Solopos.com, SRAGEN — Honor ribuan guru tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT) di Kabupaten Sragen dipastikan naik per Januari 2023 mendatang. Honor yang semula Rp800.000/bulan naik menjadi Rp1 juta per bulan.
Angin segar tersebut diungkapkan Bupati Sragen, Kusdinar Untung Yuni Sukowati, saat bertemu dengan sekitar 2.500 guru yang memadati Gedung Sasana Manggala Sukowati (SMS) Sragen, Selasa (6/12/2022). “Kebutuhan anggarannya Rp23 miliar yang diambilkan dari anggaran dana alokasi umum (DAU) bidang pendidikan, khususnya dana peningkatan kapasitas SDM [sumber daya manusia]. Sebelumnya sekitar Rp20 miliaran. Selisihnya ya Rp200.000 per bulan. Ini bagian dari meningkatkan kesejahteraan guru,” jelas Yuni, sapaannya, saat ditemui Solopos.com.
Promosi Beli Emas Bonus Mobil, Pegadaian Serahkan Reward Mobil Brio untuk Nasabah Loyal
Di hadapan para anggota Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) itu, Yuni menyampaikan mulai 2023 alokasi anggaran untuk bidang pendidikan mencapai Rp90 miliar. Dari jumlah tersebut sekitar Rp29 miliar di antaranya digunakan untuk perbaikan sarana dan prasarana (sarpras) pendidikan. Anggaran peningkatan kompetensi guru juga menjadi bagian dari porsi dana pendidikan Rp90 miliar itu.
“Pak Wardi [Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sragen, Suwardi] sampai pusing untuk menghabiskan anggaran itu karena sebelumnya anggarannya relatif sedikit. Nah, di Hari Ulang Tahun (HUT) PGRI dan Hari Guru Nasional ini, kata Pak Wardi, para guru minta hadiah. Apa tunjangan profesi guru itu masih kurang? Ooo ternyata belum semua guru itu menjadi ASN [aparatur sipil negara],” jelas Yuni.
Baca Juga: Punya Peran Penting, Kesejahteraan Guru Honorer Perlu Lebih Diperhatikan
Kebijakan menaikkan honor GTT/PTT disambut tepukan tangan ribuan guru yang hadir di Gedung SMS. Yuni sempat meminta GTT yang hadir untuk angkat tangan dan ternyata yang hadir tidak banyak karena pesertanya dibatasi.
“Kalau begitu sampaikan kepada GTT dan PTT tentang hadiah ini. Setelah memberi hadiah, yang saya inginkan nek ana [kalau ada] masalah datanglah ke institusi Pemkab Sragen. Guru itu punya PGRI dan punya Bupati. Sampaikan keluhan itu ke Bupati. Kalau keluhan disampaikan ke ruang lain apa ada solusi?” pinta Yuni yang diakhir pidatonya mengajak semua guru manut padanya.
Kepala Disdikbud Sragen, Suwardi, menyampaikan kenaikan honor GTT dan PTT ini bagian dari pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM). Ini sekaligus menjadi misi Bupati Sragen, yakni meningkatkan kesejahteraan ASN dan non-ASN.
Baca Juga: Terganjal Sertifikat, 1.600 PPPK Guru di Sragen Belum Jadi Pejabat Fungsional
“Honor GTT dan PTT itu diambilkan dari dana pemenuhan SPM pendidikan senilai Rp90 miliar. Sebagian dana itu digunakan untuk perbaikan sarana dan prasarana, peningkatan kapasitas SDM, peningkatan kesejahteraan, dan seterusnya. Kebutuhan sarpras masih dipilah berdasarkan skala prioritas untuk sarpras PAUD [Pendidikan Anak Usia Dini], SD, dan SMP,” jelasnya.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
