Inilah Perbedaan PNS dan PPPK, dari Proses Perekrutan Hingga Gaji

Sama-sama pegawai pemerintah, ada beberapa perbedaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

 Ada beberapa perbedaan antara Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK). (Ilustrasi/Antara)

SOLOPOS.COM - Ada beberapa perbedaan antara Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK). (Ilustrasi/Antara)

Solopos.com, SOLO — Sama-sama pegawai pemerintah, apa saja perbedaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK)?

Aparatur Sipil Negara (ASN) kini dibedakan menjadi dua macam yakni PNS dan PPPK. Menjadi ASN memang salah satu impian sebagian besar orang untuk jenjang karir di masa depan. Tak jarang banyak anak muda kini bercita-cita untuk menjadi ASN.

PromosiAngkringan Omah Semar Solo: Spot Nongkrong Unik Punya Menu Wedang Jokowi

Di tahun 2022 ini, pemerintah tidak membuka seleksi bagi CPNS namun membuka seleksi PPK. Kendati sama-sama bekerja untuk mengabdi di pemerintahan, namun keduanya memiliki perbedaan.

Berikut sejumlah perbedaan PNS dan PPPK seperti dirangkum dari berbagai sumber, Sabtu (23/7/2022):

1. Proses Perekrutan

Perbedaan PN dan PPPK  yang pertama adalah terletak pada proses penyeleksiannya. Berdasarkan Pasal 26 PP No 11/2017 untuk PNS dan Pasal 19 PP No 49/2018 untuk PPPK, berikut perbedaan proses perekrutannya.

Untuk PNS, pelamar harus melewati 3 proses seleksi, meliputi Seleksi Administrasi, Seleksi Kompetensi Dasar (SKD), dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB). Sedangkan dengan pelamar PPPK hanya menjalani Seleksi Administrasi dan Seleksi Kompetensi. Namun, pada Seleksi Kompetensi, pelamar PPPK akan dihadapkan pada 3 bidang tes yakni manajerial, teknis, dan sosial kultural.

Baca Juga: Jauh-Jauh dari Gorontalo, ASN Ini Rela ke Sawit Boyolali, Mau Apa?

2. Status Kepagawaian

Selanjutnya perbedaan PNS dan PPPK mengenai status kepegawaiannya. PNS adalah seorang Aparatur Sipil Negara yang telah diangkat menjadi pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki nomor kepegawaian nasional.

Sedangkan PPPK juga merupakan ASN, namun bedanya mereka diangkat berdasarkan perjanjian kontrak kerja dalam jabatan tertentu dan sesuai dengan kebutuhan Instansi pemerintah.

Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa PNS merupakan pegawai tetap pemerintah, sedangkan PPPK bersifat pegawai kontrak yang memiliki masa kerja yang telah ditentukan. Untuk PPPK, masa perjanjian paling singkat satu tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan atau berdasarkan penilaian kinerjanya.

3. Hak yang diperoleh

Perbedaan PNS dan PPPK berikutnya ini adalah mengenai hak-hak yang akan diperoleh oleh PNS dan juga PPPK. Dari segi hak cuti dan hak-hak lain, tentu saja PNS memiliki lebih banyak hak daripada PPPK.

Seperti diketahui, PNS mendapatkan beberapa hak sebagai berikut, gaji, tunjangan, dan fasilitas, hak untuk mengajukan cuti, mendapatkan hak jaminan pensiun, jaminan hari tua, perlindungan dan pengembangan kompetensi kerja yang disediakan oleh Pemerintah.

Sedangkan PPPK hanya berhak atas beberapa hak saja, seperti gaji dan tunjangan, hak cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi.

Baca Juga: Menyelamatkan Masa Depan Anak Korban Covid-19 di Karanganyar

4. Pemberhentian Hubungan Kerja

Dari sisi pemberhentian kerja pun PNS dan PPPK memiliki perbedaan. Pada dasarnya pemberhentian kerja PNS dan PPPK terdapat beberapa kesamaan yakni sebagai berikut.

– Meninggal dunia
– Atas permintaan sendiri
– Perampingan organisasi
– Tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban sesuai perjanjian kerja yang disepakati.

Diantara hal di atas perbedaannya pada, PNS akan diberhentikan apabila ia mencapai batas usia pensiun. Sedangkan PPPK, terdapat perbedaan di jangka waktu perjanjian kerja berakhir.

5. Gaji dan Tunjangan

Perbedaan yang lain antara PNS dan PPPK adalah menyangkut mengenai gaji. Tentunya antara PNS dan PPPK memiliki kebijakan yang berbeda, terlebih juga dalam hal gaji dan tunjangan.

Mengenai gaji PNS diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2019, besaran gaji pokok PNS berjenjang sesuai golongan dan lama masa kerja yang dikenal dengan masa kerja golongan (MKG). Sedangkan mengenai pengaturan besaran gaji PPPK, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) juga diatur mengenai penetapan gaji.

Daftar dan berlangganan Espos Plus sekarang. Cukup dengan Rp99.000/tahun, Anda bisa menikmati berita yang lebih mendalam dan bebas dari iklan dan berkesempatan mendapatkan hadiah utama mobil Daihatsu Rocky, sepeda motor NMax, dan hadiah menarik lainnya. Daftar Espos Plus di sini.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Solopos.com - Panduan Informasi dan Inspirasi

Berita Terkait

Berita Lainnya

      Berita Terkini

      Operasional Ramah Lingkungan, Semen Gresik Raih Penghargaan Industri Hijau 2022

      Semen Gresik menerapkan inovasi teknologi yang mengacu pada reduce, reuse, and recycle pada proses produksi, dibarengi penggunaan energi baru terbarukan.

      Perkuat Sinergi, OJK Regional 3 Jateng-DIY Gelar FGD Literasi-Inklusi Keuangan

      Kantor OJK Regional 3 Jateng dan DIY menggelar FGD dengan wartawan dalam rangka memperkuat sinergi dan keterbukaan bidang stabilitas sistem keuangan, peningkatan literasi, dan inklusi daerah.

      Ada Promo Makan Sepuasnya Aneka BBQ di Aston Solo Hotel, Harganya Bikin Kaget!

      Aston Solo Hotel kembali memberikan promo makanan, yakni Barbeque Night dengan harga Rp70.000 nett per orang.

      Daftar Lengkap UMP 2023 di 33 Provinsi, Jawa Tengah Paling Rendah

      Berikut adalah daftar lengkap UMP 2023 di 33 provinsi di Indonesia. Jawah Tengah menjadi provinsi dengan UMP 2023 paling rendah yakni Rp1.958.169,69 atau naik 8,01%.

      Diluncurkan, Buku Panduan AKHLAK Culture Journey Jadi Pegangan Insan BUMN

      Buku AKHLAK Culture Journey akan menjadi pedoman bagi seluruh BUMN untuk mengevaluasi dan merefleksi penerapan fundamental AKHLAK di masing-masing BUMN.

      Sinergi BRI-Bio Farma Hadirkan Layanan Business Card Lewat Marketplace Medbiz

      BRI bersinergi dengan PT Bio Farma (Persero) menyediakan layanan perbankan secara holistik di bidang industri farmasi.

      Terungkap! Ini Biang Kerok Harga Telur Ayam Terus Naik

      Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyampaikan penyebab naiknya harga telur ayam di pasar saat ini akibat dampak dari afkir dini oleh peternak pada saat stok melimpah dan harga turun di kala momen lebaran lalu.

      Segini Gaji Panglima TNI, Intip Perinciannya

      Gaji panglima TNI terdiri atas gaji pokok sesuai kelas golongan juga tunjangan kinerja dan diperkirakan panglima TNI menerima Rp48.505.700 hingga Rp49.186.300 per bulan

      UMP 2023 Tertinggi di Pulau Jawa, Ini Daftarnya

      DKI Jakarta menjadi provinsi dengan UMP 2023 tertinggi di Pulau Jawa, disusul Provinsi Banten.

      Perusahaan Belanda akan Impor Produk Pertanian Indonesia

      Produk kopi, kemiri, kayu manis, dan lada memiliki peluang besar di pasar Belanda.

      Riset InsightAsia: Inilah 5 Dompet Digital Favorit Masyarakat Indonesia

      Ada lima pilihan favorit masyarakat Indonesia dalam menggunakan dompet digital atau e-wallet.

      Peringati Hari Menanam Pohon 2022, PLN Tanam 19.000 Pohon di Sejumlah Wilayah

      PLN secara serentak melakukan kegiatan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) berupa penanaman pohon di sejumlah wilayah di Indonesia.

      Yuk Borong, Harga Jual Emas di Pegadaian Selasa, 29 November 2022 Variatif

      harga emas yang dijual di Pegadaian pada Selasa (29/11/2022) bervariatif antara emas UBS dan Antam.

      IHSG Berpotensi Turun Terbatas, Ini Rekomendasi Saham

      Pelemahan ini tercermin dari IHSG yang masih dalam pola triangle, dari candle lower low dan penutupan di bawah 5 Day MA.

      Duh, Separuh Produksi Rokok Nasional Sudah Gunakan Tembakau Impor

      Infrastruktur kebijakan dalam produksi hasil tembakau dinilai saat ini belum sepenuhnya berpihak kepada rakyat.