Ironi, Indonesia Baru Bahas RUU Perlindungan Data Pribadi

Perlindungan data pribadi menjadi strategis karena hak privasi seseorang bisa dilanggar lewat pencurian data pribadi, seperti nama lengkap, e-mail, rekening bank, bahkan riwayat kesehatan.

 Ilustrasi sidang. (Istimewa)

SOLOPOS.COM - Ilustrasi sidang. (Istimewa)

Solopos.com, SOLO — Babak baru pembahasan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (PDP). Indonesia disebut menjadi salah satu negara dengan pengguna internet terbesar, tetapi belum memiliki aturan tersebut.

Sebagaimana dilansir dari indonesia.go.id, Kementerian Kominfo dan Komisi I DPR RI telah menyelesaikan 145 dari total 371 Daftar Inventarisir Masalah (DIM) dalam Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (PDP) hingga September 2021.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) bersama DPR dan DPD RI sepakat urgensi Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (PDP) untuk menghindari potensi kebocoran data pribadi di masyarakat. Landasan hukum ini penting ketika hampir setiap aktivitas masyarakat, pemerintah tergantung platform digital.

Baca Juga: Dihadiahi Batik Cenderawasih, Ganjar Diundang ke Pembukaan PON Papua

Perlindungan data pribadi menjadi strategis karena hak privasi seseorang bisa dilanggar lewat pencurian data pribadi, seperti nama lengkap, alamat, e-mail, nomor telepon, rekening bank, bahkan riwayat kesehatan. Kondisi itu dapat mengancam keamanan nasional ketika jumlahnya masif hingga ribuan bahkan jutaan orang.

Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate menyatakan pemerintah terus berupaya melindungi data pribadi masyarakat guna menghindari penyalahgunaan data oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab.

“Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.71/2019, Kominfo berwewenang sebagai regulator, akselerator, dan fasilitator tata kelola data. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang mempunyai kewenangan teknis berkaitan dengan keamanan atau teknologi keamanan di semua penyelenggara sistem elektronik nasional,” jelasnya dalam rapat kerja bersama Komite I Dewan Pewakilan Daerah RI, di Gedung DPD RI, Jakarta, seperti dikutip dari laman Indonesia.go.id pada Selasa (21/9/2021).

Baca Juga: Litto Kantongi Surat Kesesuaian Tata Ruang, Begini Sikap DPRD Bantul

Menteri Johnny menyampaikan platform digital yang dikelola lembaga pemerintah telah menerapkan pelindungan dan menjamin keamanan data pribadi masyarakat. Menkominfo juga menegaskan bahwa tidak ada kebocoran data berkaitan aplikasi PeduliLindungi.

“Tidak terjadi kebocoran data di PeduliLindungi. Data di dalam platform tersebut berada di Indonesia bukan di luar negeri. Data berada di cloud dalam negeri, baik cloud Kominfo maupun cloud mitra Kementerian Kesehatan yang menangani PeduliLindungi,” tegasnya.

Menkominfo juga menegaskan telah meminta Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) untuk meningkatkan sumber daya teknologi dalam melindungi data masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah akan mengawasi seluruh pengelola dan wali data untuk menjaga keamanan sistem elektronik dan data pribadi yang dikelola secara baik.

Baca Juga: PT Inka Buat Peti Kemas Canggih Berpendingin, Cocok Angkut Ikan Laut

Kementerian Kominfo telah menangani dugaan kebocoran 36 PSE sejak 2019 sampai 31 Agustus 2021. Dari jumlah itu, 31 kasus telah selesai investigasi dengan perincian empat PSE dikenakan sanksi teguran tertulis, 18 PSE diberikan rekomendasi teknis peningkatan tata kelola dan sistem elektronik, dan sembilan PSE dalam proses pemberian keputusan akhir terkait sanksi.

Menkominfo menegaskan bahwa Indonesia membutuhkan payung hukum. Kementerian Kominfo bersama Komisi I DPR RI telah membahas 145 dari total 371 daftar inventarisir masalah (DIM) RUU PDP. Dia berharap kehadiran RUU PDP menjadi UU PDP dapat menunjang pemerintah mengawasi, menelusuri, dan menindak dugaan kebocoran dan insiden data pribadi secara lebih memadai.

Selain penguatan regulasi, Menteri Johnny juga mengajak masyarakat terus meningkatkan literasi pelindungan data pribadi. Termasuk, mengikuti pelatihan literasi digital dengan target 12,5 juta masyarakat melek literasi digital per tahun.

“Saya tegaskan penuntasan RUU PDP menjadi salah satu prioritas utama Kemenkominfo. Mlalui UU PDP landasan hukum menjaga kedaulatan dan keamanan data akan semakin kokoh,” tegasnya.

Baca Juga: 5 Agrowisata di Soloraya ini Menarik Dikunjungi

Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Hafid, menyampaikan DPR RI melihat marak kasus kebocoran data pribadi maka pengesahan UU PDP menjadi prioritas. Target Program Legislasi Nasional diharapkan RUU ini sudah disahkan menjadi undang-undang akhir 2021.

Meutya menyebut perlu lembaga atau badan yang betul-betul kuat melakukan pengawasan. Terutama terkait praktik pencurian data pribadi masyarakat. Dia juga menyebut 126 negara sudah memiliki peraturan setingkat undang-undang mengenai PDP.


Berita Terkait

Berita Terkini

Lukisan Picasso Terjual Hampir Rp1,5 Triliun dalam Lelang di Las Vegas

Sebanyak 11 karya seni Pablo Picasso yang telah dipajang di sebuah hotel Las Vegas selama lebih dari dua dekade telah terjual Rp1,5 triliun.

Erdogan akan Usir 10 Dubes Negara-Negara Barat, Termasuk AS

Presiden Turki Tayyip Erdogan mengungkapkan bahwa ia telah memerintahkan Kementerian Luar Negeri untuk menyatakan 10 duta besar negara-negara Barat.

China akan Hapus PR dan Bimbel Berlebihan yang Membebani Siswa

China telah mengeluarkan undang-undang pendidikan baru yang bertujuan mengurangi tekanan pekerjaan rumah yang berlebihan dan bimbingan belajar intensif setelah sekolah.

Protes Rumah Direkam Google, Khairul: Kompleks Saya Jalan Buntu

Khairul mengatakan surat itu berupa dukungan Google untuk melaksanakan GSV dalam rangka Asian Games 2018.

Satpol PP di Aceh Bantah Siksa Anjing hingga Mati

Anjing tersebut kemudian berusaha memberikan perlawanan ketika akan ditangkap petugas.

Tragedi Rumah Runtuh Kalideres, Korban: Jaga Diri, Adik Lu Gue Bawa

Andriawan tak menyangka bila ucapan ibunya itu merupakan yang terakhir untuknya.

Akun FB Tersangka Korupsi Unggah Keluhan, KPK Razia Sel Tahanan

Andi Putra membuat surat pernyataan. Isinya, yakni dirinya memastikan tidak menulis pesan status di akun tersebut.

Sejarah Hari Ini : 25 Oktober 2010, Gempa dan Tsunami Terjang Mentawai

Beragam peristiwa penting terjadi pada 25 Oktober selengkapnya terangkum dalam Sejarah Hari Ini.

Ustaz Yusuf Mansur Doakan Golkar Menang Pemilu, Ini Alasannya

Ustaz Yusuf Mansur memang memiliki hubungan baik dengan Partai Golkar sebab dahulu kakeknya merupakan kader Golkar.

Menteri BUMN: Garuda Harus Fokus Penerbangan Domestik!

Berdasarkan data Garuda Indonesia, diketahui penumpang tujuan domestik mendominasi sebanyak 78 persen dengan pendapatan mencapai Rp1.400 triliun.

Pakai Pelat Nomor Khusus, Rachel Vennya Telat Bayar Pajak

Polisi mengungkap data Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) bahwa mobil Rachel Vennya sudah telat membayar pajak selama dua bulan.

"Kemenag Hadiah untuk NU" Tuai Kontroversi, PBNU: Menag Tak Bijaksana

Menag Yaqut mengatakan Kemenag merupakan hadiah negara untuk NU bukan untuk umat islam sehingga dapat memanfaatkan dalam jabatan di instansi.

Elektabilitas Ditanggapi Sinis DPP PDIP, Ganjar Pranowo: Survei Apa?

Ganjar justru memberikan apresiasi kepada koleganya di PDIP yang juga kerap muncul di sejumlah survei, Tri Rismaharini. 

Pengamat Sebut Prabowo Capres Pilihan Milenial

Posisi Menteri Pertahanan di kabinet Jokowi juga ikut mengenalkan Prabowo kepada generasi muda.

Soal "Kemenag Hadiah untuk NU", Muhammadiyah Takkan Komplain

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti menyebut seharusnya Menteri Agama berlaku adil kepada seluruh ormas.

Pindah Agama Sukmawati Peristiwa Personal, Jangan Direspons Berlebihan

Sukmawati memutuskan pindah Hindu karena ingin kembali ke agama leluhurnya.