Solopos.com, SUKOHARJO — Wacana pembangunan jalan tol lingkar timur-selatan atau dikenal jalan tol lingkar Solo tak hanya berdampak pada lahan persawahan dan pemukiman warga.
Namun juga berdampak pada luas wilayah di desa penghasil gempol pleret, yakni Desa Karangwuni, Polokarto, Sukoharjo.
Promosi Lebaran Zaman Now, Saatnya Bagi-bagi THR Emas dari Pegadaian
Menurut Kepala Desa (Kades) Karangwuni, Hartono, wacana pembangunan tol itu diperkirakan membelah desanya menjadi dua sisi yakni sebelah barat dan timur tol.
“Kantor Kelurahan [Balai Desa] saya kena [jika pembangunan tol dilangsungkan] tapi cuma yang disisi timur saja,” kata dia saat ditemui wartawan di Desa Karangwuni, Jumat (6/1/2023).
Dia mengatakan jalan tol lingkar Solo yang akan dibangun itu berada tepat di atas desa. Kemungkinan itu dikhawatirkan membuat wilayahnya jadi desa mati.
Sama seperti pernyataan Bupati Sukoharjo Etik Suryani sebelumnya, dia lebih memilih jika pembangunan itu berupa jalur lingkar atau ringroad. Hal itu dipilihnya untuk menghidupkan perekonomian di warganya.
“Jalan lingkar saja, perekonomiannya masih bisa jalan. Kalau tol cuma kelewatan saja, desanya mati nanti,” keluh Hartono.
Berdasarkan pemetaannya, jalan tol itu akan memiliki lebar sekitar 60 meter. Sementara seluas 3 haktare sawah di desanya diperkirakan turut terdampak. Selain itu, tak sedikit rumah warga terimbas pembangunan itu.
Beberapa warga memiliki perspektif berbeda, sebagian warga memilih setuju, sementara sebagian lain tidak setuju. Sebab, menurutnya beberapa warga yang memiliki lahan cenderung senang dengan pembangunan.
Tetapi sebagian lain yang rumahnya terdampak lebih memilih tidak setuju, sebab mereka merasa Desa Karangwuni memiliki nilai historis tersendiri sebagai tanah kelahiran.
“Kalau jalan lingkar, desa kami ada potensi gempol pleret, nanti bisa dihidupkan dengan membuat sentra oleh oleh gempol pleret,” katanya.
Sementara Camat Polokarto, Heri Mulyadi menyebut di wilayahnya ada dua kantor kepala desa yang terancam terdampak pembangunan tol itu, yakni di Desa Karangwuni dan Bugel berdasarkan roadmap (rencana pembangunan) yang diterimanya.
Heri mengatakan pembangunan tol tersebut masih dalam tahap studi kelayakan. Saat ini dia belum dapat memastikan kebenaran pembangunan itu mengingat proyek itu saat ini masih dalam kajian.
“Ada tim yang datang, dari pusat, sudah lama kok. Masih kajian,” kata Heri.
Saat kedatangan tim itu, pihaknya menerima informasi rencananya tol menghubungkan Solo-Jogja. Menurutnya, di Polokarto nanti, Tol Timur-Selatan akan melewati Desa Wonorejo, Ngombakan, Karangwuni, Bugel tembus ke Pandeyan, Kecamatan Grogol.
Sementara, sosialisasi ke warga terkait rencana itu belum dilakukan mengingat proyek masih dalam tahap survei lapangan.
Bupati Sukoharjo
Sebelumnya, Bupati Sukoharjo, Etik Suryani keberatan terkait wacana pembangunan jalan tol lingkar timur-selatan Surakarta atau dikenal tol lingkar Solo.
Dia menilai wacana pembangunan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) itu bakal memangkas sebagian besar lahan sawah dilindungi (LSD) Kabupaten Makmur.
“Terus terang saya selaku Bupati Sukoharjo bukan menolak tetapi keberatan dengan tol ini karena mengganggu LSD. Karena kami akan dilalui [jalan tol] dari Kecamatan Gatak, Mojolaban, Grogol, Bendosari, Nguter semua LSD hampir kena,” ungkap Bupati saat ditemui wartawan di kawasan Solobaru, Grogol, Sukoharjo, Rabu (4/1/2023).
Dia menyayangkan jika hal itu terjadi. Mengingat Sukoharjo merupakan penyangga pangan Provinsi Jawa Tengah. Selain itu Bupati Etik mengatakan terkait pembangunan tersebut kemungkinan juga akan mengganggu perkembangan wilayah Sukoharjo.
Dia mengatakan jika pembangunan tol itu terlaksana akan berdampak pada LSD di lebih dari tujuh kecamatan di Sukoharjo. Usulan tersebut, kata dia akan disampaikan dalam rapat koordinasi antardaerah meski tak menyampaikan kapan rapat itu terlaksana.
Senada, Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelbangda) Sukoharjo, Rudiyanto, sebelumnya juga mengatakan jika dilihat dari konsep kajian yang ada, dia menilai pembangunan jalan itu akan melalui banyak lahan sawah dilindungi (LSD).
Hal itu tentunya menjadi bahan pertimbangan pemerintah daerah. Dia berharap pemerintah dapat lebih bijak mengambil keputusan dengan mempertimbangkan dampak sosial, ekonomi dan lingkungan.
“Kami harapkan pemerintah bisa mendengar aspirasi yang ada di daerah, karena ini kan prosesnya masih panjang,” kata Rudiyanto.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
