Kasus di Jiwasraya, Asabri, dan Garuda, Jokowi: Hukum Harus Adil

Jokowi menyebut perlindungan hukum, sosial, politik, dan ekonomi untuk rakyat harus terus diperkuat.

 Presiden Jokowi saat berpidato pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2022 di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa (16/8/2022). (Tangkapan Layar Youtube DPR)

SOLOPOS.COM - Presiden Jokowi saat berpidato pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2022 di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa (16/8/2022). (Tangkapan Layar Youtube DPR)

Solopos.com, JAKARTA–Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan kasus korupsi di 3 BUMN, yakni Jiwasraya, Asabri, hingga Garuda Indonesia, harus dibongkar.

Jokowi menyebut perlindungan hukum, sosial, politik, dan ekonomi untuk rakyat harus terus diperkuat.

PromosiNimo Highland, Wisata Hits di Bandung yang Mirip Santorini Yunani

Menurut dia, pemenuhan hak sipil dan praktik demokrasi, hak politik perempuan dan kelompok marjinal, harus terus dijamin.

“Hukum harus ditegakkan seadil-adilnya, tanpa pandang bulu. Keamanan, ketertiban sosial, dan stabilitas politik adalah kunci,” kata Jokowi saat membacakan pidato pada sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan sidang bersama Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah dalam rangka HUT ke-77 RI, Selasa (16/8/2022).

Jokowi mengungkapkan rasa aman dan rasa keadilan harus dijamin oleh negara, khususnya oleh aparat penegak hukum dan lembaga peradilan.

Demikian juga dengan pemberantasan korupsi juga terus menjadi prioritas utama. Untuk itu, Jokowi menyatakan baik Polri, Kejaksaan, dan KPK terus bergerak.

“Korupsi besar di Jiwasraya, Asabri, dan Garuda berhasil dibongkar, dan pembenahan total telah dimulai,” jelas dia.

Selain itu, Jokowi melaporkan bahwa penyelamatan aset negara yang tertunda, seperti kasus BLBI, terus dikejar, dan sudah menunjukkan hasil.

Berdasarkan Skor Indeks Persepsi Korupsi dari Transparansi Internasional, naik dari 37 menjadi 38 pada 2021.

Selain itu, Indeks Perilaku Anti Korupsi dari BPS juga meningkat, dari 3,88 ke 3,93 pada 2022.

Adapun, penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu, juga terus menjadi perhatian serius pemerintah.

Jokowi menyatakan RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sedang dalam proses pembahasan serta tindak lanjut atas temuan Komnas HAM masih terus berjalan.

“Keppres Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu telah saya tanda tangani,” tuturnya.

Berita telah tayang di Bisnis.com berjudul Jokowi Sorot Korupsi BUMN Jiwasraya, Asabri, Garuda: Harus Dibongkar!

 

Daftar dan berlangganan Espos Plus sekarang. Cukup dengan Rp99.000/tahun, Anda bisa menikmati berita yang lebih mendalam dan bebas dari iklan dan berkesempatan mendapatkan hadiah utama mobil Daihatsu Rocky, sepeda motor NMax, dan hadiah menarik lainnya. Daftar Espos Plus di sini.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Solopos.com - Panduan Informasi dan Inspirasi

Berita Terkait

Berita Lainnya

      Espos Plus

      Ujung Tanduk Nasib Piala Dunia U-20 setelah Tragedi Kanjuruhan

      Ujung Tanduk Nasib Piala Dunia U-20 setelah Tragedi Kanjuruhan

      Nasib sepak bola Indonesia berada di ujung tanduk. Tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 153 orang berpotensi mengganjal Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 pada 2023. Indonesia pun terancam mendapat sanksi berat lainnya dari FIFA.

      Berita Terkini

      Bela Polisi Malang, Menkopolhukam: Kalau Ndak Pakai Gas Air Mata Kewalahan

      Panitia pertandingan Arema FC vs Persebaya melakukan dua kesalahan fatal yang akhirnya menjadi pemicu kerusuhan terbesar kedua dalam sejarah sepak bola di dunia itu.

      2 Kesalahan Besar Panpel Arema FC Vs Persebaya Versi Menkopolhukam Mahfud Md

      Panitia pertandingan Arema FC vs Persebaya melakukan dua kesalahan fatal yang akhirnya menjadi pemicu kerusuhan terbesar kedua dalam sejarah sepak bola di dunia itu.

      Profil AH Nasution Jenderal yang Selamat dari Peristiwa G30S/PKI

      Berikut ini Solopos.com rangkumkan profil Abdul Harris Nasution Jenderal TNI yang selamat dari peristiwa Gerakan 30 September atau lebih dikenal dengan G30S/PKI.

      Gugatan Ditolak PTUN, Eks Pegawai KPK Segera Ajukan Banding 

      Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta menolak dua gugatan mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait tes wawasan kebangsaan (TWK).

      Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung Bakal Ditinjau Xi Jinping dan Jokowi

      Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meninjau proyek pembangunan Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) menjelang kunjungan Presiden Joko Widodo alias Jokowi bersama Presiden China Xi Jinping pada bulan November 2022 mendatang.

      KPK dan Aktivis Papua Minta Lukas Enembe Setop Provokasi Rakyat Papua

      Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Gubernur Papua Lukas Enembe tidak memprovokasi masyarakat supaya tidak memperkeruh suasana. 

      GoTo dan Nadiem Makarim Kembali Digugat Rp41,9 Triliun

      Pemilik ojek online Bintaro Hasan Azhari kembali menggugat PT Goto Gojek Tokopedia Tbk (GoTo) dan Nadiem Anwar Makarim atau Nadiem Makarim ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. 

      Kapolri Listyo Sigit Pesan Begini Jelang Pemilu 2024

      Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menyerukan pentingnya persatuan dan kesatuan menjelang Pemilihan Umum atau Pemilu 2024. 

      Eks Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti Segera Disidang Kasus Suap Perizinan

      KPK menduga terjadi penyerahan uang secara bertahap dengan nilai minimal sekitar Rp50 juta dari OoN untuk Haryadi Suyuti melalui tersangka TBY dan untuk tersangka NWH.

      Jenazah 4 Pekerja Korban KKB Papua Diterbangkan ke Kampung Halaman

      Empat orang tersebut menjadi korban KKB Papua dalam peristiwa penyerangan pekerja jalan Trans Papua Barat, beberapa hari lalu.

      Polda Papua Kejar Warga Mabuk Pembakar Kantor Distrik Kebo

      Dia menyatakan, kasus pembakaran Kantor Distrik Kebo kini dalam proses penyelidikan dan penyidikan Satuan Reserse Kriminal Polres Paniai.

      Belum Bayar Pajak Kendaraan Bermotor Bisa Kena Tilang, Ini Alasannya

      Dalam UU tersebut, Aan mengatakan, STNK harus dimintakan pengesahan setiap satu tahun sekali.

      Uni Eropa Kecam Pencaplokan 4 Wilayah Ukraina oleh Rusia

      Rusia dianggap Uni Eropa sebagai ancaman bagi keamanan global.

      Jadi Rujukan se-Indonesia, Ini Alasan Gus Baha Masih Ceramah Berbahasa Jawa

      Walaupun penggemar Gus Baha sudah menjangkau lintas suku dan daerah tapi ia masih sering menggunakan bahasa Jawa di setiap ceramahnya.

      Berulangkali Lakukan KDRT, Rizky Billar Sulit Lepas dari Jeratan Pidana

      Polisi juga meminta Lesti Kejora untuk melakukan visum untuk melengkapi laporannya.

      Gempa Bumi Tapanuli Utara Picu Kebakaran Pasar Sarulla

      Si jago merah melahap bangunan pasar Sarulla dengan kobaran yang besar.