARTA — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menolak permintaan presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) untuk menekan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Baca: Pemerintahan SBY Tolak Kenaikan Harga BBM.
Sementara itu, Jokowi menyatakan siap tidak populer terkait kenaikan harga BBM. Hal itu disebutkan Jokowi di Balai Kota DKI Jakarta seusai melakukan pertemuan dengan Presiden SBY di Bali tadi malam.
“Terus terang ini saya sampaikan, tadi malam memang secara khusus saya minta kepada SBY untuk menekan defisit APBN dengan menaikkan harga BBM. Namun, beliau menyampaikan saat ini kondisinya dianggap masih kurang tepat untuk menaikkan,” katanya di Balai Kota, Kamis (28/8/2014).
Meski demikian, Jokowi enggan memberikan penjelasan yang lebih rinci alasan Presiden SBY menolak permintaan kenaikan harga BBM tersebut. Baca: SBY-Jokowi Tak Jadi Bahas Kenaikan Harga BBM?.
Untuk diketahui, anggaran belanja untuk subsidi BBM dalam RAPBN 2015 mencapai Rp291,1 triliun atau naik dari alokasi subsidi BBM di APBN 2014 yang sebesar Rp246,5 triliun. Kenaikan besaran subsidi BBM tersebut dinilai Jokowi terlalu besar dan menjadi beban APBN.
Presiden terpilih yang saat ini menjabat gubernur DKI tersebut pun menyatakan siap untuk menaikkan harga BBM. “Saya siap tidak populer dengan menaikkan BBM,” tegasnya.
Jokowi berharap dengan menaikkan harga BBM maka angka defisit anggaran dapat ditekan di bawah target RAPBN 2015 yang sebesar 2,3%. Mantan Wali Kota Kota Solo ini juga berharap dengan menaikkan harga BBM dapat mengubah kebiasaan masyarakat Indonesia yang konsumtif menjadi produktif.
Jokowi menilai masyarakat saat ini tingkat konsumtifnya tinggi dengan banyaknya jumlah warga yang memiliki kendaraan bermotor. Lebih baik, lanjut Jokowi, dana subsidi BBM dialihkan ke sektor produktif yang berhubungan dengan masyarakat bawah seperti pemberian modal kepada pelaku usaha mikro di pedesaan, subsidi pupuk, benih, dan subsidi solar untuk para nelayan.
“Kita harus potong subsidi BBM agar bisa dialihkan ke hal-hal produktif seperti pemberian modal UMKM, pupuk, benih, dan lain-lain. Jadi, masyarakat tidak terus menerus menjadi masyarakat yang konsumtif,” tandasnya.