Solopos.com, JAKARTA — Meski mendukung Menteri Pertahanan Prabowo Subianto maju dalam Pilpres 2024, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga meminta kepada siapapun menterinya yang menjadi capres agar fokus terhadap tugas-tugas mereka.
Di saat bersamaan, muncul temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Kementerian Pertahanan terkait anggaran Komponen Cadangan (Komcad) yang berpotensi menyimpang.
Promosi Siasat BRI Hadapi Ketidakpastian Ekonomi dan Geopolitik Global
Komcad adalah sumber daya nasional di luar TNI yang disiapkan melalui mobilisasi guna memperkuat kekuatan TNI jika negara menghadapi gangguan dari luar.
BPK RI memberikan koreksi terkait anggaran Komcad yang dibuat Kementerian Pertahanan.
Baca Juga: Isu PKS Ditawari Kursi Menteri, Nasdem: Manuver Politik yang Licik
Anggota I BPK Nyoman Adhi Suryadnyana menyatakan temuan itu sudah disampaikan langsung kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan sudah ditindaklanjuti.
“Sudah kita surati betul ke menterinya dan sudah ditindaklanjuti,” ujar dalam keterangannya seusai penyampaian Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2022, di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa (1/11/2022).
Presiden Joko Widodo memberikan tanggapan tentang hasil temuan BPK terkait anggaran Komcad di Kementerian Pertahanan.
Baca Juga: Pesan Jokowi untuk Menteri Nyapres: Utamakan Tugas di Pemerintahan!
Presiden menegaskan ia telah menginstruksikan semua jajarannya untuk melakukan perbaikan terhadap temuan BPK.
“Saya sudah perintahkan kepada semua menteri dan tidak hanya satu urusan itu saja karena kemarin juga baru disampaikan kepada saya laporan untuk semester satu dan temuannya banyak dan itu yang perlu dilakukan perbaikan-perbaikan dan juga menyampaikan semuanya kepada BPK RI,” ujar Presiden dalam keterangannya seusai meninjau Indo Defence 2022 Expo & Forum di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Rabu (2/11/2022).
Presiden Jokowi juga mengatakan temuan-temuan BPK seperti itu bisa terjadi di setiap kementerian maupun lembaga.
Baca Juga: Kala Prabowo Subianto Beri Cak Imin Pantun Penguat Koalisi
Oleh sebab itu, Presiden menekankan pentingnya perbaikan pada prosedur administrasif.
“Temuan-temuan seperti itu di kementerian-kementerian itu selalu ada. Yang paling penting prosedur administratif itu bisa dilakukan perbaikan-perbaikan,” ucap Presiden seperti dikutip Solopos.com dari https://www.presidenri.go.id.
Tentang Komcad
Merujuk UU No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara, Komponen Cadangan adalah sumber daya nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan komponen utama, yaitu TNI.
Komcad terbagi menjadi empat yaitu Komcad sumber daya manusia (SDM), Komcad sumber daya alam, Komcad sumber daya buatan dan Komcad sarana dan prasarana.
Semuanya dipersiapkan untuk bisa dimanfaatkan ketika negara dalam kondisi darurat militer atau bencana alam.
Baca Juga: Dekat dengan Ganjar, Jokowi Dukung Prabowo sebagai Capres 2024
Mobilisasi Komcad hanya bisa dilakukan oleh Presiden atas persetujuan DPR untuk kepentingan pertahanan negara.
Situs resmi Kementerian Pertahanan, https://ppid.kemhan.go.id/web/faq, Komcad bukan wajib militer.
Komcad adalah salah satu program sukarela (tidak wajib) yang diamanatkan oleh UU No. 23 Tahun 2019.
Selama ini, Indonesia disebut memiliki Komcad namun belum diorganisasi dengan baik dan benar.
Baca Juga: Dukungan Jokowi untuk Prabowo Nyapres Kobarkan Semangat Kader Gerindra
Melalui amanat UU No.23 Tahun 2019, pemerintah mulai mengorganisasi dan mengimplementasikan doktrin pertahanan rakyat semesta tersebut dengan konkret.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
