Jokowi Bebaskan Wartawan dari Pajak Penghasilan sampai Juni 2021

Presiden Jokowi membebaskan wartawan dari pajak penghasilan selama enam bulan. Jokowi juga menghapuskan abonemen listrik kepada industri media.

 Presiden Jokowi berpidato pada Puncak Acara Peringatan Hari Pers Nasional di Istana Negara, Selasa (9/2/2021). (detik.com)

SOLOPOS.COM - Presiden Jokowi berpidato pada Puncak Acara Peringatan Hari Pers Nasional di Istana Negara, Selasa (9/2/2021). (detik.com)

Solopos.com, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) membebaskan wartawan dari pajak penghasilan. Alasannya, wartawan adalah salah satu kalangan yang terdampak pandemi Covid-19.

Kebijakan ini disampaikan Jokowi bertepatan dengan Hari Pers Nasional yang jatuh hari ini, Selasa (9/2/2021). Dalam pidatonya di Puncak Peringatan Hari Pers Nasional Tahun 2021 di Istana Negara, Jakarta,  Jokowi mulanya mengapresiasi peran insan pers yang membantu pemerintah mengedukasi penerapan protokol kesehatan.

"Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh insan pers karena membantu pemerintah untuk mengedukasi masyarakat agar menerapkan protokol kesehatan dan membantu masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar dan tepat," kata Jokowi.

Baca juga: PNS, TNI, Polri, hingga Pegawai BUMN Dilarang ke Luar Kota Saat Libur Imlek

Jokowi menyadari saat ini insan pers juga tengah menghadapi masa-masa sulit. Karena itu, pemerintah berusaha meringankan beban para wartawan dengan membebaskan pajak penghasilan karyawan atau PPh 21 hingga Juni 2021.

"Saya tahu industri pers sebagaimana sektor swasta yang lain sedang menghadapi juga masalah perusahaannya. Masalah keuangannya yang juga tidak mudah, seperti tadi disampaikan oleh Ketua PWI. Oleh karena itu, pemerintah berusaha untuk meringankan beban industri media PPH 21 bagi awak media telah dimasukkan dalam daftar pajak yang ditanggung oleh pemerintah. Artinya pajak dibayar oleh pemerintah dan ini berlaku sampai Juni 2021," tuturnya.

Bebaskan Abonemen Listrik

Jokowi pun meminta Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani, mengawal kebijakan ini. Selain itu, untuk membebaskan industri media dari PPh Badan hingga Juni 2021 mendatang.

Baca juga: Tambah Asyik, Pemkot Lengkapi Malioboro van Madiun dengan Coffe Shop

"Tolong ini nanti diikuti dan dikawal dengan Menteri Keuangan. Juga untuk industri media dilakukan pengurangan PPH badan, kemudian pembebasan PPH 22 impor dan percepatan restitusi dan insentif ini juga berlaku sampai Juni 2021," kata Jokowi.

Jokowi mengatakan industri media juga akan mendapatkan pembebasan abonemen listrik. Dia melanjutkan, keringanan dan bantuan yang diberikan pada industri media dan awak media tersebut memang tidak seberapa, namun dia berharap hal itu dapat membantu.

"Saya tahu perlu saya sampaikan beban fiskal pemerintah juga berada pada posisi yang sangat berat. Selain untuk menangani permasalahan kesehatan, juga berat dalam menggerakkan perekonomian tatkala sektor swasta mengalami perlambatan yang signifikan," ujarnya.

Berita Terkait

Espos Premium

Akhirnya Indonesia Pilih Kapal Perang Baru Desain Inggris

Akhirnya Indonesia Pilih Kapal Perang Baru Desain Inggris

Indonesia membeli lisensi desain kapal perang jenis frigat yang akan dibuat oleh PT PAL di Surabaya. Desain yang dipilih adalah Arrowhead 140 dari Babcock, Inggris, yang berbobot lebih dari 5.000 ton dan akan menjadi kapal frigat terbesar Indonesia.

Berita Terkini

118,36 Juta Dosis Telah Disuntikkan, Pemerintah Terus Upayakan Akselerasi Vaksinasi

Akselerasi vaksinasi baik dalam hal distribusi maupun pelaksanaannya terus dilakukan Pemerintah.

Akhirnya Indonesia Pilih Kapal Perang Baru Desain Inggris

Indonesia membeli lisensi desain kapal perang jenis frigat yang akan dibuat oleh PT PAL di Surabaya. Desain yang dipilih adalah Arrowhead 140 dari Babcock, Inggris, yang berbobot lebih dari 5.000 ton dan akan menjadi kapal frigat terbesar Indonesia.

Buntut Buka-Bukaan Soal Gaji, Krisdayanti Dipanggil Fraksi PDIP, Diberi Sanksi?

Krisdayanti dipanggil Fraksi PDIP DPR RI untuk dimintai klarifikasi terkait pernyataannya soal gaji DPR yang membuat heboh.

Kapal Pengayoman IV Milik Kemenkum HAM Terbalik di Cilacap, 2 Meninggal 5 Selamat

Kapal Pengayoman IV milik Kemenkum HAM terbalik di Cilacapn karena embusan angin kencang yang membuat kapal terbalik.

KPK Rilis Barang Bukti dan Tersangka OTT Kalimatan Selatan

Barang bukti uang senilai Rp345 juta

Guru Besar IPB Sebut Sapi Bisa Memicu Pemanasan Global, Kok?

Sapi dianggap bisa berdampak pada terjadinya pemanasan global akibat gas metana yang hewan ini keluarkan saat bersendawa.

Relawan Kawan Sandi Mulai Bergerak, Dukung Sandiaga Uno Nyapres

Relawan Kawan Sandi dideklarasikan kemarin, Kamis (16/9/2021) sejatinya untuk memperjuangkan nasib rakyat kecil di tengah pandemi.

Samudra Biru Penjara

Keahlian kunci merehabilitasi narapidana ternyata berada di luar ranah kementerian yang bertanggung jawab atas eksistensi dan pengelolaan penjara.

Closing Ceremony of 2nd AP IEOM 2021: IEOM Society Awards Universitas Sebelas Maret

Universitas Sebelas Maret was successful as host of the Second Asia Pacific Conference on Industrial Engineering and Operations Management (2nd APIEOM), September 13-16, 2021.

Round Up: JoMan Kasih Dukungan Nyapres, Ganjar Ngaku Sibuk Mikir Covid-19

Dua kelompok sukarelawan, Ganjarist dan Jokowi Mania (JoMan) kini menyatakan dukungannya kepada Ganjar Pranowo untuk nyapres. Namun, sejauh ini Ganjar masih acuh dengan dukungan itu.

10 Berita Terpopuler : Jejak Istana Konglomerat Pertama Asia Tenggara di Semarang - Bupati Sragen Dilaporkan ke Polisi

Kisah istana peninggalan konglomerat di Semarang hingga Bupati Sragen dilaporkan ke polisi masuk daftar 10 berita terpopuler Solopos.com pagi ini.

Kamu Vaksin di Luar Negeri? Ini Cara Dapat Sertifikat Vaksinasi di Aplikasi Pedulilindungi

Berikut ini terdapat cara memperoleh sertifikat vaksinasi di aplikasi Pedulilindungi bagi kamu yang melakukan vaksin di luar negeri.

Solopos Hari Ini: Tarik Menarik Mesin Sukarelawan, Menyayangkan Dinginnya Sikap Presiden

Dukungan JoMan kepada Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, untuk maju menjadi capres 2024 menjadi ulasan utama Koran Solopos hari ini.

Wartawan Ditemukan Mengapung di Sungai

Belum diketahui apa penyebab yang membuat korban meninggal dunia karena masih dilakukan penyelidikan.

IDI: Sesuai Konvensi Jenewa, Nakes Harus Dilindungi dari Siapapun

Sesuai Konvensi Jenewa 1949, nakes harus dilindungi.

Ya Tuhan, Jenazah Nakes Korban KKB Papua Belum Bisa Dievakuasi

Jenazah korban berada di kedalaman sekitar 500 meter sehingga cukup sulit untuk dievakuasi dengan peralatan seadanya